Ketum DPP LDII: Kolaborasi DPR dan Ormas Mampu Jaga Kualitas Demokrasi

Jakarta (17/10). Penguatan masyarakat sipil dapat dimulai melalui kolaborasi antara wakil rakyat dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Masyarakat sipil yang kuat mampu mengawal jalannya demokrasi agar tetap sesuai aturan, sekaligus memastikan program kerja pemerintah tersampaikan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto, menanggapi peringatan Hari Parlemen pada Kamis (16/10/2025). Ia berharap parlemen terus memperkuat fungsi representasi rakyat serta menjaga kepercayaan publik melalui kerja nyata dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa. "Kami sebagai ormas siap berkolaborasi untuk memastikan program kerja pemerintah yang dikawal DPR benar-benar sampai kepada masyarakat," ujar KH Chriswanto.

Menurut KH Chriswanto, parlemen memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Kekuatan parlemen, katanya, terletak pada kemampuannya menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.

"Parlemen bukan sekadar lembaga legislasi, tetapi rumah aspirasi rakyat. Karena itu, setiap anggota parlemen harus mampu menyerap, memahami, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara tulus. Momentum Hari Parlemen ini menjadi refleksi bagi kita semua untuk terus memperkuat etika politik, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam bernegara," ujarnya.

KH Chriswanto menambahkan, LDII mendorong parlemen agar semakin berorientasi pada kepentingan rakyat, termasuk dalam memperjuangkan pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan moral bangsa di tengah tantangan globalisasi. Ia menilai, anggota DPR perlu menunjukkan kinerjanya secara nyata. "Tak sekadar ramai di media sosial, tapi sigap dalam mendampingi dan menyerap aspirasi masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ormas yang dekat dengan permasalahan akar rumput merupakan mitra strategis bagi wakil rakyat, baik di tingkat daerah maupun nasional. Kolaborasi antara ormas yang memiliki kapasitas dan wakil rakyat yang memiliki otoritas akan memungkinkan janji-janji kampanye dapat terwujud. "Kolaborasi ini pada akhirnya menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya tambang suara saat pemilu saja," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga politisi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa parlemen merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menekankan, parlemen harus tetap menjadi rumah aspirasi rakyat, bukan sekadar arena politik kekuasaan.

"Parlemen adalah cerminan kualitas demokrasi kita. Karena itu, setiap anggota parlemen harus hadir sebagai pelayan rakyat, bukan sekadar politisi. Mereka memikul tanggung jawab moral untuk menjaga keadaban politik dan menegakkan nilai-nilai luhur bangsa," ujar Singgih.

Senada dengan KH Chriswanto, Singgih menilai ormas keagamaan memiliki peran penting dalam mendukung parlemen yang bermartabat. "Ormas keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga suasana politik yang sehat, damai, dan beretika. Dengan demikian, proses pembangunan yang kami kawal tetap dilandasi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab kepada bangsa. Dengan begitu, demokrasi kita tidak hanya maju secara prosedural, tetapi juga bermartabat secara moral," imbuhnya.

Singgih juga mengapresiasi sinergi antara DPR, pemerintah, dan organisasi masyarakat seperti LDII yang turut aktif memberikan masukan dan edukasi kepada masyarakat agar demokrasi di Indonesia semakin matang. "Hari Parlemen ini bukan hanya milik anggota dewan, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Karena dari sinilah suara rakyat diperjuangkan dan cita-cita kemerdekaan diwujudkan," tambahnya.