Akhirnya, kita mesti kembali ke esensi: uang adalah alat bantu, bukan tujuan akhir. Tujuan sejati dari sistem ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan bagi semua, bukan keuntungan bagi segelintir. Untuk itu, sektor keuangan dan sektor riil harus terus dijaga dalam relasi timbal balik yang adil dan saling menghidupi.
Peran Negara: Penjaga Keseimbangan antara Sektor Riil dan Keuangan
Dalam relasi antara sektor riil dan sektor keuangan, negara berperan sebagai pengatur arah (navigator), pengawas (regulator), dan sekaligus penggerak (fasilitator). Tanpa keterlibatan negara yang aktif dan cermat, ketimpangan mudah terjadi, dan fungsi sektor keuangan bisa menjauh dari tujuan utamanya, yaitu melayani ekonomi nyata.
Pemerintah memiliki berbagai lembaga dan instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan ini. Di antaranya:
Bank Indonesia (BI): Sebagai bank sentral, BI mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan kelancaran sistem pembayaran. BI juga berperan dalam pengaturan suku bunga acuan yang akan memengaruhi biaya pembiayaan bagi sektor riil.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK bertugas mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri non-bank. OJK bisa mendorong inklusi keuangan, memperluas akses kredit UMKM, serta memastikan lembaga keuangan tidak terlalu spekulatif.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Melalui kebijakan fiskal---termasuk pajak, subsidi, insentif investasi, dan pengelolaan anggaran---Kemenkeu menjadi aktor penting dalam mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor produktif.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perindustrian: Lembaga-lembaga ini memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan, mendorong industrialisasi, mengembangkan infrastruktur, serta menciptakan ekosistem usaha yang sehat.
Negara juga harus hadir melalui kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan dalam sektor riil, seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM, agar mereka tidak terpinggirkan oleh arus keuangan yang hanya menguntungkan korporasi besar.
Pemerintah daerah pun tak kalah penting, mereka bisa menghubungkan pelaku usaha lokal dengan lembaga keuangan, menyediakan data, memfasilitasi pelatihan, hingga membentuk koperasi dan BUMDes sebagai perantara ekonomi rakyat.
Tanpa negara yang aktif, hubungan antara sektor keuangan dan riil bisa menjadi timpang dan eksploitatif. Maka negara wajib hadir, tidak hanya sebagai wasit, tetapi juga sebagai pembentuk arah dan penjaga keadilan ekonomi.
