Dalam sistem ekonomi modern, keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil adalah fondasi penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua sektor ini tak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sektor keuangan harus menjadi pelayan yang setia bagi sektor riil, sementara sektor riil perlu terus memperkuat kapasitas produktifnya agar mampu menyerap dan memanfaatkan dukungan keuangan secara optimal.
Di sinilah negara memainkan peran sentral. Melalui kebijakan moneter, fiskal, serta pengawasan lembaga keuangan, pemerintah harus memastikan bahwa arus uang tidak mengalir ke ruang-ruang spekulatif semata, tapi benar-benar menyentuh jantung ekonomi rakyat. Ketika negara mampu menjaga keseimbangan ini, maka hasilnya bukan hanya pertumbuhan angka, tetapi juga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat luas.
Pada akhirnya, kita harus kembali pada pemahaman mendasar: ekonomi bukan hanya soal uang, melainkan soal kehidupan. Uang hanyalah alat bantu. Yang paling penting adalah bagaimana uang dan kebijakan diarahkan untuk menghidupi sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan manusia. Di sanalah ekonomi menemukan maknanya yang sejati, sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, bukan hanya keuntungan.
Pentingnya Keseimbangan dan Keterpaduan Kebijakan
Ketimpangan antara sektor keuangan dan sektor riil bukanlah sekadar akibat dari dinamika pasar, tetapi juga hasil dari arah dan kualitas kebijakan ekonomi yang dijalankan suatu negara. Oleh karena itu, mencegah dan mengatasi ketimpangan tersebut menuntut keseimbangan dan keterpaduan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa langkah strategis yang harus ditempuh antara lain:
Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Berpihak pada Sektor Produktif
Pemerintah dan bank sentral perlu menyelaraskan kebijakan anggaran dan suku bunga agar berpihak pada sektor yang menghasilkan nilai tambah nyata. Subsidi dan insentif pajak harus diarahkan pada industri pengolahan, pertanian, perikanan, dan UMKM—bukan pada sektor yang hanya memutar modal tanpa menyerap tenaga kerja. Sementara itu, kebijakan moneter perlu menjamin bahwa kredit tidak hanya mengalir ke sektor konsumsi atau spekulasi, tetapi juga ke investasi jangka panjang yang produktif.Inklusi Keuangan untuk Semua Lapisan
Inklusi keuangan bukan sekadar membuka rekening bank, melainkan menciptakan akses yang adil terhadap pembiayaan, asuransi, dan produk keuangan lainnya, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Banyak pelaku sektor riil, terutama di pedesaan, tidak tersentuh oleh lembaga keuangan formal karena dianggap berisiko tinggi. Di sinilah peran negara melalui bank pemerintah, koperasi, fintech berbasis kerakyatan, dan skema kredit berbunga rendah sangat diperlukan.Pembangunan Sektor Keuangan Berbasis Riil
Idealnya, setiap pertumbuhan di sektor keuangan harus mencerminkan aktivitas riil yang mendasarinya. Misalnya, pasar modal yang sehat adalah yang menghubungkan investor dengan perusahaan yang benar-benar memproduksi barang atau jasa. Begitu pula dengan perbankan, harus kembali pada fungsi intermediasi: menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk kegiatan produktif, bukan untuk transaksi derivatif yang tidak menyentuh realitas ekonomi.-
Penguatan Kelembagaan dan Sistem Pengawasan
Kelembagaan ekonomi yang kuat menjadi benteng utama dalam mencegah penyimpangan fungsi sektor keuangan. OJK, Bank Indonesia, dan lembaga pengawas lainnya harus memperkuat transparansi, tata kelola, dan kepatuhan terhadap prinsip keuangan yang beretika. Di saat yang sama, harus ada mekanisme kontrol publik agar kebijakan ekonomi tidak hanya berpihak pada korporasi besar, tetapi juga melindungi kepentingan rakyat banyak.
Sebagaimana dikatakan oleh ekonom besar John Maynard Keynes, “The importance of money flows from it being a link between the present and the future.” Artinya, aliran uang hanya berarti jika ia mampu menjembatani kebutuhan hari ini dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik esok hari.
Maka, ketika sektor keuangan dan sektor riil berjalan seimbang dan saling menopang, negara tidak hanya akan menikmati pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial yang lebih merata. Sebaliknya, ketika kebijakan hanya memihak pada satu sektor—terutama sektor yang jauh dari denyut nadi kehidupan rakyat, maka yang terjadi adalah pertumbuhan tanpa pemerataan, dan akhirnya menimbulkan ketimpangan struktural.
