Berkaca pada kondisi objektif Indonesia saat ini, cukup logis mengatakan bahwa upaya tersebut sangat sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Infrastruktur Indonesia belum berfungsi optimal dalam menekan biaya logistik secara signifikan.Â
Kendati pemerintah cukup serius melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir, masih butuh waktu tak sedikit untuk menyelaraskannya dengan sistem yang lebih efektif dan berbagai langkah penting lainnya dalam rangka memaksimalkan hasil pembangunan.
Demikian juga dengan reformasi birokrasi dan regulasi, belum bekerja maksimal untuk mendukung sebuah proses berbisnis yang efisien. Para pengusaha masih mengeluhkan biaya-biaya tambahan yang mesti dikeluarkan akibat tak efektifnya regulasi, proses pengurusan izin dan berbagai prosedur penting lain yang berhubungan dengan legalitas usaha.
Berkaca pada China dan India yang tampak lebih enteng menghadapi perubahan status mereka dari negara berkembang ke negara maju, Indonesia perlu lebih serius meningkatkan nilai tambah dari komoditas ekspor.
Selama ini komoditas ekspor andalan Indonesia adalah bahan-bahan mentah atau barang-barang yang tak mengalami pengolahan terlebih dahulu untuk meningkatkan nilai tambah seperti hasil tambang dan hutan.
Komoditas ekspor yang melalui proses pengolahan di Indonesia didominasi oleh makanan, bukan hasil manufaktur padat karya, produksi masif, dan bernilai ekonomi tinggi seperti dihasilkan China dan India. Selain meningkatkan daya saing ekspor, peningkatan nilai tambah komoditas berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Pengolahan komoditas (sebelum diekspor) akan melibatkan tenaga kerja lebih banyak, memicu tumbuhnya berbagai industri penyedia bahan-bahan pendukung dan berbagai tali-temali berikutnya yang mempercepat perputaran roda ekonomi di tengah masyarakat.
Selama ini peningkatan angka ekspor Indonesia tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan karena jumlah masyarakat yang terlibat di dalamnya sangat kecil.
Dua langkah penting di atas, yakni meningkatkan efisiensi dan nilai tambah, hanya bisa terwujud jika pemerintah mampu memaksimalkan hasil pembangunan infrastruktur dan reformasi di segala lini yang gaungnya telah tedengar kuat dalam beberapa tahun terakhir.Â
Tentu akan sulit mewujudkannya dalam waktu dekat, sehingga status baru Indonesia sebagai negara baju lebih terasa sebagai sebuah beban berat, tetapi pemerintah mesti memastikan bahwa negeri ini telah berada di jalur yang benar dalam upaya serius membuktikan kelayakan menyandang status tersebut.
