Renegosiasi itu menghasilkan keputusan yang semula biaya komitmen itu untuk sekali balapan menjadi tiga musim pada 2022-2024. Awalnya, jika tidak ada renegosiasi, Pemprov DKI diharuskan membayar dana Rp 2,3 triliun untuk seri selanjutnya di Jakarta.
Beban yang dibayarkan Jakpro di muka senilai Rp 560 miliar itu merupakan kewajiban tahap satu dan dua pada 2019 dan tahap satu pada 2020, itu sesuai kontrak jangka panjang dalam City Host Agreement.
Namun demikian, setelah ada renegosiasi pun pembayaran yang baru dilakukan pihak penyelenggara adalah senilai 31 juta poundsterling atau Rp 560 miliar untuk pelaksanaan tiga tahun. Dari informasi yang berhasil dihimpun penulis, kekurangan bayar itu baru diketahui pihak BPK setelah adanya revisi studi kelayakan yang dilakukan oleh Jakpro.
Lalu, berapa dana yang dikeluarkan untuk ajang Formula E? Biaya pelaksanaan Formula E setiap tahunnya yang dibayarkan Pemprov DKI ke Formula E melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), membutuhkan Rp 150 miliar. Itu di luar biaya untuk pembangunan sirkuit yang mencapai sekitar Rp 60 miliar, yang disebut-sebut menggunakan sumber dana dari Jakpro.
Kita ketahui bahwa pembangunan sirkuit Formula E sepanjang 2,4 kilometer itu dilaksanakan oleh kontraktor PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Sirkuit ini memiliki 18 tikungan, dengan bentuk menyerupai kuda lumping. Selain biaya membangun sirkuit, panitia juga membangun fasilitas pendukung lainnya seperti panggung penonton, garasi pebalap (paddock) dan fasilitas lainnya.
Anies Baswedan kerap masih membanggakan penyelenggaraan Formula E pada 4 Juni itu. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan jika gelaran Formula E tersebut justru membuatnya susah tidur di hari-hari mendatang. Dugaan adanya kongkalingkong dalam penyelenggaran Formula E 2022, dalam jumlah besar, menimbulkan berbagai narasi liar yang mengkaitkannya dengan ambisinya untuk tampil di Pilpres 2024.
Salah satu narasi yang berkembang adalah bahwa Anies tentunya memang harus memiliki amunisi yang lebih dari memadai untuk menghadapi kontestasi akbar politik dua tahun mendatang itu, sementara ia tidak lagi berada di Balai Kota.***
