Undang-Undang (UU) Kesehatan yang telah resmi ditetapkan dapat menciptakan suatu persaingan yang sehat di antara beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut ialah para penyelenggara pendidikan dari universitas dan rumah sakit, terutama dari dokter spesialis.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan rasa syukur atas pengesahan dan peresmian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Saleh pun memastikan UU tersebut sudah menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Tanggapan Ketua Fraksi PAN DPR RI Terkait UU Kesehatan
Menurutnya, UU Kesehatan harus dapat menciptakan transformasi kesehatan yang paripurna di Indonesia. Misalnya, mencukupi kebutuhan SDM dokter umum dan spesialis di Indonesia agar dapat terwujud. Hal ini mengingat jumlah dokter spesialis di Indonesia yang masih sangat kurang hingga saat ini.
"Dokter spesialis di Indonesia sangat kurang. Dengan adanya formulasi ini, diharapkan akan ada percepatan transformasi itu segera meningkatkan rasio keterpenuhan dari nakes seperti itu," ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan melalui situs Detik pada Kamis (10/8/2023).
Di samping itu, ia juga mengungkapkan bahwa UU kesehatan merupakan tanggung jawab bersama bagi semua pihak agar turut berperan aktif. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang mendominasi UU Kesehatan.
Melalui UU tersebut, para tenaga kesehatan dan medis mendapatkan perlindungan hukum yang semakin baik. Hal ini bisa menghindari perilaku diskriminasi dan melindungi tenaga kesehatan yang sedang melakukan pengabdian. Adapun pihak resmi pemberi perlindungan adalah Majelis Kehormatan Kedokteran.
"Ini bagian dari perlindungan kepada nakes kita," ujar Saleh Partaonan Daulay.
Adapun salah satu ormas besar yang telah berkembang dan berperan di Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan adalah Muhammadiyah melalui fasilitas RS Muhammadiyah. Melalui peresmian UU Kesehatan, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyampaikan beberapa harapannya kepada Muhammadiyah.
Â
Harapan kepada Rumah Sakit Muhammadiyah
Ketua Fraksi PAN DPR RI juga mengungkapkan harapannya kepada organisasi masyarakat (ormas) yang berperan besar memiliki rumah sakit swasta, yaitu Muhammadiyah. Saleh berharap RS Muhammadiyah bisa semakin baik. Selain itu, RS tersebut dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dokter spesialis yang belum ada di Indonesia.
"Itu bisa kerja sama dengan luar negeri, tapi dengan ketentuan yang sudah ada dalam UU ini. Jadi ini akan meningkatkan kompetensi dan kompetisi yang sehat karena bisa jadi dokter lokal akan belajar. Dan semua rumah sakit akan meningkatkan kualitasnya dan efeknya akan dirasakan masyarakat secara luas," jelas Saleh.
UU Kesehatan melindungi biaya kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan
Lebih lanjut, Saleh Partaonan Daulay mengatakan perlindungan dan pembiayaan kesehatan masyarakat juga dilindungi oleh UU Kesehatan. Hal ini karena seluruh pelayanan kesehatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan dengan sistem gotong royong.
"Jangan sampai pembiayaan pelayanan kesehatan itu naik, karena itu seluruh transformasi kesehatan dalam UU itu seluruh pelayanan kesehatan mengacu pada sistem gotong royong dalam BPJS Kesehatan," ujar Saleh.
Menanggapi hal tersebut, BPJS Kesehatan juga diharapkan dapat menjaga dan mengatur keseimbangan seluruh pembiayaan kesehatan. Pihak BPJS diimbau untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memberikan fasilitas pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat.
Hal ini tentunya diwujudkan sebagaimana sudah ditetapkannya UU Kesehatan. Perlindungan kesehatan akan memberikan jaminan pelayanan kesehatan terbaik kepada seluruh warga negara.
Tak sampai di situ, ketua Partai Amanat Nasional (PAN) juga berharap hal ini juga dapat diwujudkan oleh organisasi profesi saat ini. Tujuannya, agar bisa menyesuaikan aktivitasnya dengan aturan-aturan dalam UU Kesehatan.
