Sekolah Swasta: Korban atau Kompetitor?
Pertanyaan filosofisnya: apakah sekolah swasta itu korban sistem atau memang hanya kalah bersaing?
Jawabannya rumit. Banyak sekolah swasta memang lambat berinovasi, mengandalkan kurikulum konvensional, dan terlalu komersial. Tapi banyak juga yang inovatif, berkualitas, dan punya orientasi sosial. Sayangnya, kebijakan negara tidak membedakan yang bermutu dan yang abal-abal, semuanya dibiarkan bersaing di arena yang tidak setara.
Jika pemerintah ingin memelihara ekosistem pendidikan yang sehat dan kompetitif, maka perlakuan asimetris perlu diberikan untuk sekolah swasta yang berkomitmen sosial---misalnya dengan bantuan guru honorer bersertifikasi, subsidi operasional, atau insentif pajak.
Ironi: Negara Membunuh 'Mitra' Sendiri
Pemerintah seharusnya menyadari bahwa banyak sekolah negeri dulunya berdiri setelah adanya inspirasi atau tekanan dari eksistensi sekolah swasta. Sekolah swasta telah mengisi kekosongan layanan pendidikan di daerah yang belum terjangkau negara. Tapi ironisnya, setelah sekolah negeri berdiri, sekolah swasta di sekitarnya justru "mati perlahan".
Ini seperti membiarkan mitra lama terluka karena terlalu sibuk menyambut pesta baru.
Jika Sekolah Swasta Tidak Penting, Mengapa Tidak Dibubarkan Saja?
Ini pertanyaan sarkastis yang menggugah. Kalau memang pemerintah tidak berniat membantu dan mengakui kontribusi sekolah swasta, mengapa tidak sekalian dilarang saja pendiriannya? Biarkan negara menjadi satu-satunya penyelenggara pendidikan.
Tapi tentu ini mustahil dan kontraproduktif. Dunia pendidikan yang sehat membutuhkan keragaman model dan pendekatan pendidikan, yang hanya mungkin jika swasta diberi ruang tumbuh. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menyebutkan bahwa "pengelolaan pendidikan tidak boleh hanya oleh negara, tapi juga oleh masyarakat."
Rekomendasi Kebijakan:
1.Desain Kemitraan Sekolah Swasta--Negeri
Pemerintah perlu membuat sistem pembinaan bersama, bukan bersaing buta. Misalnya melalui klasterisasi sekolah berdasarkan mutu dan wilayah.
2.Dukungan Insentif Khusus bagi Sekolah Swasta Non-Elit
Sekolah swasta yang terbukti menjangkau masyarakat menengah ke bawah perlu diberi subsidi BOS, pemotongan pajak, atau dana afirmatif.
3.Batasi Jumlah Siswa di Sekolah Negeri
Demi kesehatan psikologis siswa dan efektivitas belajar, perlu dikembalikan batas maksimum jumlah siswa per kelas.
4.Audit Lembaga Pendidikan Abal-abal
Sekolah swasta yang hanya mengejar keuntungan tanpa standar mutu pendidikan harus ditertibkan agar tidak mencoreng wajah pendidikan swasta yang sesungguhnya.
5.Peran Asosiasi Pendidikan Swasta Diperkuat
Pemerintah perlu lebih aktif melibatkan asosiasi seperti BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) dalam menyusun kebijakan pendidikan nasional.
