Unifikasi Pilar Pangan Indonesia: Ketahanan, Kemandirian, dan Kedaulatan

Untuk mengintegrasikan ketiga pilar tersebut, negara harus mengambil langkah-langkah strategis yang tidak hanya sekadar memperbaiki regulasi, tetapi juga menyelaraskan kebijakan yang ada agar mendukung penguatan sektor pangan dalam negeri.

Pertama, revisi regulasi yang ada perlu dilakukan lebih dahulu, dengan tujuan agar lebih mendukung kedaulatan pangan yaitu membatasi dominasi perusahaan besar dalam rantai pasok pangan. Pemerintah perlu memberikan insentif kepada industri yang berbasis pada pertanian rakyat dan memastikan petani kecil mendapat akses pasar yang adil.

Kedua, langkah yang tak kalah penting adalah memperkuat kemandirian pangan dengan mengurangi ketergantungan pada impor. Program swasembada pangan yang dijalankan dengan anggaran besar pada 2025 harus difokuskan untuk mengoptimalkan potensi sektor pertanian domestik dan mendorong hilirisasi produk pangan lokal.

Penguatan sektor pertanian rakyat, yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan, harus diperhatikan lebih serius dalam setiap kebijakan yang ada.

Mewujudkan Swasembada Pangan yang Terintegrasi

Unifikasi ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan adalah langkah penting untuk menciptakan sistem pangan Indonesia yang berkelanjutan dan kuat. Keberhasilan mengintegrasikan ketiga pilar ini bukan hanya bergantung pada pembentukan kebijakan yang tepat, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga terkait.

Apakah Indonesia akan terus bergantung pada pasar global, ataukah akan mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan sistem pangan yang mandiri dan berdaulat? Pertanyaan ini menuntut kita untuk mempercepat proses unifikasi ketiga pilar pangan dalam satu kesatuan yang mendukung pembangunan nasional.

Dengan sistem pangan yang berpihak pada rakyat dan petani lokal, Indonesia tidak hanya akan mampu bertahan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga bangkit sebagai bangsa yang berdaulat atas nasib pangannya sendiri.

Pemerintah harus memastikan bahwa alokasi anggaran yang besar untuk sektor pangan tidak hanya menjadi angka, tetapi sebuah strategi yang terintegrasi untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan dan berbasis pada kedaulatan pangan Indonesia.(r10)