Buku: Warga Krisis Sumatera Tagih Janji Jokowi

Pada tahun 2014 Provinsi Lampung menempati peringkat ketiga jumlah penduduk miskin sedangkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung yang adalah 72,87 menempati urutan terendah se-Sumatera. Padahal laju pertumbuhan ekonomi Lampung selama lima tahun terakhir rata-rata adalah 5,99%. 

Di tengah rentetan krisis yang merontokan sendi-sendi kehidupan Sumatera, serta dalam situasi kebijakan yang tidak konsisten dan saling tumpang tindih, warga Sumatera yang terwakili oleh penulis memohon jaminan atas keselamatan ruang hidup. Warga Sumatera memohon jaminan agar tidak digusur dari tanah-tanah, lahan, pesisir, dan hutan yang merupakan ruang kelola atau wilayah adat. Warga Sumatera memohon jaminan untuk tidak diskriminalisasi saat mengolah tanah, lahan, pesisir dan hutan. Dan warga Sumatera memohon jaminan bahwa negara akan bertanggungjawab menyediakan lingkungan yang layak untuk hidup, yaitu udara yang sehat, air-pangan-energi yang bersih dan cukup, dan kemanan-ketentraman.

 Apa memang sudah jadi suratan takdir bahwa setiap program yang diluncurkan oleh pemerintah menjadi lahan adu pacuan bagi para oknum yang lihai menerobos peraturan-peraturan? 

Beberapa kebijakan yang perlu dikeluarkan untuk terwujudnya suasana usaha yang sehat antara lain adalah tentang pengaturan keseimbangan antara supply-demand, penghilangan praktek ijon dan cengkeraman para tengkulak, serta pemberantasan monopoli hulu-hilir korporasi agar terwujudlah mekanisme pasar yang normal. Mungkin upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah tetapi, terlihat dari fakta di lapangan, hasilnya belum dirasakan warga. 

Untuk hasil hutan non kayu, masyarakat pengelola HTR sudah lebih paham untuk menghasilkan komoditas yang memenuhi standar pasar ekspor. Terutama untuk produk kopi. Pemerintah hanya perlu memberikan kemudahan akses dan distribusi komoditas. Saluran tata niaga baik komoditas non kayu maupun kayu harus diperpendek sehingga dapat mengurangi biaya-biaya dan memperkuat posisi

masyarakat sebagai produsen. Dengan demikian masyarakat akan melakukan pengelolaan secara sukarela di lahan mereka. Hal ini tentunya akan menghasilkan perputaran aktivitas ekonomi yang berpengaruh besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah tentu akan memberikan multiplier effect yang kelak akan terus memicu pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. 

Belum lagi bicara pesisir yang mengalami kerusakan yang paling parah adalah zonasi dan tata ruang wilayah pesisir yang tidak diatur dengan baik. Kerusakan terumbu karang, hancurnya mangrove, destructive fishing dan eksploitasi pulau-pulau kecil merupakan masalah yang menjadi-jadi. Sebagai contoh meski Lampung adalah eksportir dan penghasil udang tambak terluas di Asia (udang juga merupakan komoditas unggulan perikanan Indonesia), namun ironisnya Lampung merupakan yang paling tinggi penduduk miskinnya di Sumatera. 

Melalui buku ini, para penulis yang bertindak selaku warga Sumatera menggugat kepada Presiden Jokowi agar kembali kepada Nawacita sehingga tetap tumbuh kepercayaan dalam dada warga Sumatera kepada Sang Presiden yang telah dipilih. Membaca buku ini seperti naik rollercoaster, cerita tentang krisis Sumatera yang bahkan belum menyentuh seluruh Provinsi di Sumatera telah membuka mata kita bahwa Andalas berada di ujung tanduk. Meski hanya diwakili oleh Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung tapi semoga usulan dalam buku ini mempu menggerakkan roda kebijakan pemerintahan di Negeri ini menjadi lebih berpihak kepada rakyat, bukan kepada pemodal yang menindas rakyat dan menggerus alam. 

Para penulis merumuskan permohonan di atas menjadi Paket Kebijakan untuk Keselamatan Ruang Hidup. Harapannya, kebijakan ini akan melengkapi atau setidaknya menyeimbangi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh presiden.

 Usulan paket kebijakan itu disampaikan dalam buku ini dan dirangkum dalam tujuah infografik yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi para pembaca, apalagi bagi pemerintah. Pasalnya, infografik dalam buku ini nyaris serupa dengan infografik dan struktur kebijakan yang dipublikasikan oleh Bappenas pada bulan Oktober 2015 lalu. 

Penulis, melalui buku ini menaruh harapan agar pemimpin negara ini segera meneguhkan kembali jalan ideologis Nawacita dan mengeluarkan paket kebijakan untuk keselamatan ruang hidup warga krisis Sumatera. Dalam kebangkrutan berbagai sendi keselamatan rakyat itu, apakah benar Nawacita harapannya?