Pluralisme dan Kulturalisme sebagai Wujud Toleransi Umat Beragama

Dalam demokrasi, melalui kedaulatan rakyat, hak-hak ini menimbulkan wewenang atau otoritas sekaligus juga di dukung oleh seperangkat hukum. 

Hasilnya adalahsebuah landasan sistem ketertiban yang memungkinkandijalankannya sistem kekuasaan dan ditetapkannya asas-asas keadialan dan kewajaran. Prinsip-prinsip dasar demokrasi adalah: kekuasaan, kebebasan, ketertiban, egalitarianisme, hak, keadilan, kesetaraan, perwakilan dan hukum. 

Dari sekian banyak hal dalam teori demokrasi, yang terpenting dalam pelaksanaan adalah bagaimana dapat dikelola agar suksesi penguasa dapat ditangani dengan lancar. yang prioritas pada umat beragama, karena hal semacam ini menjadi indikator, kriteria untuk menilai kualitas demokrasi. 

Jika tugas-tugas Negara tersebut dapat diwujudkan menjadi realitas hidup, maka Negara berhasil mewujudkann masyarakat yang madani. Menjadi jelas bahwa antara demokrasi dan masyarakat madani memang tidak terpisahkan. Tujuan akhir sebuah negara dan masyarakat yang demokratis adalah masyarakat madani.

Adapun faktor dari sosio-politis dalam konsep  pluralisme, hak asasi manusia (HAM) terkait dengan sangat dasar dan hak dasar manusia sebagai individu  dan masyarakat, selanjutnya dengan asumsi bahwa hak dimiliki oleh semua individu tanpa membedakan agama, ras, suku  dan  bahkan perbedaan sosial. 

Dan juga menganggap bahwa hak asasi manusia  bersifat universal, tanpa hak asasi manusia tidak mungkin menjadi manusia. Maka dari itu, Karena ideologi pluralis bertujuan untuk mencegah masyarakat terlibat dalam tindakan pendominasian, kelompok elit yang terdiri dari pemimpin lintas agama harus memiliki keahlian dalam bernegosiasi dengan struktur negara untuk berpartisipasi dalam setiap rencana atau program hukum yang menyangkut masa depan. kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan beragama pada umumnya. 

Namun dalam kenyataannya, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pluralisme dalam perspektif  kerukunan antar umat beragama tidak hanya ditujukan untuk meruntuhkan praktik dominasi, tapi juga lebih dari itu, yakni bagaimana tetap memperkukuh soliditas dan solidaritas setiap komponen bangsa, serta keutuhan jengkal per-jengkal wilayah tanah air yang amat luas ini dari sabang sampai merauke.

Selanjutnya yakni pembahasan mengenai Multikulturalisme, Istilah multikulturalisme secara umum diterima secara positif oleh masyarakat Indonesia. Ini tentu ada kaitannya dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. 

Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik. 

Multikulturalisme sendiri ini memilki sangat banyak model baik secara deskriptif maupun secara filosofis, Secara tradisional, kita menyadari kebutuhan untuk mengakui berbagai ragam budaya sebagai sederajat demi kesatuan bangsa Indonesia. 

Namun secara filosofis, ternyata multikulturalisme mengandung persoalan yang cukup mendasar tentang konsep kesetaraan budaya itu sendiri. Beberapa kritikus multikulturalisme telah bicara tentang kelemahan multikulturalisme.