Jagad media sosial dikejutkan dengan polemik antara KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dengan Djarum Foundation.
Para netizen menghujat KPAI, yang meminta Djarum untuk menghentikan Audisi Beasiswa Bulutangkis AUUDBB Djarum.
Alhasil, untuk meredam suasana (barangkali Djarum tersinggung), Djarum memutuskan untuk menyetop kegiatan tersebut mulai 2020.
Nah, lho. Baru nyaho KPAI.Â
KPAI tidak berpikir panjang, selama ini siapa yang menyumbang lahirnya jagoan-jagoan tepak bulu internasional?
Djarum!
KPAI kena boomerang. Dihentikannya audisi, sama saja melunturkan kekuatan tepak bulu kita. Selama ini kita dikenal sebagai jagoan tepak bulu di dunia.
Siapa yang melahirkan jagoan-jagoan seperti Liem Swie King, Haryanto Arbi, Tantowi Ahmad, Praveen Jordan, atau siapa yang tidak kenal si tangan kilat Kevin Sanjaya Sukamuljo?
Menghentikan audisi ajang pencarian bakat, sama saja menghentikan kejayaan kita di dunia tepak bulu!
KPAI hanya berkilah, ketika Djarum benar-benar akan memenuhi permintaan KPAI, bahwa KPAI bukan melarang pencarian bakat untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional. Tapi katanya, kegiatan Djarum bertentangan dengan undang-undang.
Yang mana, dalam undang-undang itu disebutkan perusahaan rokok dalam kegiatannya dilarang mengiklankan produk-produk rokok. Dalam hal tersebut, KPAI menuding Djarum sudah mengeksploitasi anak-anak untuk iklan.
Tak pelak, dari para petinggi negeri, ikut angkat bicara dalam polemik ini. Di antaranya dari Ketua KOI, Erick Thohir. Menpora Imam Nahrawi, dan sejumlah anggota DPR RI.
Umumnya, mereka sangat menyayangkan stop ini. Terlebih lagi dari Erick Thohir, yang juga anggota Komite Olimpiade Internasional. Menurut Erick, bulutangkis satu-satunya paling berpotensi merebut medali emas dari Olimpiade.
Menpora asal Bangkalan, Madura, sendiri kaget. "Mengapa dihentikan? Teruskan!" ujarnya.
Sementara Erick Thohir bersedia menjadi penengah untuk mengajak KPAI dan Djarum duduk bersama mencari solusi. Menurut Erick, kedua pihak sama-sama bekerja untuk kepentingan bangsa.
Para anggota DPR juga ada yang mengusulkan demikian, mencari jalan tengah. Ada juga yang berkomentar, Djarum mudah tersinggung.
Netizen pun ikut-ikutan menyerang KPAI. Dikatakan, KPAI telah menerima sejumlah dana untuk memerangi iklan rokok (yang berbahaya untuk anak-anak).
Dalam hal ini, netizen memberikan bukti. Para netizen mengutip artikel yang dimuat di salah satu media yang tayang pada 2012 lalu. Dalam tulisan tersebut, disebutkan KPAI telah menerima sejumlah dana untuk berperang dan melakukan kampanye anti rokok dan anti tembakau.
Senada dengan artikel tersebut, sejumlah tulisan lain yang diunggah dalam sejumlah situs internet juga mengemukakan hal serupa, menerima dana Bloomberg Initiative untuk kampanye anti rokok dan anti tembakau.
Susanto, sebagai Ketua KPAI, berkilah, bahwa KPAI tidak pernah menerima dana dari Bloomberg Initiative. "Satu rupiah pun tidak," jelas Susanto, Senin (9/9/2019)..
Soal minta Djarum untuk menghentikan audisi, Susanto menyatakan itu adalah amanat dari KPAI. "Merupakan komitmen bersama antara KPAI dan sejumlah lembaga," jelasnya.
Susanto bahkan menambahkan, komitmen bersama itu juga lintas kementerian.
Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, DPR RI angkat bicara. Dalam hal tersebut, Komisi VIII DPR RI meminta KPAI dan Djarum segera menghelat pertemuan. Lantas apa kata KPAI?
Menurut Susanto, pihaknya sempat mengundang Djarum Kudus untuk membahas polemik pada 5 September. "Tapi, pada 5 September itu, pihak Djarum tidak datang," kata Susanto, Minggu (8/9/2019).
Ketika ditanyakan, apakah KPAI memiliki niat untuk menghelat temu, Susanto belum dapat memastikan. Namun yang pasti, ajang pencarian bakat harus dilanjutkan asalkan tidak melabrak aturan.
Di atas ada dikatakan, Djarum mudah tersinggung. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, minta Djarum agar tidak mudah tersinggung.
"Mestinya Djarum tidak tersinggung, bahwa mereka pernah membina anak-anak untuk digembleng menjadi jagoan bulutangkis, tapi tetap sesuai dengan UU tidak mengarahkan anak-anak untuk merokok," kata Marwan kepada media, Minggu (8/9/2019).
Kendati menyayangkan keputusan penghentian, Marwan dapat mengerti.
Politikus PKB tersebut juga tidak dapat menyalahkan KPAI. Sebab, katanya KPAI berpegang kepada UU.
"Bila saya bilang KPAI salah, legal standing ada, didasari UU. Sikap menghentikan PB Djarum, kekanak-kanakan. Semestinya diabaikan saja. Kan dari dulu PB Djarum melahirkan atlet-atlet kelas dunia," jelas Marwan.
