Program validasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Jember dan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Kolaboratif 2022 se-Kabupaten Jember berjalan dengan lancar. Kegiatan yang kelompok 193 lakukan di Desa Sumber Lesung selain membantu proses pengembangan dan pemasaran UMKM yang ada di sana juga fokus pada amanat Pemerintah Kabupaten Jember, yaitu survei DTKS. Pada proses validasi DTKS, kami dibekali suatu aplikasi yang memuat data nomor KK (Kartu Keluarga) dan nama kepala keluarga. Kemudian dalam aplikasi tersebut berisi data yang harus diisi dan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden terkait. Isi pertanyaannya terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk.
Dalam proses survei dan validasi data di lapangan, yaitu di Dusun Krajan, Karang Kebon, Karang Bireh, Onjur, dan Lao’ tidak selalu berjalan lancar. Tidak semua responden menerima kedatangan kami dan ada beberapa yang keadaan sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam DTKS. Oleh karena itulah tugas kami untuk memvalidasi hal tersebut. Desa Sumber Lesung memiliki 2206 kartu keluarga yang harus divalidasi. Dengan mengetahui keadaan sebenarnya responden secara langsung, seperti keadaan rumah, lingkungan sekitar, penampilan, ekonomi, dan kesehatan dapat menjadi tolak ukur apakah responden tersebut pantas atau layak mendapatkan bantuan sosial.
Sampai saat ini proses validasi sudah berjalan 766 kartu keluarga atau sekitar 34,7% dari capaian total yang ditempuh hampir empat minggu. Dari angka tersebut tentu saja ada beberapa yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan tetapi malah mendapatkannya. Begitu pula sebaliknya, total ada delapan kartu keluarga yang kami terima sebagai pertimbangan usulan bantuan sosial kepada Pemerintah Kabupaten Jember karena mereka sebenarnya layak tetapi tidak mendapatkan hak mereka. Dari sinilah kita bisa mengetahui jika proses pemberian bantuan sosial memang banyak yang tidak tepat sasaran.
Masalah ekonomi memiliki andil paling besar dalam penetuan tingkat kesejahteraan penduduk. Bukan berarti sektor lain seperti kesehatan tidak ikut berpengaruh, masalah ekonomi justru berbanding lurus dengan kesehatan. Hal ini berkaitan dengan pola hidup sehat, sanitasi, serta tingkat kesadaran dalam pengecekan kesehatan secara menyeluruh dan rutin. Bahkan yang sering diabaikan adalah tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak. Peran posyandu menjadi penting untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya anak balita. Masalah pada anak yang harus menjadi perhatian dan diwaspadai adalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk anak seusianya. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting sebesar 24,4% pada 2021 atau sekitar hampir seperempat balita di Indonesia.
Pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 dilakukan posyandu di RW 2 Dusun Krajan Desa Krajan yang bertempat di Koramil Ledokombo. Posyandu tersebut diadakan setiap bulannya. Pada bulan Agustus ini juga tepat peringatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Kegiatan yang dilaksanakan di posyandu tersebut meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, pengecekan status gizi, pemberian vitamin A, imunisasi MMR pada anak dengan usia antara sembilan bulan hingga lima tahun, serta penyuluhan terkait keamanan pangan dari Puskesmas Ledokombo. Setelah kegiatan posyandu selesai dilakukan, didapatkan data anak yang mengalami stunting 3 dari 71 anak balita atau sekitar 0,04%. Angka tersebut memang rendah karena World Health Organization (WHO) merekomendasikan angka stunting kurang dari 20%.
Stunting merupakan masalah yang kompleks, tidak hanya dilihat dari faktor kesehatan dan status gizi anaknya, tetapi juga kesehatan ibu dan lingkungan di sekitar rumahnya. Hal ini sangat berkaitan dengan tingkat kesejahteraan keluarga, terutama ekonomi. Dengan rendahnya angka stunting tersebut perlu ditanyakan apakah memang data DTKS itu benar adanya. Seharusnya, semakin banyak data kelayakan penduduk yang menerima bantuan sosial, maka jika dikorelasikan semakin tinggi tingkat stunting pada anak dan begitu pula masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, hal ini perlu dikaji ulang dan penting dilakukan validasi DTKS agar terjadi pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk dan meminimalkan terjadinya masalah kesehatan yang dialami oleh warga Desa Sumber Lesung.
