Begitu juga dengan pelatihan intensif bagi seluruh pelaku usaha makanan di program MBG. Pemerintah bisa bekerja sama dengan institusi pendidikan atau LSM yang berpengalaman. Jika ini sudah dilakukan, maka pengawasan yang dibutuhkan lebih ketat.
Jika memungkinkan dapat saja dilakukan sistem audit berkala yang tidak hanya bersifat administratif, tapi juga mencakup inspeksi lapangan secara acak untuk mengecek penerapan di dapur-dapur penyedia.
Bagaimanapun keamanan pangan tidak bisa dibebankan hanya kepada penyedia. Pemerintah perlu mengalokasikan dana khusus untuk membantu dapur kecil menerapkan HACCP, termasuk subsidi alat dan pelatihan.
Dan terpenting juga perlunya pelibatan masyarakat dan sekolah dalam pengawasan Program MBG ini. Orang tua, guru, dan siswa bisa dilibatkan untuk memberikan umpan balik atas makanan yang mereka terima. Sistem pelaporan dini terhadap makanan yang mencurigakan bisa menyelamatkan banyak anak dari keracunan.
Bahkan dalam kasus makanan yang cepat basi atau kadar kematangannya kurang dapat dijadikan masukan agar para penyedia makanan lebih perhatian dan bertanggungjawab dalam penyediaan makanan selama Program MBG.
Sudah saatnya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadikan HACCP bukan sekadar standar industri, tetapi sebagai pondasi utama dalam setiap program pangan massal. Tujuannya melindungi anak-anak dari keracunan bukan hanya soal teknik dapur, tapi juga tentang komitmen moral dan tanggung jawab bersama.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
