Arab Saudi Pilih Islam Moderat dan Terbuka, Bagaimana Indonesia?

"Mengubah Arab Saudi menjadi sarana yang baik dalam membantu kawasan dan  dunia. Ini yang sedang kami lakukan di sini. Kami berharap mendapatkan  dukungan dari semua orang... Kami tidak akan membuang 30 tahun hidup kami dengan pemikiran ekstremis. Kami akan menghancurkan pemikiran itu saat ini," kata putra mahkota Pangeran Mohammad bin Salman bin Abdulaziz. 

Sikap pemerintah Arab Saudi juga berani dan langsung bertindak tercatat tokoh-tokoh kalangan yang berpaham radikal langsung ditangkap kemudian masuk ke penjara. Alhamdulilah dan Puji Tuhan yang Maha Esa akhirnya pejabat Saudi sadar bahwa jaman telah berubah dan perlu ada pemahruan atau tafsir ulang atas teks-teks agama agar sesuai perkembangan jaman. 

Semoga saja ini menjadi titik tolak keterbukaan Islam kepada ilmu pengetahuan seperti yang sudah dilakukan saudara tua umat katolik melalui keputusan paus yang sekarang selalu mengikuti kekinian baik melalui fatwa lingkungan tentang global warming ataupun terakhir ini mewancarai langsung astronot luar angkasa dari vatikan sekaligus menyetop oknum kaum bumi datar dalam umatnya.

Saudi memang sejak lama dikenal sebagai salah satu negara yang menjadi sponsor utama faham agama islam yang konservatif, radikal,tekstual dan tidak mau melakukan penyesuaian atau bahasa sosiologinya akulturasi serta asimilasi. Untuk memahami hal ini silahkan pembaca buku ilusi negara islam karya presiden Indonesia abdurakhman wahid atau gusdur. 

Untuk mengetahui perubahan Arab secara lebih detil bisa pembaca hubungi orang-orang Indonesia yang ada di Arab Saudi. Saya sangat menyarankan pembaca melihat tulisan Profesor Sumanto Al Qurtuby asal Indonesia yang kini menjadi dosen sosiologi di King Fahd University Saudi Arabia lewat blog dan akun sosmednya seperti fb. Jauh sebelum saudi menegaskan perubahan politiknya sang dosen sudah menuliskanya sekaligus menyayangkan ketika Arab semakin terbuka justru Indonesia malah semakin kearab-araban. Hal senada juga sering diungkapkan Profesor Ayzumardi Azra dan Profesor Syafii Maarif yang merupakan tokoh Muhammadiyah dan ahli sejarah islam bahwa Indonesia seharusnya bisa membedakan mana ajaran islam dan budaya arab.

Secara logika pernyataan putra mahkota ini tentu berdasarkan fakta kekinian yang dihadapi Arab Saudi. Tidak bisa terus menerus mengandalkan sumber saya alam yang tak dapat diperbahrui untuk bertahan hidup seperti minyak. Tidak bisa terus menerus mengandalkan wisata rohani dalam bentuk umrah dan haji untuk bertahan hidup karena lahan yang bisa dipakai juga terbatas. Tidak bisa terus menerus mengandalkan ekonomi syariah dengan dinar dan dirham yang berbahan dasar emas dan perak karena kemunculan uang non tunai atau online. 

Juga tidak bisa terus menerus mengandalkan tenaga makhluk hidup karena kemajuan mekanik atau robotik sehingga mendesak Arab akan bereksperimen dengan proyek Neom serta AI nya. Singkat kata kebijakan "menutup diri" Arab Saudi terbukti merugikan terlebih kompetitor utama yaitu Iran terbukti lebih maju seperti nuklir. Selain itu negara tetangga macam Turki yang lebih moderat dan terbuka daripada Saudi juga lebih sukses. Nah ini kan menunjukan kalau doktrin salafi wahabi ala Saudi yang tekstual, fundamentalis dan konservatif telah usang dan memang sepatutnya ditinggalkan. 

Sikap Indonesia terhadap paham-paham agama islam yang kaku, fundamentalis, radikal, konservatif dan intoleran masih terkesan ragu-ragu. Apalagi perpu Ormas hanya melarang dan membubarkan saja tanpa tindak lanjut kejelasan hukuman. Tentu saja orang-orang rasis agama macam HTI bergembira ria. Dengan gagahnya mereka berupaya menempuh jalur hukum melalui pengadilan. 

Seharusnya Indonesia ambil momentum ini karena perubahan yang dilakukan negara islam paling "tertutup" seperti Arab Saudi membuat orang-orang rasis agama kehilangan donor keuanganya. Arab saja sekarang berani membubarkan, menangkap dan menahan seharusnya pemerintah Indonesia juga begitu ini malah memberi angin untuk mereka melawan pengadilan. Okelah kalau mau lebih manusiawi sebaiknya sanksinya cabut kewarganegaraan orang-orang itu dan asingkan keluar negeri.

Berikutnya Indonesia juga harus tegas menutup saluran komunikasi atau penyiaran publik orang-orang rasis agama ini. Sampai sekarang mereka sangat leluasa menyebarkan paham tertutup dengan media radio bahkan televisi. Masjid-masjid yang dikuasai mereka pun membuat tidak nyaman publik dengan tuduhan takfiri sesama umat islam yang tidak sepaham dengan golongan tertutup itu. Lembaga pendidikan liar pun banyak bertebaran terutama daerah pinggiran seperti penelusuran Aiman kompas Tv dan data kementrian agama bahwa masih ada sekolah atau pesantren tak terdaftar yang secara terang-terangan menutup diri dan tak ada simbol negara seperti foto presiden, burung negara dan bahkan upacara bendera.

Ideologi dakwah Islam yang kaku, tekstual, anti terhadap perubahan seperti salafi wahabi sudah terbukti memprovokasi warga sipil menjadi radikal, serta memporakporandakan Timur Tengah seperti kasus ISIS. Untuk itulah pemerintah melalui kementrian agama harus mengambil langkah tegas mempromosikan islam nusantara yang berkemajuan, konterkstual, terbuka terhadap perubahan seperti yang dilakukan ormas islam terbesar di dunia yaitu Nahdatul Ulama. Masalah legalitas fatwa agama jangan diragukan lagi secara silsilah sanad ilmu dan nasab juga banyak ulama NU yang keturunan Nabi Muhammad dan gelar akademik dari universitas sehingga konsep Islam Nusantara yang berkemajuan ala Indonesia sah. 

Saya harapkan negara segera mengambil langkah tegas tidak hanya dengan aturan namun juga dengan hukuman. Apalagi terakhir raja Salman dan Presiden Jokowi sudah meneken perjanjian islam moderat di Indonesia. Janganlah takut pemerintah sejatinya lebih banyak rakyat Indonesia yang mau hidup bersama beraneka warna dalam bingkai NKRI daripada hidup hanya dalam satu warna saja. 

Kita juga jangan ragu pada komitmen Arab Saudi mengingat proyek modernisasinya sampai tahun 2030 yang dimulai dengan proyek masa depan Neom sudah berjalan dengan menarik banyak investor dan tidak mungkin secara normal Saudi dapat mundur karena mereka belum tentu mampu bayar ganti rugi apabila proyek modernisasi ini gagal.