Melihat dari sejarah quick count atau hasil hitung cepat ada sebagai pembanding dari hasil penyelenggara pemilu tentu tidak serta merta langsung ada. Sudah mengalami sejarah panjang dan masa-masanya-pun terbilang unik.
Contoh kisah saat pemilihan di Filifina puluhan tahun lalu. Dimana saat-saat Marcos terguling, meskipun lembaga penyelenggara pemilu menyatakan Marcos menang, tapi hasil hitung cepat justru menyatakan lawannya yang menang. Hal itu menjadi titik sentral dari hasil hitung cepat, bahwa masyarakat Filipina justru lebih mempercayai hasil dari Hitung Cepat. Karena diduga dari hasil pemungutan suara dari penyelenggara pemilu setempat sudah tidak netral lagi.
Maka saat-saat kita melihat sejarahnya yang panjang, dan bagaimana teknik dan metodologi penelitiannya menggunakan metode-metode ilmiah dan berdasarkan ilmu pengetahuan, masihkah kita meragukan hasil hitung cepat tersebut?
Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi ketua TKN Jokowi-Maruf, Bapak Erick Thohir kepada pihak BPN, khususnya kepada Bapak Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan umum di tahun 2019 ini. Dimana oleh Prabowo sendiri sudah melakukan tiga kali deklarasi kemenangan.
Sehingga akhirnya, pihak TKN sendiri-pun harus turut melakukan deklarasi kemenangan pihak mereka ke publik. Seperti yang dilansir oleh kompas.com (20/4/2019), pihak mereka membocorkan kenapa mereka akhirnya memberikan pernyataan kemenangan baru-baru ini.
Ada 2 hal yang menjadi alasan mengapa mereka harus menyampaikan deklarasi kemenangan ini. Pertama, karena berdasarkan hasil hitung cepat sendiri, yakni dari 12 lembaga survei yang sudah terverifikasi dan diakui oleh KPU sendiri, bahwa pihak Jokowi-Maruf-lah yang keluar sebagai pemenang.
Meskipun menyatakan merek tidak serta merta langsung jumawa tapi tetap menunggu putusan dan hsil dari KPU sendiri.
Sedangkan alasan yang kedua karena ingin mengapresiasi para pendukung dan pemilih Jokowi, supaya tetap berjuang dan selalu mengawal suara-suara yang sudah diberikan.
Kembali lagi ke pernyataan Erick Thohir sebelumnya tentang pengkuan BPN sewaktu pilkada di DKI waktu lalu. Bagaimana saat perhitungan cepat menunjukkan kemenangan ada di pihak Anies-Sandi, mereka sangat cepat mengakui dan bahkan melakukan selebrasi setelahnya. Dan bagaimana Ahok mengalami kekalahan saat itu.
Tapi mengapa kini, pada pemilihan presiden kali di tahun 2019, justru pihak BPN malah menolak hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei? Padahal kita ketahui bersama bahwa mereka sendiri-pun merupakan lembaga survei yang sangat kredibel dan hasil-hasil temuan mereka dari beberapa kali pesta demokrasi diadakan, tidak pernah sepanjang sejarah demokrasi yang ada, temuan mereka meleset?
Sehingga jika anggapan BPN tentang hasil hitung cepat terus seperti ini, tentu mereka sudah menganggap bahwa quick count tersebut adalah hoaks itu sendiri, sehingga kebenarannya patut diragukan?
