Wacana rekonsiliasi bangsa Indonesia pasca Pilpres 2019 semakin bulat. Rencana untuk bersatu kembali dan mengesampingkan perbedaan politik itu didukung oleh semua kalangan.
Dukungan itu hadir mulai dari pendukung koalisi pemerintahan Jokowi, partai-partai oposisi, tokoh-tokoh masyarakat, hingga masyarakat sipil.
Yusril Ihza Mahendra sebagai pendukung Jokowi-Maruf Amin menyebutkan bahwa pasca putusan MK kemarin, setiap pendukung di masing-masing pihak harus melakukan rekonsiliasi.
Sebagai bangsa besar, Ketum PBB ini mengajak masyarakat harus melihat ke depan dan melupakan konflik politik untuk sebuah tujuan yang lebih besar, yaitu kemajuan bangsa dan negara.
Ajakan itu pun disambut oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengakui memang ada kebutuhan untuk menyatukan masyarakat yang terbelah saat ini.
Pasalnya, polarisasi masyarakat yang menganga menjadi dua kubu itu berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan di akar rumput. Inilah yang dikhawatirkan dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Senada dengan Muzani, Wakil Ketua Umum DPP PAN Bara Hasibuan juga menyatakan bahwa rekonsiliasi merupakan langkah penting untuk membuat bangsa Indonesia kembali bersatu, serta menghilangkan perbedaan selama kampanye lalu.
Pentingnya agenda rekonsiliasi itu pun juga diamini oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Ia sepakat adanya rekonsiliasi untuk menyamakan persepsi dalam membangun bangsa.
Meskipun, pihaknya akan tetap berada di luar pemerintah dan menjadi mitra oposisi yang kritis bagi pemerintahan Jokowi.
Terlepas dari keinginan rekonsiliasi dari kedua kubu yang berkontestasi dalam Pilpres kemarin, wacana tersebut juga didukung oleh berbagai tokoh. Mahfud MD, misalnya.
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan ini menilai bahwa rekonsiliasi telah menjadi keharusan bagi semua pihak guna menghentikan pertikaian politik dan kembali ke posisi masing-masing.
