Dalam sebuah diskusi bersama antara TII (Transparency International Indonesia) dengan ICW (Indonesia Corruption Watch), Minggu (12/5/2019).
TII yang diwakili Alvin Nicola dan ICW yang diwakili Kurnia Ramadhana telah memberikan rapor kepada KPK dibawah pimpinan Agus Rahardjo dkk selama empat tahun bertugas.
"Kritik dan pujian ini bukan untuk melemahkan tapi untuk mendorong KPK bekerja lebih baik lagi," kata Alvin.
Evaluasi terhadap KPK mulai dari sektor penindakan hingga konsolidasi internal.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengucapkan terimakasih atas kritik dan pujian yang memberikan dorongan bagi KPK untuk lebih baik lagi ke depannya. "Sangat berguna untuk mengevaluasi sektor-sektor mana yang harus diperkuat dan masih belum maksimal," katanya, Senin (13/5/2019).
ICW dan TII masih memberikan rapor jelek kepada KPK perihal rendahnya tuntutan pidana serta adanya gejolak internal dalam masa kepemimpinan Agus Rahardjo dkk di KPK. ICW menyoroti menilai KPK belum asset recovery dengan maksimal. Dari jumlah perkara 313 cuma 15 perkara yang dikenai aturan TPPU.
Di era Agus Rahardjo, Febri menjelaskan justru periode 2015-2018 jumlah penindakan yang dibuat KPK malah meningkat.
Febri menerangkan di periode 2015-2018 malah selalu meningkat. Tahun 2016 ada 99 penyidikan, tahun 2018 naik menjadi 199 perkara. Penuntutan juga mengalami kenaikan dari 76 kasus menjadi 151 kasus.
Febri menunjukkan kasus besar yang diungkapkan di era Agus Rahardjo antara proyek e-KTP dengan biang Setya Novanto, perkara BLBI, juga kasus hukumnya 6 korporasi.
Mengenai penilaian ringannya tuntutan pidana yang diberi nilai jelek oleh ICW, Febri mengatakan KPK melihat apakah koruptor itu bertindak kooperatif atau tidak dan setiap perkara korupsi memiliki ancaman pidana yang berbeda-beda.
"Tuntutan kepada koruptor yang kooperatif harus adil sehingga tidak diberikan maksimal," kata Febri.
Tentang dana yang berasal dari anggaran, Febri menyatakan KPK akan menggunakannya seefektif mungkin. Tidak boros menggunakan anggaran, tapi harus efektif, dan efisien.
APBN yang diberikan ke KPK harus digunakan dengan sebaik mungkin berasas kinerja," kata Febri.
Dari segi SDM, Febri menguraikan KPK kini telah mengangkat 21 penyidik hasil seleksi. Dari sudut pencegahan, KPK melaksanakan program-program dengan instansi pusat dan daerah.
Febri juga mengharapkan KPK mendapatkan dukungan dari semua pihak. Baik dari masyarakat sipil, media, penegak hukum, dan institusi pemerintahan.
Seperti diketahui era kepemimpinan Agus Rahardjo dkk di KPK akan berakhir tahun ini, untuk itu pemerintah diminta untuk sesegera mungkin membentuk pansel (panitia seleksi). Agus Rahardjo akan pensiun.
Itu tadi tanggapan dari juru bicara KPK Febri Diansyah mengenai nilai buruk yang diberikan ICW dan TII perihal Sumber Daya Manusia, soal gejolak internal Agus Rahardjo dkk, juga soal penindakan yang ringan.
Sementara itu, Saut Situmorang selaku Wakil Ketua KPK senada dengan Febri mengucapkan terimakasih atas dorongan dari ICW dan TII akan kritik serta pujian.
Saut mengajak para pemuda terbaik dari seluruh negeri untuk bergabung dengan KPK. Alhamdulillah dengan demikian, kasus-kasus korupsi akan semakin terberantas.
"Biar KPK semakin keren dengan membui sebanyak-banyaknya orang-orang jahat," ujar Saut mengajak para pemuda terbaik untuk gabung KPK.
Dari segi APBN, Saut minta paling sedikit 0,2 persen dan dari segi SDM dia meminta 20.000 orang. "Agar Indonesia cepat pulih," katanya.
Senada dengan Febri, Saut juga meminta dukungan, bukan saja dari ICW tapi juga dari semua kalangan. "Nilailah KPK dari sisi pencegahan, penindakan, dan pendidikan," terang Saut.
Baik Febri maupun Saut pada intinya berterimakasih kepada ICW dan TII atas sorotan dan rapor yang diberikan agar supaya bisa jadi dorongan ke depannya, KPK lebih baik lagi.
Sekedar mengetahui kinerja KPK era saat ini, inilah perkara-perkara tersebut: proyek e-KTP dengan gembongnya Setya Novanto, BLBI, kasus PT. Tradha, dan Proses hukum 6 korporasi. Itulah beberapa kasus kejahatan besar yang menyedot perhatian publik di era kepemimpinan sekarang.
Tak lupa, KPK juga yang menjadi penyebab munculnya isu akan ada reshuffle kabinet Jokowi. Tiga menteri yang disebut-sebut terjerat masalah hukum adalah Menpora, Menag dan Mendag!
Setuju. Supaya nanti lebih banyak lagi orang-orang jahat masuk bui.
