Mega Korupsi Di Amerika Serikat Mengapa Bisa Terjadi?

Temuan yang dimumkan oleh tim Department of Government Efficiency (DOGE) yang dikomandani Elon Musk memang membuat mata terbelalak sekaligus mencerminakan bahwa korupsi dalam berbagai bentuk dilakukan secara sistematis di hampir semua kementerian dan lembaga di Amerika.

Temuan anggaran akibat pemborosan, anggaran fiktif, anggaran yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan peruntukan jumlahnya sangat fantastis yaitu mencapai US$ 160 milyar setara dengan Rp. 2.636.153.200.000.000.00). Angka sementara ini menunjukkan bahwa defisit anggaran Amerika yang jumlahnya sangat besar ini salah satunya disebabkan oleh penghamburan uang pajak dan pendapatan negara lainnya serta korupsi yang dilakukan di pemerintahan.

Tidak tanggung tanggung pemerintah Trump menargetkan untuk memotong anggaran sebesar US$2 trilyun (setara dengan Rp. 32.951.915.000.000.000.00 yang dikategorikan sebagai penghamburan, korupsi dan manipulasi anggaran.

Keberadaan Elon Musk di DOGE memang sangat singkat, namun temuan yang diungkap oleh DOGE ini membuka mata rakyat Amerika bahwa di negaranya uang pajak dan pendapatan negara dihambur hamburkan dan dikorupsi secara  sistematis untuk kepentingan pribadi dan kelompok maupun golongan.

Mungkin ada yang bertanya mengapa saat ini Elon Musk  mengundurkan diri dari DOGE? Menurut Office of Government Ethics, pihak independent seperti Elon hanya dapat bekerja di pemerintah selama maksimal 130 hari saja artinya tanggal 30 May 2025 mendatang Elon tidak dapat lagi meneruskan kiprahnya di DOGE walaupun tidak sepeser pun pemerintah mengajinya.

Keberadaan DOGE memang unik sekaligus merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh Trump  untuk mengurangi defisit anggaran yang jumlahnya sangat fantastis.  Kiprah Elon dan timnnya yang sebagian  besar bekerja secara maraton merupakan shock terapi bagi pegawai pemerintah yang selama ini dinina bobo kan dan  berleha leha berkerja dengan kualitas seadanya dan mendapat gaji yang jumlahnya fantastis.

Temuan DOGE yang membelalakkan mata diantaranya  transfer yang dilakukan oleh The United States Institute of Peace (USIP) kepada mantan anggota Taliban sebesar US$ 132.000 (setara dengan Rp. 2.174.826.390.00) ditambah dengan biaya charter pesawat pribadi untuk pejabat USIP.

Anggaran yang dihamburkan untuk memulihan Covid 19 khusus di tingkat sekolah untuk siswa  jumlahnya mencapai US$ 200 milyar (setara dengan Rp. 3.295.191.500.000.000.00). Anggaran ini termasuk sewa hotel mewah untuk berbagai pertemuan dan pembelian truk ice cream, pembangunan kolam renang.  

Hal yang juga membuat mata  warga Amerika  terbelalak adalah anggaran yang dikeluarkan oleh USAID  di era Pemerintahan Biden yang menghibahkan dana sebesar US$20 juta (setara dengan Rp. 329.519.150.000.00) untuk membiayai Sesami Workshop dan juga membiayai pembuatan semacam Sesami street show  ala  Timur Tengah yang konon katanya untuk mempromosikan pemahaman keberagaman etnis dan agama.

Angka penghamburan uang untuk pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukan jumlahnya juga sangat fantastis lainnya  yaitu mencapai US$ 162 juta (setara dengan Rp. 2.669.105.115.000.00).  Informasi penghamburan uang ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh  the US Government Accountability Office (GAO). Penghamburan uang yang tidak sesuai peruntukan ini  berbagai  kantor pemerintahan  termasuk di kementrian kesahatan, keuangan, pertanian dan bisnis kecil.

Penghambuaran anggaran yang menjadi sorotan utama terjadi di Department of Equity and Inclusion (DEI)   yang jumlahnya mencapai US$233 juta (setara dengan Rp. 3.838.898.097.500.00).  Anggaran juga digunakan untuk promosi LGBT baik di Amerika maupun di negara lain. Kebororan lain terjadi juga di Kementerian Pertahanan yang jumlahnya mencapai US$ 80 juta (setara dengan Rp. 1.318.076.600.000.00).

Angka angka yang cukup fastastis ini  termasuk yang terjadi juga di Kementerian Pendidikan ini  mengungkap fakta bahwa korupsi dan penyalahgunaan anggaran serta peruntukan anggaran yang tidak tepat terjadi secara sistemik dan telah belangsung sangat lama dan mengakar.

Berbagai temuan DOGE ini tergolong penghamburan uang yang tidak masuk akal  seperti misalnya merenovasi ruang kantor dengan perabotan eksklusi tapi tidak digunakan kantornya, anak berusia 5 tahun dapat bantuan penguatan modal usaha kecil dan juga orang yang berumur di atas 200 tahun mendapat jaminan sosial ini menyadarkan pada rakyat Amerika bahwa  selama ini uang pajak mereka tidak  digunakan  sebagai mestinya melalui manupulasi data. Belum lagi temuan DOGE yang mengunggap bahwa cukup banyak jumlah pegawai pemerintahan yang selama ini tidak ngantor tapi menerimag gaji.

Apa yang diunggapkan oleh DOGE ini menjadi bom nuklir dengan daya ledak sangat besar yang menjadi senjata utama presiden Trump untuk melakukan effisiensi termasuk menutup kantor kantor pemerintah yang dianggap tidak berdampak dan membebani anggaran, memberhentikan pegawai pemerintahan yang tidak memiliki performa baik dan memotong alokasi anggaran belanja di hampir semua  kementrian.

Langkah yang dilakukan DOGE ini tentunya mendapat tantangan dari kelompok yang selama ini menikmati suasana kerja dan keterlimpahan anggaran serta keleluasaan penggunaan anggaran yang tidak dapat dikendalikan  oleh pemerintahan Federal.

Gelombang penolakan efisiensi anggaran ini awalnya menimbulkan protes di berbagai negara bagian yang tentunya dimotori oleh Partai Demokrat  yang kini mengambil sikap oposisi terhadap apapun kebijakan Trump.  Namun pada akhirnya warga Amerika menilai   temuan DOGE  yang digunakan oleh Trump untuk melakukan efisiensi anggaran harus diakui merupakan langkah awal memutus lingkaran setan dan rantai mega korupi yang yang telah mengakar serta menghindari Amerika Serikat dari kebangkrutan.

Korupsi yang menggurita di hampir semua lembaga pemerintahan  ini tidak lepas dari gaya kepemimpinan presiden Joe Biden yang terkendala dengan  kesehatan dan penurunan daya ingat. Saat ini sedang diselidiki pihak pihak mana yang menutup nutupi masalah kesehatan Joe Biden dan siapa yang mengendalikan pemerintahan ketika Joe Biden tidak memiliki kemampuan lagi menjalankan pemerintahan, serta siapa yang menggunakan autopen untuk menandatangani executive order yang dikelarkan oleh Biden.

Suara keras partai demokrat menentang kebijakan Trump utamnaya keberadaan DOGE ini dapat dimengerti karena seiring dengan berjalannya waktu diprediksi akan semakin banyak korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang muncul ke permukaan yang dapat dipastikan melibatkan partai Demokrat sehingga akan menghancurkan reputasi Partai Demokat  yang semakin tidak populer di mata warga Amerika.

Indikasi kuat ini muncul misalnya  ketika hakim hakim  yang diangkat di masa Obama yang nota bene merupakan simpatisan Partai Demokrat  secara sistimatik  mencoba menghambat dan menggagalkan executive order yang dikeluarkan Trump.

Mega korupsi yang terjadi di Amerika ini menyadarkan kita semua bahwa di negara maju sekalipun terjadi  jika dibiarkan menggurita dan tidak terkendali.  Mega korupsi ini tentunya tidak terlepas dari kepentingan politik partai yang berkuasa untuk melanggengkan kepentingan politiknya. Dalam situasi seperti inilah korupsi akan tumuh dengan subur dan pada akhirnya masyarakatlah  yang menjadi korban karena hak mereka terambil.