Keadaan pupuk subsidi mulai kembali menjadi sorotan publik. Kelangkaan dan meningkatnya pupuk subsidi yang jauh dari tarif normal membuat petani tercekik dan sulit unruk bergerak. Kebijakan subsidi pupuk yang telah berlangsung bertahun-tahun terasa sia-sia dengan kelangkaan dan peningkatan tarif yang melambung tinggi di pasar.
Kebijakan subsidi pupuk yang dilancangkan pemerintah bertujuan agar tercapainya peningkatan akses petani untuk membeli pupuk dalam dosis yang sesuai pemupukan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu kebijakan dan strategi ini juga memprioritaskan penyediaan input produksi sistem pembenihan nasional, pupuk bersubsidi tepat sasaran, dan pupuk organik asal rumput laut.
Namun, menurut pandangan petani hal ini tak berjalan secara tepat dan memburuk setiap tahunnya. Alokasi subsidi pupuk yang berubah setiap tahunnya. Misalnya pada era Covid-19 kemarin, pupuk subsidi mengalami kenaikan harga dan kelangkaan. Pada tahun 2021 adanya pengurangan pupuk subsidi dari Rp 32 Triliun menjadi Rp 25,3 Triliun.
Pada tahun 2023 juga dikeluarkan Peraturan Menteri (PP) Kementrian Pertanian (Kementan) N0. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinnggii Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Permentan tersebut membatasi jenis-jenis pupuk bersubsisi yang sebelumnya lima menjadi dua yaitu Urea dan NPK saja.
Dengan adanya kebijakan ini jelas para petani tercekik akibat langkanya pupuk subsidi dan mahal nya pupus subsidi karena kelangkaan serta tingginya pupuk non subsidi yang ditawarkan. Banyak petani yang kehabisan modal dan tidak dapat melanjutkan usaha di bidang pertanian.
"Jaman sekarang petani dikucilkan pemerintah neng, mau cari pupuk aja susah. Ditambah harganya mahal dan naik terus. Sekarang sekarung aja udah 500.000,- sekian. Kalau lahannya besar bagaimana? Belum lagi musim panen dan harga pasar yang gak menentu." Ucap Pak Udin salah satu petani di Jalan Batuhulung, narasumber yang kami wawancara.
Menurut petani di Jalan Batuhulung, kartu tani yang diberikan pemerintah juga belum bisa menyelesaikan permasalahn pupuk subsidi di kaum tani. Karena kartu tani hanya memberikan 3 Ton/tahun pupuk subsidi yang dimana sangat jauh dari target pasokan pupuk di lahan pertanian.
"Kartu tani pemerintah juga kurang neng, karena Cuma diberikan 3 ton/tahun. Kalau lahan sebesar ini gimana? Kan garata namanya. Lahan besar Cuma 3 ton/tahun" Ujar pak Udin salah satu petani di Jalan Batuhulung, narasumber yang kami wawancarai.
Setiap tahun terdapat banyak masalah di bidang pertanian yang membuat petani merasa tercekik setiap harinya. Semoga permasalahan ini dapat diselesaikan dengan bijak dan merata agar pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan dan arah.
Â
