Mewujudkan Kutai Kartanegara Sebagai Pusat Peradapan: Menakar Arah dan Tantangan RPJMD 2021-2026

Dalam dunia pembangunan daerah, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ibarat sebuah kompas. Ia menunjukkan ke mana arah pembangunan akan dilaksanakan, apa tujuan utama yang ingin dicapai, serta bagaimana cara mencapainya secara terukur. Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satu wilayah paling strategis di Provinsi Kalimantan Timur, menyusun RPJMD 2021--2026 dengan semangat besar: menjadikan daerah ini bukan hanya maju secara fisik, tetapi juga berkarakter dan berbudaya.

Dengan visi: "Terwujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia, Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pusat Peradaban," RPJMD ini menyuarakan ambisi besar. Namun, ambisi harus diiringi dengan strategi yang cermat dan pelaksanaan yang konsisten. Artikel ini membahas secara mendalam arah, isi, serta tantangan yang ada dalam dokumen tersebut---serta sejauh mana harapan masyarakat dapat dijawab oleh rencana pembangunan lima tahunan ini.

Membaca Visi dan Misi: Integrasi antara Modernitas dan Kearifan Lokal

Visi besar yang dicanangkan oleh RPJMD Kukar memadukan dua unsur penting: kesejahteraan materiil dan kebahagiaan hidup, serta pelestarian nilai-nilai lokal dalam konteks global. Dalam dunia pembangunan, ini bukan hal mudah. Banyak daerah gagal menyeimbangkan modernitas dan akar tradisi. Namun dalam dokumen ini, pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan tampak jelas dalam lima misi yang diusung:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif.

3. Mengembangkan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

4. Memperluas konektivitas dan infrastruktur dasar yang merata.

5. Menguatkan kehidupan religius dan pelestarian budaya sebagai fondasi harmoni sosial.

Setiap misi disusun dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, hingga indikator pencapaian kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif. Ini menunjukkan bahwa RPJMD ini tidak berhenti pada narasi normatif, tapi diarahkan agar bisa diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala.

Isu Strategis Pembangunan: Pendidikan, Kemiskinan, hingga Krisis Lingkungan

RPJMD Kutai Kartanegara disusun dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based). Enam isu strategis ditetapkan sebagai prioritas utama:

1. Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan.

2. Tingginya angka stunting dan belum meratanya pelayanan kesehatan.

3. Ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah.

4. Tingginya kemiskinan dan pengangguran.

5. Penurunan kualitas lingkungan dan risiko bencana banjir.

6. Lemahnya ketahanan ekonomi lokal akibat ketergantungan terhadap sumber daya alam.

Yang menarik, setiap isu ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang lokal. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengaitkannya dengan prioritas nasional seperti RPJMN, serta agenda internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Paris Agreement. Artinya, pembangunan Kukar ditempatkan dalam konteks global dan nasional secara simultan.

Namun, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah bagaimana mengatasi kesenjangan antarwilayah---baik dari sisi pelayanan pendidikan, infrastruktur jalan, maupun pemerataan tenaga kesehatan. Isu kemiskinan dan pengangguran juga masih menjadi tantangan berat, terutama pasca-pandemi yang memperlemah sendi ekonomi lokal.

Pendanaan dan Ketergantungan Fiskal: Menuju Daerah yang Lebih Mandiri

Struktur pendanaan dalam RPJMD ini menunjukkan bahwa total pendapatan daerah ditargetkan meningkat dari Rp5,38 triliun pada tahun pertama menjadi Rp6,59 triliun di tahun kelima. Namun demikian, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah, sekitar 10% dari total pendapatan.

Kondisi ini mencerminkan fakta bahwa Kutai Kartanegara masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pusat (dana alokasi umum, khusus, dan bagi hasil). Ketergantungan ini bukan hanya mengancam keberlanjutan fiskal, tetapi juga menyulitkan daerah dalam mengambil keputusan strategis yang cepat dan fleksibel.

Upaya meningkatkan PAD perlu menjadi prioritas, terutama melalui penguatan sektor UMKM, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Di sisi belanja, peningkatan belanja langsung dan belanja modal menunjukkan orientasi positif ke arah pembangunan. Namun proporsi belanja pegawai yang masih besar harus dievaluasi agar tidak mengganggu efisiensi pembangunan fisik dan sosial.

Program Prioritas: Menjawab Tantangan dengan Strategi yang Terukur

Dalam dokumen ini, program pembangunan dibagi berdasarkan sasaran dan strategi implementasinya. Beberapa program unggulan antara lain:

• Program peningkatan akses dan mutu pendidikan, melalui pembangunan sekolah di wilayah tertinggal dan peningkatan kompetensi guru.

• Program reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, untuk mendorong pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.

• Program pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti pelatihan dan permodalan UMKM, hilirisasi hasil pertanian, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis desa.

• Program pembangunan infrastruktur konektivitas desa-kota, seperti peningkatan jalan, sanitasi, dan irigasi.

• Program pelestarian budaya dan toleransi antarumat beragama, sebagai upaya memperkuat identitas dan kerukunan sosial.

Setiap program disertai indikator kinerja utama (IKU) yang jelas dan kuantitatif, seperti persentase anak usia sekolah, angka stunting, panjang jalan mantap, indeks kerukunan umat beragama, dan jumlah UMKM aktif. Ini merupakan pendekatan result-based management yang modern dan diperlukan dalam era tata kelola pembangunan yang berbasis data.

Tantangan Implementasi: Dari Dokumen Menuju Dampak Nyata

RPJMD Kutai Kartanegara adalah dokumen yang kaya isi dan terstruktur dengan baik. Namun tantangan terbesar justru terletak pada pelaksanaannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dokumen ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat antara lain:

1. Pentingnya validasi data lapangan, agar perencanaan tidak melenceng dari kebutuhan riil masyarakat.

2. Penguatan kapasitas fiskal daerah, melalui diversifikasi sumber PAD yang sehat dan berkelanjutan.

3. Partisipasi masyarakat, yang harus diperluas tidak hanya pada tahapan musrenbang, tetapi juga dalam pemantauan dan evaluasi.

4. Integrasi lintas sektor dan SKPD, untuk mencegah program berjalan dalam sekat birokrasi masing-masing.

5. Inovasi teknologi informasi, dengan membangun sistem pemantauan digital agar setiap progres pembangunan dapat dilacak secara real-time.

Penutup: Dari Kutai Kartanegara untuk Masa Depan Kalimantan

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021--2026 bukan sekadar peta jalan pembangunan lima tahunan. Ia adalah refleksi dari mimpi besar masyarakat Kukar: menjadi masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga bahagia secara sosial dan berbudaya.

Dalam konteks pembangunan Kalimantan Timur sebagai penyangga IKN Nusantara, Kutai Kartanegara memiliki peran vital. Maka dari itu, keberhasilan RPJMD ini tidak hanya penting untuk Kukar sendiri, tetapi juga bagi wajah pembangunan nasional.

Agar dokumen ini tidak sekadar menjadi laporan tebal yang tersimpan di rak, perlu keseriusan dalam pelaksanaan, keterlibatan publik yang luas, dan pengawasan yang ketat. Dengan begitu, visi menjadikan Kutai Kartanegara sebagai pusat peradaban berbasis sumber daya lokal bukan sekadar slogan, tetapi menjadi kenyataan yang dapat dibanggakan bersama.