Mohon tunggu...
Ridwan Saleh
Ridwan Saleh Mohon Tunggu... Jurnalis - Jurnalis Independen

Exponents of the Islamic Students Forum Jakarta (FKMIJ), is currently active in South Jakarta City Board of Education, as a Committee Member of the Commission SD / MI City of South Jakarta. Former chairman of the press and the ummahnetwork in Central Executive of Islamic Association of University Students (PB HMI), 1997-1999. And, now active as an independent journalist in South Tangerang, Banten.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pemilu dan Perubahan, Suatu Keharusan

10 Agustus 2023   09:45 Diperbarui: 10 Agustus 2023   09:47 100
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

PERUBAHAN itu merupakan suatu keniscayaan. Ia ada dan nyata karena selalu berhimpitan dengan perkembangan zaman.  Karena itu, keberadaannya tak dapat dielakkan, siap pun itu dia.

Perubahan tidak selalu berarti membongkar habis apa-apa yang telah di-legacy-kan oleh para pendahulu negeri ini.

Belum lama ini, Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara tegas menolak adanya pihak-pihak yang ingin melakukan perubahan.

Menurut Luhut, pemimpin selanjutnya tak perlu melakukan banyak perubahan karena ada enam program pemerintah yang harus diteruskan. Bila semua program itu diteruskan, Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2045.

Pernyataan Menko Marves ini sontak medapat tanggapan dari Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Anies Baswedan, Sudirman Said dengan menyatakan pihak yang menolak agenda perubahan dan perbaikan sama saja membuang ajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Hal itu disampaikan Sudirman untuk mengkritisi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyinggung Presiden RI selanjutnya tak perlu bicara perubahan dengan alasan perkembangan Indonesia kini sudah menemukan 'resep' yang pas.

Sudirman menegaskan Luhut yang berstatus sebagai pejabat negara seharusnya tak mengucapkan pernyataan demikian.

Baginya, tugas utama seorang pemimpin adalah menghadirkan perbaikan. Perbaikan dalam hal ini bisa bermakna percepatan, perluasan, penyempurnaan, atau penataan ulang program maupun tata cara mengelola.

Ia menegaskan seorang pemimpin negara yang tak boleh membawa agenda perubahan sama seperti pemimpin yang tak memiliki nilai tambah.

"Buat apa ada Pemilu yang biayanya puluhan triliunan bila pemimpin yang terpilih tidak menjanjikan perbaikan," kata Sudirman sebagaimana dikutip berbagai platform berita nasional di Jakarta.

Sudirman juga meminta Luhut melihat kehidupan bernegara dengan mata hati. Di satu sisi ia mengaku banyak yang telah Indonesia capai dan kerjakan. Di sisi lain Indonesia masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah untuk diselesaikan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun