Jakarta (4/10) -- Tantangan bangsa ke depan semakin kompleks, bukan hanya ancaman militer konvensional, tetapi juga ancaman non-militer seperti perang siber, disinformasi, radikalisme, serta krisis energi dan pangan. TNI harus mampu adaptif dan terus berinovasi menemukan cara baru dalam menghadapi perang non-konvensional tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menegaskan pentingnya memperkuat sisi religiusitas prajurit TNI.
"TNI harus tetap waspada, tidak boleh lengah, dan selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Profesionalisme harus berjalan beriringan dengan penguatan moral dan spiritual prajurit," ujarnya.
Menurut KH Chriswanto, anggota TNI yang selalu berada di garis depan wilayah konflik harus diperkuat dengan iman dan takwa agar tetap sabar serta menggunakan hati nurani, baik saat bertugas dalam operasi tempur maupun dalam situasi damai. Ia juga menekankan perlunya sinergi antara TNI dan ormas keagamaan untuk memperkuat ketahanan bangsa.
"Kami berkomitmen mendukung TNI melalui pembinaan generasi muda agar berkarakter religius, nasionalis, dan cinta tanah air. Kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh alutsista yang modern, tetapi juga oleh akhlak, iman, dan keteguhan moral rakyatnya," tambahnya.
Lebih lanjut, KH Chriswanto mengingatkan agar TNI senantiasa berdiri di atas kepentingan bangsa, bukan kepentingan politik sesaat. "TNI harus netral, tegak lurus pada UUD 1945, dan menjadi pengawal demokrasi. Jangan sampai kekuatan TNI dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Kesetiaan TNI hanya kepada rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP LDII Prof. Singgih Tri Sulistiyono menilai peringatan HUT ke-80 TNI menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang institusi pertahanan tersebut sejak 5 Oktober 1945 hingga kini.
Menurutnya, TNI telah mengalami transformasi besar. Pada masa revolusi (1945--1949), TNI tampil sebagai garda bangsa mempertahankan kemerdekaan. Periode 1950--1965 ditandai dengan konsolidasi dan penumpasan pemberontakan, meski juga diwarnai dengan peran ganda militer. Pada masa Orde Baru, TNI menjadi pilar kekuasaan dengan kekuatan politik dominan, namun kemudian dikritik karena melahirkan otoritarianisme. Reformasi 1998 menjadi titik balik ketika dwifungsi dicabut, TNI dipisahkan dari Polri, dan diarahkan kembali pada profesionalisme.
"Sekarang TNI bergerak menuju militer profesional yang modern melalui modernisasi alutsista, peningkatan kualitas SDM, dan keterlibatan dalam diplomasi pertahanan global," jelas Singgih yang juga Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
Menanggapi tema HUT TNI ke-80 tahun ini yang menekankan profesionalisme, modernisasi, dan kedekatan dengan rakyat, Singgih menilai hal tersebut selaras dengan sejarah TNI. Sejak awal kemerdekaan, TNI lahir dari rakyat dan berjuang bersama rakyat. Reformasi kemudian menegaskan kembali peran profesionalnya, sementara modernisasi menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan pertahanan di era teknologi baru.
