Pertanyaannya adalah sebenarnya Bidan ini profesi sendiri atau bagian dari Keperawatan?Â
Kita terlanjur 'membesarkan' sesuatu yang kurang pada tempatnya. Profesi Keperawatan memiliki spesialisasi lebih dari 100 jenis di USA, termasuk kebidaan atau maternitas. Kebidanan, diakui atau tidak, disiplin ilmunya berawal dari prinsip merawat manusia secara umum. Bukan  langsung 'membidani' manusia.Â
Bidan adalah bagian dari jurusan ilmu keperawatan, sebagaimana ilmu-ilmu keperawatan spesialis lainnya, seperti ICU, Kanker, Anak, Bedah, perawat OHN, Hemodialisis dan lain-lain.
Karena itu, berkembangnya program pendidikan kebidanan di Indonesia bisa menuai 'potensi' bermasalah. Baik dari segi dasar-dasar disiplin ilmu, kemungkinan pengembangan profesi serta masa depan perolehan kerja. Andai saja bidan Indoesia memahami 'kekurangan' ini, maka ribuan bidan akan bis diselamatkan masa depannya. Dan itu sangat menguntungkan bidan itu sendiri. Mereka tetap punya predikat 'Bidan'. Registrasinya sebagai perawat Spesialis Kebidanan. Bisa praktik mendiri, bisa pula ke luar negeri.
Bagi dunia keperawatan, sebenarnya sangat sederhana dalam menangani koflik yang dialami jurusan kebidanan ini. Kebidanan bisa menghadapi kesulitan dalam mengatur dirinya sendiri. Karena dari awalnya saja sudah 'salah'. Tidak ada jurusan pendidikan kesehatan yang begitu Bidan mengklaim sebagai professional yang pendidikannya langsung spesialis.Â
Jika ini dianggap benar, mengapa jangka waktu pedidikan spesialisnya melebihi seorang doktor? Diploma III (3 tahun), S1 (4 tahun), S2 (2 tahun). Apa yang membedakan Bidan lulusan D3, S1 dan S2? Jika ketiganya disebut sebagai spesialis? Hanya untuk belajar merawat panggul bidan butuh lebih dari 6 tahun pendidikannya spesilisnya. Kecuali lulusan S2 kebidanan mengantongi predikat Sub-spesialis.
Solusinya masalah ini adalah, pendidikan kebidanan mestinya dijadikan sebagai bagian dari jurusan ilmu keperawatan spesialis. Alangkah eloknya jika masuk ke area 'maternitas'. Perawat maternitas memilki kompetensi sama dengan bidan.Â
Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Kesehatan mestinya menyadari. Kemenkes hendaknya tidak hanya sekedar menyetujui berdirinya program-program, tapi kurang jeli dalam melihat potensi konflik internal antara sesama profesinal kesehatan.
Di sini pentingnya peran Pemerintah yang harus tegas (Kemenkes dan Kemenristekdikti), agar masyarakat tidak terombang-ambing dalam ketidak-pastian. Tidak ada yang jadi korban kecuali kita sendiri, masyarakat yang sudah mengenyam pendidikan yang sejatinya direstui oleh Pemerintah, terkait izin pendirian serta kurikulumnya.
Namun demikian, semuanya juga berpulang pada kemauan bidan-bidan Indonesia. Seandainya bidan-bidan di Indoesia tidak rela dengan konsep 'merger' bersama profesi keperawatan, ya monggo silahkan. Bidan punya hak untuk memilih. Akan tetapi jangan lupa, bahwa tuntutan dunia kerja saat ini beda. Jangan sampai bisanya asal milih tanpa milah, berakibat hidup tambah susah.
Malang, 11 July 2020
Ridha Afzal
