Antara Terorisme, Radikal, Agama dan Paslon Cagub Nomor Urut Tiga

Rangkaian aksi terorisme dalam beberapa hari ini, berhasil menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Walapun tagar #kamitidaktakut menjadi viral di berbagai media sosial, rasa takut dan khawatir pasti tetap melekat dalam hati sebagian orang ketika melihat korban yang tidak bersalah jatuh bergelimpangan.

Terorisme dan Agama

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (KBBI Daring) terorisme didefiniskan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan terror. Sedangkan imbuhan akhir --isme dimaknai sebagai sufiks pembentuk nomina dan diartikan sebagai sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi:

merujuk pada pengertian KBBI di atas, kata "teror" dan "-isme" sebagai tambahan sufiks dalam kata terorisme, dapat di interpretasikan sebagai aksi kekerasan yang lahir untuk mencapai sistem kepercayaan dalam politik, artinya terorisme tidak-lah murni lahir dari sebuah ajaran agama. 

Tetapi dalam implementasinya, agama menjadi subjek paling efektif untuk mempengaruhi gaya berpikir seseorang yang sama sekali tidak memiliki pendidikan politik yang cukup sehingga alasan melakukan teror dapat dengan mudah diterima.

Radikal dalam Politik

Terorisme tidak dapat dilepaskan dengan gaya berpikir radikal dimana seseorang dianggap sangat keras dalam menuntut suatu perubahan. Jika merujuk pada definisi radikal secara khusus, maka yang dimaksud "suatu perubahan" adalah hal yang yang lagi-lagi dikaitkan dengan politik sebagaimana salah satu definisi yang dijelaskan dalam KBBI Daring,  bahwa radikal adalah: amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan);

Dari definisi terorisme dan radikal tersebut, maka di dapatkan persamaan bahwa tujuan dari terorisme dan gerakan radikal adalah bermuatan politik, sedangkan yang menjadi pembeda adalah aksi kekerasan yang dianut dalam terorisme dan aksi yang keras dalam menuntut pada gerakan radikal.

Debat Publik Politisi

Debat publik merupakan hal yang lumrah terjadi sebelum dilangsungkannya Pemilihan Umum kepala Daerah maupu Kepala Negara. Debat publik merupakan tempat yang sangat tepat untuk memaparkan program kerja, metode pencapaian visi misi, dan sistem pendekatan yang akan digunakan oleh tiap-tiap kader partai politik yang hendak menjadi pemimpin suatu daerah. 

Tujuan utama diselenggarakannya debat publik ini agar memberikan informasi kepada masyarakat agar mengerti benar tentang sosok calon pemimpin di daerahnya.

Dalam debat publik kedua Pemilihan Umum Gubernur Jawa barat tahun 2018 ditemukah hal menarik yang menyita perhatian publik, tatkala pasangan calon nomor urut 3  (Sudrajat- Syaikhu) dengan penuh bangga membuka kaus putih dimana terdapat tagar ganti presiden 2019 yang menyebabkan terjadinya ketegangan antara para pendukung paslon hingga sampai acara debat publik tersebut berakhir.

Aksi yang dilakukan Paslon nomor urut 3 tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu aksi radikal yang berusaha menuntut perubahan atas pemerintahan pada tempat yang tidak seharusnya, hal ini pun didukung dari klarifikasi Sudrajat kepada kompas.com yang menyatakan bahwa tujuannya dan Syaikhu membawa kaus tersebut sebagai ungkapan aspirasi demokrasi. Selama ini, kebijakan pemerintah provinsi dilangkahi atau dimunculkan oleh pemerintah pusat sehingga ini cenderung menyulitkan pengembangan di daerah.   

Aksi yang dilakukan paslon 3 tersebut dikhawatirkan akan mengilhami kelompok dan organisasi-organisasi lainnya untuk lebih berani mengkritik pemerintah secara radikal dan bahkan akan melahirkan tindakan-tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan ketakutan ditengah masyarakat sebagaimana juga yang terjadi dalam CFD (Car Free Day) di Jakarta beberapa minggu lalu. 

Jika sudah terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang jelas-jelas dilatar belakangi tujuan politik seperti ini, maka tak salah kiranya jika setiap individu yang terlibat digolongkan sebagai teroris