Ketika seseorang masuk sebuah partai politik, lalu menjadi pengurus atau sekadar menjadi anggota biasa (memiliki KTA), apa motivasinya? Minimal ada dua kemungkinan. Pertama, menyalurkan minatnya di bidang politik praktis (menjadi politisi). Dengan begitu, ia bisa menjadi anggota parlemen dan turut terlibat “mengurus” pemerintahan, juga mewujudkan ide-idenya soal pembangunan bangsa di level kota/kabupaten, provinsi, ataupun nasional. Kedua, motif ekonomi. Motif ini terbagi dua, yakni (1) motif pengembangan bisnis dan (2) menjadikan partai sebagai kendaraan untuk mendapatkan pekerjaan (profesi) sebagai wakil rakyat. Motif pengembangan bisnis yaitu ia mendekati sumbu kekuasaan untuk memuluskan usahanya dalam memenangkan tender proyek atau “ikut menikmati” anggaran (APBN/APBD). Motif kedua –mendapatkan pekerjaan di pemerintahan— yakni menjadikan wakil rakyat sebagai profesi atau pekerjaan, bukan sebagai sarana pengabdian. Motif inilah yang membuat banyak (atau kebanyakan?) wakil rakyat tidak bekerja buat kesejahteraan rakyat, tapi semata-mata “cari duit”. Di pikirannya hanyalah bagaimana mencari “piduiteun” (proyek) bagi diri dan kelompoknya. Motivasi ingin berkuasa ketika masuk partai adalah sah dan memang itulah tujuan setiap partai politik –meraih dan menjalankan kekuasaan. Soal nafkah hidup, APBN/APBN sudah menjaminnya dengan gaji dan tunjangan besar! Yang berbahaya adalah motif ekonomi karena berarti niatannya bukan mewakili atau memperjuangkan rakyat, namun tujuan pribadi semata. Jika ada fenomena, bahkan hasil survei, menunjukkan lemahnya kinerja wakil rakyat di berbagai tingkatan, maka dipastikan karena motivasi mereka menjadi wakil rakyat bukan “motivasi mulia” membela kepentingan rakyat, namun bermotif ekonomi, baik untuk kepentingan bisnisnya semata maupun hanya menjadikan jabatan wakil rakyat itu sebagai “pekerjaan” (sarana cari nafkah) an sich. Motivasi Anda apa….? (www.romeltea.com)
