Mohon tunggu...
Rifa Aulia Fahreza
Rifa Aulia Fahreza Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa HI UPN "Veteran" Yogyakarta

Hello!

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kerja Sama Indonesia-Australia dalam Sister Province sebagai Implementasi Politik Luar Negeri Indonesia

5 Oktober 2022   23:22 Diperbarui: 6 Oktober 2022   14:55 380
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Pada era modern, hubungan antar masyarakat internasional dalam berbagai bidang semakin tidak terbatas (borderless). Hal tersebut didukung dengan adanya teknologi yang semakin maju, misalnya pada bidang internet, transportasi, alat telekomunikasi, dan lain sebagainya. Keadaan dimana dunia berada pada tatanan baru tersebut merupakan definisi dari globalisasi. Salah satu contoh dari adanya fenomena globalisasi yaitu adanya kerja sama sister province. 

 

Kerja sama sister province merupakan kerja sama yang dijalin oleh dua provinsi di dua negara yang berarah pada persahabatan antar bangsa dan saling membawa keuntungan bagi dua negara tersebut. Sister province dipercaya dapat membantu keefektifan fungsi-fungsi pemerintah setempat dengan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan daerah. Kerja sama sister province yang termasuk dalam praktik paradiplomasi tidak hanya dijalani oleh tingkat provinsi, tetapi juga tingkat kabupaten/kota, negara bagian atau prefektur yang mempunya karakteristik yang sama dimana dua daerah tersebut ada pada dua negara yang berbeda. Misalnya, corak budaya yang mirip, latar belakang sejarah, serta letak geografis daerah tersebut yang sama-sama daerah kepulauan.

 

Sister province dalam aktualisasinya mengacu pada peraturan dan tertib administrasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Dalam menjalankan sister province perlu diperhatikan bahwa kerja sama yang dijalankan harus sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah dalam hal finansial, kelembagaan, dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM). 

 

Perlu diketahui bahwa Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan provinsi yang secara aktif berperan dalam membangun kerja sama dengan pemerintah lain. Kerja sama dalam bentuk paradiplomasi ini diawali dengan prefektur Kyoto pada tanggal 16 Juli 1985 dan diperpanjang pada 20 Oktober 2010 (Setda Provinsi D.I. Yogyakarta, 2006). Ambisi Pemerintah D.I. Yogyakarta untuk menjalin hubungan bilateral tak hanya dengan Kyoto saja, tetapi juga dengan kota-kota lain di luar batas negara Indonesia, di antaranya: Geongsangbuk-Do, Gangwon-Do, Kyoto, Shanghai, Ismalia, Land Triol, Singapura. Implementasi dari praktik diplomasi ini dapat dilihat dari kerja sama Pemerintah D.I. Yogyakarta dan Victoria, Australia yang resmi diperpanjang melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman pada tanggal 12 Agustus 2019 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Duta Besar Australia, Gary Quinlan. Fokus dari kerja sama ini terletak pada sektor budaya dan pendidikan. Tak hanya itu, sister province Yogyakarta-Victoria juga karena faktor sejarah. Menilik beberapa tahun silam Australia pernah mendukung Yogyakarta menjadi ibukota Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Di samping beberapa sektor yang telah disebutkan di atas, tujuan dari sister province D. I. Yogyakarta dan Victoria juga tidak dapat dilepas dari sektor pariwisata sebab tingginya wisatawan asing yang berkunjung ke D. I. Yogyakarta juga dapat meningkatkan devisa negara dan pembangunan nasional.

 

D.I. Yogyakarta tidak serta merta menjalin hubungan bilateral dengan kota-kota di luar negeri. Pemerintah DIY memilah-milah kota mana yang akan membawa lebih banyak keuntungan jika terlibat dalam kerja sama sister province itu sendiri. Victoria yang merupakan negara bagian Australia memiliki kekuatan ekonomi yang besar di negaranya. Kegiatan ekonominya dinilai berhasil dan konsisten selama lebih dari dua dekade. Victoria mewakili 3 persen dari total daratan Australia, menyumbang 22 persen dari PDB nasional dan bersaing dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kemajuan dari segi ekonomi yang dimiliki Victoria merupakan nilai unggul sehingga D.I. Yogyakarta bersedia menjalin kerja sama dengan Victoria. 

 

Dengan adanya kerja sama sister province antara D.I. Yogyakarta dan Victoria ini diharapkan membawa peluang besar bagi daerah-daerah Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan kota-kota di negara lain. Daerah D.I. Yogyakarta ditilik karena sumber daya dan kekayaannya berupa berbagai macam budaya dan kesenian, pariwisata, serta pendidikan yang khas dan unik yang tidak dimiliki oleh Victoria, Australia. Dari kekayaan yang dimiliki Indonesia tersebut diharapkan akan membawa Indonesia ke pasar global. Selain itu, dengan adanya sister province D. I. Yogyakarta dan Victoria juga akan lebih membuka kesempatan luas untuk mengeksplor dan mementaskan kesenian dari D.I. Yogyakarta di Victoria, Australia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun