Mungkinkah kepolisian bebas korupsi, kolusi dan nepotisme?…ahhh ndak mungkin...,mungkin saja bila ada kemauan…
Demikian yg menjadi ganjalan. Kepolisian sbg lembaga penegak hukum, pengayom, pelindung dan pemelihara kamtibmas, Seyogjanya menjadi pilar utama sbg lembaga yg bersih,bebas dari KKN. Bagaimana mungkin bila alat utama penegak hukum bagi negri NKRI ini kotor, sementara mereka akan membersihkan individu dan lembaga lain?
Mengurai benang kusut polisi kotor..sebenarnya hrs dikaji dr akar masalah terlebih dahulu.
Apa akar masalah Polri kita ‘Ndak bersih’?
Pertama: Gaji.
Gaji kecil dibandingkan dg lembaga lain di NKRI(meskipun yg gaji dibawahnya ada dan banyak). Tapi tahukah kita bahwa standart gaji polisi didunia ini adalah 10 kali gaji pegawai keuangan dinegaranya, sedangkan yg berlaku di NKRI, gaji polisi ketjil. Dg kewenangan yg luar biasa besar dan banyak maka sangat membuka peluang bagi Polisi utk menambah penghasilan gajinya,yakni menjadi polisi yg tidak bersih.
Kedua:Anggaran dari negara.
Kegiatan kepolisian tidak terukur, dinamika permasalahan sosial demikian banyaknya, setiap hari, minggu, bulan dan tahun. Memberikan dana yg sangat dan sangat terbatas kepada kepolisian adalah sama saja memberikan pintu lebar agar polisi korup secara lembaga. Bagaimana mungkin dalam satu kabupaten hanya dianggarkan 50 kasus penanganan tindak pidana, patroli hanya didukung 100 kali dalam setahun, selain kuantitas yg ketjil,juga kualitas yakni indeks yg dianggarkan,patroli hanya didukun 5 liter bbm tiap mobil, 2 liter utk motor, sedangkan harwat dan lainya juga terbatas. Disisi lain, masyarakat menuntut adanya pelayanan prima, dan satuan atas juga menuntut bawahanya untuk bekerja maksimal,maka solusinya mereka korupsi(pungli dll) dengan alasan pembenar utk keperluan operasional oranisasi. Lebih paraaah lagiii….
Ketiga: kepedulian pemda setempat.
Kepedulian pemda dlm ikut campur masalah keamanan dirasakan masih sangat sangat dan sangat kurang. Mereka beranggapan ‘kan sdh ada polisi’, padahal seluruh permasalahan sosial bisa dipastikan ada keterlibatan pemda setempat yang tidak care terhadap situasi kamtibmas. Menjadi ironi bila mereka lepas tangan. Parkir liar yg dibiarkan,pedirian tempat hiburan di tengah perkampunnga warga,sampai kecurangan dalam pilkada, selanjutnya bila ada masalah sosial maka polisi lah tumpuanya, dari ketertiban sosial,pemilukada sampai perkara pidana lainya. Sakingbanyaknya permasalahan sosial yg dihadapi dg minimnya personil,sarana dan prasarana,anggaran terbatas,kepedulian pemerintah daerah maka sangat membuka peluang utk polisi ndak bersih,yakni dengan memelihara kesemrawutan dg menerima imbalan dr kesemratutan itu sendiri. Wadeehhhh…
Keempat: prustasi polisi thd sistem penegakan hukum di NKRI.
Terkadang polisi dihadapkan pada kenyataan pahit,setelah dg usaha keras siang dan malam menangkap tersangka,dengan anggaran terbatas,sarana seadanya,selanjutnya memprosesnya dg pemberkasan perkara,dilanjutkan ke jaksa,dilanjutkan lg dimeja pengadilan,namun apa yg menjadi akhir cerita, vonis sang hakim dan tuntutan jaksa tidak sebanding dg kerja keras polisi. Menjadi prustasi,sehingga terkadang mereka mengambil keputusan daripada dilanjut proses, mending di korupsi saja,toh nanti jaksa dan hakim juga akan mengolahmya shg kasus tsbt diputus ringan.
Kesimpulanya,
untuk menjawab mungkinkah polisi bersih? Mungkin saja bila ada politikal will dari semua pihak terhadap kepedulian orgnisasi polri(pers,sarpras,anggaran) maupun terhadap tugas pokok yg diembanya bukan semata menjadi tggung jawabnya namum byk keterkaitan dg pemda maupun instansi lainya.
Salam NKRI harga mati…
