Selasa pagi (17/3) saya dikejutkan dengan sebuah video yang melintas pada linimasa akun twitter saya. Dalam video tersebut aktor favorit saya, Idris Elba, mengungkapkan bahwa dirinya positif terjangkit virus Covid-19. Ia tidak merasakan gejala yang berarti namun karena ia merasa memiliki potensi bertemu dengan seseorang yang positif maka dirinya segera melakukan tes untuk mendapatkan kepastian.
Hingga saat ini (19/3) jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 309 kasus, 25 di antaranya meninggal dunia dan 15 dinyatakan sembuh. Dengan angka kematian di atas 8% Indonesia termasuk dalam negara dengan angka kematian tertinggi di dunia bersama Iran, Italia, RRT dan Spanyol. Walau kondisi semakin genting namun masih belum terlihat usaha pemerintah untuk membuat “kurva semakin landai”.
Melihat bagaimana Idris Elba begitu mudahnya melakukan tes Covid-19 di negaranya, membuat saya semakin bertanya dengan kondisi di Indonesia. Pemeriksaan atau tes di Indonesia saat ini masih hanya dilakukan untuk pejabat-pejabat pemerintahan dan masyarakat yang memiliki gejala berat dan rekomendasi dari dokter. Hal ini membuat masyarakat semakin khawatir dan merasa tidak aman.
Dengan alasan belum cukupnya ketersediaan tenaga medis dan alat tes yang memadai semakin menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir pemerintah tidak memiliki strategi yang jelas dan persiapan baik untuk menghadapi masuk virus tersebut ke wilayah Indonesia.
Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), layanan kesehatan haruslah tanpa diskriminasi, tersedia dan dapat dengan mudah diakses, dan berkualitas baik. Pemerintah perlu melakukan banyak tindakan yang cepat dan tepat untuk menghentikan laju penyebaran virus Covid-19. Tes massal harus segera disediakan bagi semua masyarakat dengan gratis. Bukan hanya dengan wacana penyediaan rapid test namun juga dengan penyediaan tes Real Time Polymerase Chain Reaction RT-PCR sebagaimana rekomendasi WHO.
Sebagaimana pepatah yang pernah saya dapat yaitu “keterbukaan awal dari pemulihan”, pemeriksaan massal adalah pintu awal bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan di tiap daerah yang meliputi social distancing, self-quarantine, work from home bagi pekerja swasta dan negeri, dan penanganan lainnya untuk mencegah penyebaran yang semakin luas. Data pasien positif Covid-19 yang selama ini tertutup haruslah dibuka. Bukan dalam arti data pribadi pasien namun jangkauan daerah asal pasien agar tingkat kewaspadaan masyarakat di sekitar daerah tersebut dapat melakukan tindakan mitigasi bagi diri dan keluarganya masing-masing.
Sebagaimana prinsip progressive realization yang terkandung dalam konvensi Ekosob pemerintah harus menyediakan fasilitas fisik dan tenaga medis yang memastikan realisasi penuh dengan sumberdaya kesehatan yang ada secara kontinu. Penyelenggaraan layanan kesehatan terutama dalam kasus Covid-19 ini harus dilakukan secara komprehensif.
Pemerintah pusat dan daerah harus kerjasama dalam memastikan ketersediaan alat pelindung diri bagi tenaga medis dan fasilitas isolasi yang memadai bagi setiap warga yang positif. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah juga peru dilakukan dalam membuat susunan data yang terintegrasi agar penanganan kasus Virus Corona ini semakin baik. Data yang baik tentunya akan menghasilkan kebijakan yang tepat.
Lebih jauh dalam penanganan kasus pandemi ini tidak boleh ada satu masyarakat pun yang tertinggal. Masyarakat yang rentan seperti kaum disabilitas, wanita dan anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat berpenghasilan rendah tidak boleh luput dari perhatian pemerintah.
Prioritas yang tinggi perlu diberikan bagi mereka khususnya para lansia di mana pasien positif Covid-19 di negara seperti Korea Selatan dan Italia didominasi oleh warga yang berusia 50 ke atas. Selain itu kebijakan bantuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah diperlukan karena memang tidak semua masyarakat bisa melaksanakan work from home karena jenis pekerjaan yang memaksa mobilitas tinggi di luar rumah agar dapat menyokong perekonomian keluarga.
