Mohon tunggu...
Rifky Bagas Nugrahanto
Rifky Bagas Nugrahanto Mohon Tunggu... Penulis - Pegawai Negeri Sipil

Mengawali penulisan artikel di situs pajak.go.id, serta merambah pada publikasi di media cetak. Beberapa artikel telah terbit di antaranya di Harian Ekonomi Neraca dan Investor Daily Indonesia. Perjalanan menulis ini pun mengantarkan saya dapat ikut tercatat dalam buku dokumentasi “Voyage Indonesia 2018 : Kala Dunia Memandang Indonesia” dalam momen Annual Meetings WBG-IMF tahun 2018, Bali. Menjadi salah satu dari 100 artikel opini dan feature yang menyuarakan tentang momen berharga itu dan manfaatnya untuk Indonesia. Beberapa dokumentasi tulisan saya dapat dilihat juga pada https://rifkyjournals.blogspot.com/.

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Ciptakan Iklim Edukasi Positif Melalui Kemenkeu Mengajar

16 November 2019   14:21 Diperbarui: 16 November 2019   14:33 31
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Titik dasar sebuah pemahaman tentang kondisi keuangan sebuah negara salah satunya terletak di dalam instrumen-instrumen keuangan yang terajut dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Unsur-unsur akan pendapatan negara memiliki sifat untuk memberikan ruang fiskal untuk dapat mendanai semua kegiatan pemerintahan di dalamnya. Sebaliknya, unsur-unsur akan belanja negara, memposisikan ruang dalam mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan bernegara pada porsi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dua hal tersebut menjadi pelengkap satu sama lain sebagai alat bantu pemerintah mencapai fokus bernegaranya. Namun, tak hanya APBN, kebijakan pemerintah lainnya pun menjadi pendukung dalam pencapaian target yang ditetapkan pemerintah.

Kendala Literasi

Lebih lanjut, mungkin akan terlihat miris bahwa hanya beberapa lapisan masyarakat yang memahami pentingnya instrumen bernegara ini. Perlu adanya edukasi yang intensif yang dapat mendorong pemahaman yang menyeluruh atas faktor-faktor pendorong maupun penghambat ekonomi Indonesia. Bukannya hanya poin ini saja yang menjadi perhatian, fokus pendidikan di luar itu pun menjadi celah yang masih harus diperbaiki.

Pendidikan yang berkualitas pun sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas serta mampu bersaing di era globalisasi. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Depdiknas, 2003).

Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Inovasi Edukasi

Hadirnya Kemenkeu Mengajar mungkin dapat menjadi oase yang dipandang menjadi jawaban atas semakin meningkatnya kesadaran literasi khususnya mengenai APBN. Penyelenggaraan hingga tahun keempat ini menempatkan para pegawai Kementerian Keuangan untuk ambil bagian dalam menanamkan pengetahuan atas tugas pentin yang diemban di dalam kementerian tersebut.

Berawal dari tahun 2016 hingga tahun 2019, kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Oeang ini mengundang setiap Eselon I Kemenkeu bersinergi menjadi relawan koordinator, pengajar, hingga dokumentasi. Tanpa menggunakan anggaran pemerintah, kegiatan ini menjadi agenda sosial untuk sehari menjadi inspirasi bagi anak-anak Indonesia.

Kegiatan yang diselenggarakan di seluruh penjuru Indonesia ini, tidak terbatasi hanya kota-kota besar. Seperti halnya, hadirnya Kemenkeu Mengajar 2019 Sorong, dilaksanakan di kabupaten Raja Ampat yang notabene harus menggunakan kapal cepat untuk bisa sampai ke tempat tersebut. Keberadaan punggawa Kementerian Keuangan di wilayah Sorong sendiri menjadi makna dan mempunyai tempat tersendiri di hati adik-adik SD Waisai 02 saat itu.

Pembelajaran APBN dibuat semenarik mungkin dengan membawa pendekatan pada kehidupan sehari-hari. Tak lupa beberapa tugas pokok fungsi tiap-tiap jajaran Eselon I mewarnai hari anak-anak dengan teladan baik dan juga santun.

Dalam kegiatan Kemenkeu Mengajar tersebut, tersadarkan pula bahwa setiap orang memiliki peran seperti pahlawan bangsa. Karena lingkup pahlawan adalah orang yang berjuang demi kepentingan masyarakat, negara dan bangsa dan mengabaikan kepentingan pribadi. Pengabdian yang dilakukan oleh para pahlawan didasari oleh niat yang ikhlas untuk berkorban yang disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sekali dan kecintaan akan tanah air.

Pahlawan sendiri bukan hanya orang yang gugur dalam medan perang, seseorang yang menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia juga bisa disebut sebagai pahlawan.

Indonesia sendiri sudah tidak terlibat dalam pertempuran bersenjata, negara ini tetap membutuhkan pahlawan dalam berbagai bidang yang dapat membawa keharuman bangsa ini. Mereka yang telah berprestasi dalam bidangnya adalah pahlawan bagi bangsa ini.

Mungkin itulah yang menjadi semangat yang ingin ditularkan ke generasi bangsa. Bahwa peran kecil dalam Kementerian Keuangan, sangat memiliki makna bagi kemajuan negara.

Bagaimana peran DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dalam menghimpun penerimaan negara, dalam memberi ruang fiskal lebih pembiayaan belanja negara. Ataupun bagaimana DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) sebagai institusi yang merumuskan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Selain itu, bagaimana DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) yang bertugas memastikan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan dan juga DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) yang memastikan kebijakan atas pengelolaan dana transfer daerah.

Selain itu, ada Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPPK (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan), dan BKF (Badan Kebijakan Fiskal) yang juga memiliki fungsi dan tugas pokok tertentu.

Masing-masing kontribusinya memiliki tujuan penting menjaga pelaksanaan APBN berjalan sesuai ketentuan dan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga, tidak terlalu muluk jika keberadaannya menjadi salah satu realitas kehadiran pahlawan masa kini, yang ingin dibagikan secara menyeluruh kepada anak-anak sebagai pemegang tongkat estafet selanjutnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun