Lebih lanjut, ungkapan kesaksian "penulis bersaksi", sesungguhnya merupakan pernyataan personal, bahwa menyaksikan. Maka, persaksian yang bagaimana? Padahal secara teori, menyaksikan merupakan proses mengetahui, melihat, mengalami atau mendengar.
Itulah yang dalam catatan sebelumnya penulis katakan sebagai "Ilmu Yakin". Tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mengalami atau tidak mendengar (secara langsung) namun menyaksikan. Jika tidak berbekal keyakinan tentu tidak berani menyatakan. Sungguh nilai keimanan yang luar biasa besarnya.
Maknanya, Jimat Kalimosodo lebih mengarah pada nilai-nilai agama, khususnya agama Islam. Bagaimana dalam konteks politik? Mengacu pada cerita Petruk dadi Ratu di atas, maka salah satu landasan sikap politik adalah seberapa jauh (ajaran) agama menggariskan. Tidak serta merta menghalalkan segala cara. Dan mungkin itu pula yang ditempuh oleh Petruk saat itu.
Makna yang lain, bahwa dalam politik butuh sebuah keyakinan. Keyakinan bahwa jika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Keyakinan yang tentunya diimbangi dengan upaya maksimal meraih sesuatu yang dicita-citakan. Bahkan, dalam beberapa qoul ulama', salah satu tanda dikabulkannya doa adalah yang diimbangi dengan rasa yakin bahwa Allah pasti mengabulkan.
Dikaitkan dengan hiruk pikuk perpolitikan saat ini, penulis melihat ada benang merah yang dapat diambil dari cerita Petruk dadi Ratu. Fenomena saling berkomunikasi lintas partai dan membangun koalisi pada dasarnya merupakan penuangan falsafah "keyakinan". Saling percaya dan menjaga kepercayaan. Tidak mungkin tercapai suatu konsensus politik jika tidak dibarengi dengan rasa percaya di antara tokoh-tokoh politik.
Apalagi, sistem kita mensyaratkan seorang calon Presiden diusung oleh Partai Politik maupun gabung Partai Politik. Jadi modal keyakinan dalam membangun komitmen politik menjadi hal terpenting untuk mengantarkan figur "Ratu" (read: Presiden).
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu amanat sistem demokrasi Indonesia. Begitulah pranata yang dipilih oleh bangsa Indonesia. Karenanya, penghormatan terhadap sistem dalam bentuk proses politik tersebut sepatutnya dihargai oleh seluruh elemen masyarakat.
Termasuk dalam proses itu berwujud kebebasan menuangkan ide, gagasan dan menyuarakannya di hadapan publik. Negara menjamin kebebasan warga negara dalam berserikat dan berkumpul. Bahkan, tertuang sebagai fundamental right dan merupakan salah satu substansi konstitusi. Maka, bebas berpartai apa pun dan menjalin komunikasi politik dengan siapa pun selama dalam koridor tatanan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jimat Kalimosodo, dalam konteks politik nasional menurut penulis dapat dimaknai sebagai partai-partai yang bernafaskan Islam. Tentu masyarakat memahami corak masing-masing partai politik yang pada tahun 2019 menjadi kontestan. Sebagai catatan penulis, partai bernafaskan Islam tersebut adalah satu kesatuan "Kalimosodo". Namun satu kesatuan ini terdiri dari dua elemen. Sebab Syahadat terdiri dari dua aspek. Jika salah satu elemen dipisahkan apa yang terjadi? Wallahu A'lam.
Beberapa survey menyuarakan, bahwa salah satu tema yang diangkat pada saat proses Pilkada serentak beberapa waktu lalu dilatarbelakangi dari aspek agama. Bukan bermaksud SARA, namun itulah yang terjadi.
Maka sebagai bagian dari masyarakat yang beragama, tentunya penulis pribadi menaruh harapan besar pada tokoh-tokoh yang tidak menanggalkan etika dan nilai agama dalam berpolitik. Penulis yakin, jika itu yang dilakukan, Insyaallah akan membawa kebaikan.
***
Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.
