Setelah tiga kali pergantian kepemimpinan dengan masing-masing type dan gaya kepemimpinannya pasti menyuarakan anti KKN, namun pada kenyataannya korupsi tetap menjadi masalah utama lagi pelik di negeri ini, bahkan di era ini seiring dengan berlakunya perubahan dan model pemerintahan otonomi daerah, justru lebih menambah peluang terjadinya korupsi ditingkat daerah, setelah ditingkat pusat seharusnya surut oleh karena desentralisasi kekuasaan. Tiga figur pemimpin yang telah lalu (Habibie, Gus Dur dan Mega) di masa reformasi untuk tidak sepenuhnya dianggap gagal dalam pemberantasan korupsi, di masa itu penting untuk diberi predikat "Kepemimpinan yang telah menyadari akan bahaya korupsi".
Namun belum banyak berbuat untuk melawannya dan hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai bentuk perUndang-Undangan seperti UU No. 28 Th. 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan UU No. 5 Th. 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Kara, 2005, 194), serta berbagai kebijakan-kebijakan yang bersifat clean governance dan lain-lain yang dimotori oleh pemerintah.
Dalam upaya pencegahan korupsi saat ini, kehadiran para pemimpin lokal yang memiliki karakter khas daerah menjadi krusial. Mereka perlu memiliki sifat-sifat seperti keberakhlakan, kreativitas, kemampuan mencari solusi, serta inspirasi, dan harus menjunjung tinggi sistem meritokrasi yang dapat menghapuskan segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, kedaerahan, dan golongan.
Saat membicarakan kepemimpinan yang berlandaskan pada akhlakul karimah, hal tersebut secara langsung meniadakan batasan-batasan tersebut, yang mana sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, terutama dalam konteks demografi multietnis dan multikultural.
Sebenarnya, kepemimpinan saat ini memiliki modal dasar yang sangat kuat, yang terkait erat dengan karakter dasar masyarakat. Dalam rangka mencegah penyebaran korupsi, penting bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi dan budaya lokal yang kuat. Hal ini karena korupsi masih merajalela dalam bentuk praktik suap dalam pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan wewenang dan kekayaan negara, manipulasi dokumen perjalanan dinas palsu, pungutan liar, serta pencucian uang ilegal.
Dengan adanya pemimpin yang berintegritas dan penuh inspirasi, bersama dengan masyarakat yang memiliki akar budaya yang kokoh, diharapkan mampu mencegah maraknya praktik korupsi yang merugikan bangsa dan negara.Faktor budaya tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berbagai upaya dalam pencegahan korupsi dengan pendekatan model kepemimpinan yang berakhlak dan inspiratif.
Oleh karena itu, demi kesadaran bersama untuk menghindari perbuatan yang dapat mencelakakan anak keturunan, maka simpul pencegahan yang paling pertama dan utama tentu berada dilingkungan rumah tangga itu sendiri. Majunya tingkat pendidikan masyarakat saat ini menjadi alasan utama terjadinya disorientasi masyarakat terhadap persoalan pembangunan dan kesejahteraan dan persoalan korupsi yang semakin akut.
Beberapa aspek penting dari peran kepemimpinan Dewa Ruci dalam pencegahan korupsi:
- Kebijaksanaan dan Integritas:
Dewa Ruci dikenal karena kebijaksanaannya dan integritasnya dalam pencarian pengetahuan. Seorang pemimpin yang bijaksana dan memiliki integritas tinggi akan memberikan contoh yang baik bagi anggota timnya, mendorong budaya organisasi yang bersih dan bebas dari korupsi.
- Keteladanan dalam Tindakan:
Dewa Ruci memberikan teladan yang baik melalui perilaku dan tindakannya. Dalam konteks pencegahan korupsi, pemimpin yang menjadi teladan integritas dan kejujuran akan membentuk norma dan nilai-nilai yang menentang praktik korupsi.
- Transparansi dalam Pengambilan Keputusan
Seorang pemimpin yang mengikuti prinsip Dewa Ruci akan mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan. Kejelasan dan keterbukaan ini dapat mengurangi peluang untuk praktik korupsi yang terjadi di balik pintu tertutup.
- Pendidikan dan Pengetahuan
