Ada Apa Dibalik Dukungan 2 Periode dari Jokowi pada Prabowo?

Bagi rakyat, yang paling mendesak adalah perbaikan kesejahteraan yang saat ini sangat mendesak. Masalah pangan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja jauh lebih penting dibandingkan urusan siapa yang akan memimpin pada periode berikutnya. Dukungan dini yang digembar-gemborkan justru mengalihkan perhatian dari hal-hal substantif ini. Energi politik yang seharusnya dipakai untuk mengawasi pemerintah malah terkuras pada narasi dukungan prematur. Akhirnya rakyat kembali diposisikan sebagai penonton, bukan penentu. Demokrasi yang sehat mestinya memberi ruang rakyat untuk ikut menentukan arah kebijakan.

Fenomena dukungan dua periode dari Jokowi untuk Prabowo juga perlu dilihat sebagai uji kedewasaan demokrasi kita. Jika publik hanya diam dan menerima, maka politik dinasti dan oligarki akan semakin mengakar. Namun jika publik berani kritis, maka narasi ini bisa ditantang dengan evaluasi rasional. Rakyat berhak bertanya: apakah kinerja periode pertama sudah cukup layak untuk dua periode? Demokrasi bukan soal kesetiaan buta, melainkan soal keadilan dan akuntabilitas. Tanpa kritik, demokrasi kehilangan jiwanya.

Kesimpulannya, dukungan dua periode yang diumumkan jauh sebelum waktunya adalah fenomena tidak sehat bagi demokrasi. Ia mencerminkan kepentingan politik jangka panjang, terutama untuk melanggengkan posisi Gibran sebagai bagian dari dinasti Jokowi. Fungsi kontrol publik melemah, partisipasi rakyat tereduksi, dan kompetisi politik kehilangan makna. Demokrasi yang sehat justru menuntut pengawasan ketat terhadap pemerintahan hari ini, bukan janji dukungan masa depan. Publik harus sadar bahwa kedaulatan tetap ada di tangan rakyat, bukan pada elite dan relawan. Hanya dengan cara itulah demokrasi Indonesia bisa tetap hidup.