Namun, kebijakan yang sudah telanjur longgar selama satu dekade terakhir telah membuka celah besar bagi eksploitasi berlebihan. Reformasi pajak dan insentif saja tidak cukup. Dibutuhkan keberanian untuk menata ulang tata kelola tambang: memastikan daerah mendapat bagian adil, masyarakat dilibatkan, dan lingkungan dijaga.
Menimbang Ulang Arah Hilirisasi
Indonesia tidak salah ketika memilih hilirisasi. Tetapi hilirisasi bukan sekadar soal membangun smelter dan melarang ekspor ore. Hilirisasi sejati berarti membangun industri berbasis teknologi, menguasai rantai pasok, dan memastikan nilai tambah benar-benar dinikmati bangsa sendiri.
Kalau tidak, kita hanya menjadi "buruh" di negeri sendiri---memeras sumber daya, merusak lingkungan, lalu mengirimkan keuntungan ke luar negeri.
Kebijakan tax holiday 25 tahun untuk industri yang cadangannya hanya cukup 10 tahun adalah contoh nyata betapa kebijakan bisa kehilangan arah. Alih-alih memperkuat kedaulatan ekonomi, justru menyerahkan masa depan sumber daya ke tangan asing.
Penutup: Belajar dari Luka Nikel
Sejarah akan mencatat bagaimana nikel---yang seharusnya menjadi penopang ekonomi hijau dunia---justru meninggalkan luka di tanah kelahirannya. Sulawesi Tengah adalah saksi betapa indahnya janji investasi bisa berubah menjadi mimpi buruk ekologis.
Pernyataan Gubernur Anwar Hafid seharusnya menjadi alarm keras. Bahwa kita tidak bisa terus-menerus menggadaikan masa depan demi angka pertumbuhan semu. Bahwa keadilan fiskal antara pusat dan daerah harus diperbaiki. Bahwa setiap ton nikel yang keluar dari perut bumi adalah hutang kita pada generasi mendatang.
Mungkin sudah waktunya bertanya: apakah kita ingin dikenang sebagai bangsa yang menggadaikan kekayaan alam demi tax holiday, atau sebagai bangsa yang berani berkata cukup---lalu menata ulang agar sumber daya betul-betul untuk kemakmuran rakyat?
Referensi
*Kompas.com. (29 April 2025). Gubernur Curhat Sulteng Hancur karena Tambang, tapi Cuma Dapat Rp200 Miliar.
*Detik.com. (29 April 2025). Gubernur Sulteng Curhat di DPR: Wilayah Hancur Ditambang, DBH Hanya Rp200 M.
*Bisnis.com. (8 Mei 2023). Pemerintah Cabut Tax Holiday Smelter Nikel RKEF Baru.
*Metal.com. (April 2025). Indonesia Implements New Dynamic Royalty Rates for Nickel.
*Ikpi.or.id. (2023). Penerimaan Pajak Nikel Naik 10 Kali Lipat.
*Nikel.co.id. (2020, 2023). Kontribusi Nikel dalam Hilirisasi dan Pajak.
*DPR.go.id. (2022). Pertanyaan DPR atas Klaim Pemerintah soal Larangan Ekspor Nikel.
Disclaimer
