DPRD Sebut Terjadi Disparitas Pembangunan di Manggarai Timur

Borong-Anggota DPRD, Leonardus Santosa menyebut telah terjadi disparitas dalam pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur (Matim). Ketika ditemui wartawan di Borong, Rabu (24/5/2017).

Leo mengatakan telah terjadi ketimpangan sebagai wujud disparitas pembangunan antara wilayah di Matim "Jelas sekali ada perbedaan alokasi anggaran di setiap wilayah di Matim," kata anggota Fraksi Demokrat DPRD Matim itu. 

Leo membeberkan alokasi anggaran tahun 2017 ke berbagai kecamatan di kabupaten yang sedang dipimpin bupati Yoseph Tote itu. Kata dia, sebanyak 57 paket dialokasikan ke Kecamatan Kota-Komba dengan pagu dana sebesar 26 Miliar lebih. 

Untuk Kecamatan Lamba Leda hanya 30 paket dengan pagu sebesar Rp 11.261.559.000 dan Kecamatan Poco Ranaka juga ada 36 Paket dengan pagu sebesar Rp 10.391.479.500. Kemudian, di Kecamatan Poco Ranaka Timur hanya 9 paket dengan pagu sebesar Rp 3.080.000.000 dan Kecamatan Sambi Rampas ada 21 paket dengan pagu sebesar Rp 8.880.539.000. 

Sedangkan di Kecamatan Elar sebanyak 15 paket dengan pagu sebesar Rp 6.897.884.500, dan Kecamatan Elar Selatan sebanyak 19 paket dengan pagu sebesar Rp 5.209.804.354. Selanjutnya di Kecamatan Rana Mese ada 19 paket dengan pagu sebesar Rp 8.231.282.000, Kecamatan Kota Komba sebanyak 57 paket dengan pagu sebesar Rp 26.515.470.415, dan Kecamatan Borong ada 66 paket dengan pagu sebesar Rp 82.112.962.309. Berdasarkan data tersebut, 

Leo menegaskan sangat tampak disparitas pembangunan antar wilayah di Matim. "Ini kita bicara berdasarkan data. Alokasi anggaran belum mengarah pada upaya untuk membuka daerah isolasi terpencil dan terbelakang. Alokasi untuk kecamatan Kota Komba sangat besar dibandingkan kecamatan lain," kata Leo.

"Kita tidak usah membandingkan dengan kecamatan Borong, karena kecamatan Borong adalah ibu kota kabupaten Manggarai Timur. Sehingga alokasi anggaran pas kalau anggaran lebih," tambahnya. 

Untuk Elar Selatan, Leo menilai sangat tidak sesuai dengan dengan kondisi ril di lapangan. Pagu dana yang kecil tidak sesuai dengan kondisi wilayah. "Alokasi Elar selatan yang hanya sebesar 5 Miliar itu kecil. Padahal daerah tersebut membutuhkan banyak alokasi anggaran untuk membuka keterisolasian dan keterbelakangan wilayah itu," kata Leo. 

Anggota DPRD Dapil Borong-Rana Mese itu mengatakan, alokasi belanja daerah yang besar terhadap pelayanan dasar yakni di bidang pendidikan dan kesejahteraan, serta jaminan sosial harus benar-benar mempertimbangkan asas keadilan distributif. 

"Sebaran belanja anggaran harus proposional, adil dan merata, harus merata di wilayah," tukas Leo. 

Data yang diterima wartawan, untuk 9 kecamatan di Matim, Pansus DPRD menemukan belanja konstruksi sebanyak 303 paket pada tahun 2016.

Sumber : VoxNTT.com