Menjelang beralihnya pimpinan baru pemerintahan pada bulan Oktober 2019 ini, Presiden terpilih hasil Pilpres 2019 tentu sudah ancang-ancang memilah, memilih, juga sudah mengantongi nama-nama sejumlah menteri yang akan membantu Presiden bergabung di Kabinet Indonesia Kerja periode 2019-2024.
Santer diberitakan di media beberapa kalangan mencoba memilah serta memprediksi nama-nama siapa saja yang akan duduk membantu Jokowi nantinya.
Mereka yang akan masuk jajaran kabinet Jokowi dipertimbangkan dengan berbagai cara, seperti asas keadilan, dari kalangan atau profesi, menteri yang tidak berprestasi di kabinet yang ditinggalkan, atau menteri yang bermasalah dengan hukum, dsb.
Mereka tentu harus bersinergi dan memiliki payung hukum, dapat bekerjasama antara lembaga dan kementerian untuk melaksanakan kebijakan Pak Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya.
Sementara dari kalangan yang berkecimpung di dunia perekonomian, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto menyebutkan ada tiga kementerian yang harus mendapatkan perhatian dari Jokowi. Ketiga kementerian yang dimaksud adalah Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.
Eko menjelaskan.Â
Kementerian ESDM. Menurutnya sektor perekonomian tidak bisa tumbuh jika tidak ditopang oleh energi. Apabila Indonesia mengalami kekurangan stok minyak di dalam negeri, tentu akan berimbas kepada impor. Jika ada ketergantungan kepada impor, maka kestabilan perekonomian bakal tergoyang.
Dampak buruk, pemerintah bakal didemo kalau menaikkan BBM. Kalau tidak dinaikkan, APBN terganggu. Nilai tukar rupiah menjadi tidak stabil.
Sektor perdagangan. Memegang peranan penting di saat situasi perang dagang, juga untuk memperbaiki neraca ekspor-impor Indonesia. "Situasinya kan lagi ngga bagus sekarang," ujar Eko.
Jika diurutkan, Eko memilih perindustrian yang nomor satu, kemudian perdagangan nomor dua, ketiga ESDM. Menurut Eko, perindustrian salah satu kunci perekonomian di pemerintahan ke depannya. Perindustrian mempunyai peran sentral untuk mendorong industri lagi. "Tapi ditunjang sektor lain," papar Eko.
Sementara itu, sosok menteri yang akan memimpin Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian mendapat sorotan dari dunia usaha.
Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan (Jum'at, 12/7/2019), yang bersangkutan langsung dengan masyarakat itu kan harga pokok. "Harga pokok inilah yang ada di Mendag dan Mentan," ujar Sarman.
Sarman menjelaskan, 60 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Itu berarti  bagaimana harga pokok harus dijaga supaya tetap stabil. "Agar daya beli masyarakat tetap stabil, sangat berkaitan dengan kedua menteri itu," Sarman menerangkan pentingnya Kemendag dan Kementan.
Sarman meminta kalau terjadi gejolak harga pangan di masyarakat, kedua menteri itu jangan saling menyalahkan, harus ada sinergi antara keduanya.
Sarman juga menilai harus ada latar belakang ilmu yang sesuai dengan bidangnya bagi kedua menteri, Mendag dan Mentan.
Sementara itu, santer Jokowi akan mengangkat menteri dari kaum milineal, Eko Listyanto menilai kalau milenial masuk ke bidang ekonomi bakal berisiko, sekalipun mereka sudah berpengalaman.
Eko menjelaskan penilaiannya. Anak-anak muda itu kan suka akan tantangan, akibatnya nanti bakal coba-coba. "Padahal sekali salah coba, dampaknya besar sekali pada perekonomian," ujar Eko (Jum'at, 12/7/2019).
Eko berpendapat Presiden Jokowi tidak akan ambil risiko mengambil milenial mengisi perekonomian yang penuh risiko. "Menteri Keuangan misalnya. Bisa heboh, terutama kepercayaan dari pasar. Saya tidak yakin kalau diisi anak muda bakal baik-baik saja. Aspek pengalaman penting dalam pemenangan pasar," katanya.
Eko memberikan alternatif kalau anak muda mau membangun. Mereka bisa ditempatkan pada lembaga-lembaga ekonomi lainnya, seumpama Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) dan BKPM. Nah, di lembaga-lembaga seperti itu, milenial bisa ditempatkan. "Misalnya milenial pengusaha, punya jaringan luas dan dikenal di dunia internasional," jelasnya.
Sarman juga mengharapkan Mendag dan Mentan tidak diambil dari orang partai politik. "Agar tidak ada kepentingan politik di sana," katanya.
Sarman menilai dua menteri itu sarat disusupi kepemimpinan politik bila diambil dari parpol. Akibatnya, gejolak-gejolak yang semestinya tidak terjadi, terjadi.
Sarman pun memberi contoh. Tahun lalu, mau mengimpor beras, padahal gudang Bulog sudah penuh untuk menyimpan beras lagi. Itu disebabkan karena ada konflik di pemerintahan.
Sarman berharap Mendag dan Mentan diisi oleh yang benar-benar profesional, bukan orang dari parpol.
