Indonesia dikenal sebagai Negara Agraris, bukan tanpa alasan melainkan karena kesuburan tanah yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani.
Tak diragukan lagi, Indonesia memiliki areal tani dan hutan yang sangat luas. Oleh karena itu Indonesia sangat berpotensi dalam dunia lanskap.
Apa keuntungan dari itu? Mari kita hubungkan dengan momentum Presidensi Groups of Twenty (G20) yang diketuai oleh Indonesia.
Indonesia resmi menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 setelah dilakukannya serah terima keketuaan pada 31 Oktober 2021 lalu di Roma, Italia. Serah terima dilakukan oleh PM Mario Draghi sebagai Presidensi G20 Italia kepada Joko Widodo selaku Kepala Pemerintahan Republik Indonesia.
Rangkaian kegiatan G20 telah dimulai pada 1 Desember 2021 lalu dan akan berakhir pada bulan November tahun 2022 mendatang. Adapun acara puncak KTT G20 akan dilaksanakan di Bali pada 15 - 16 November 2022.
Presidensi G20 merupakan agenda resmi yang dimaknai sebagai usaha untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan global, terutama bidang ekonomi dan pembangunan. Sebelumnya, Presidensi G20 adalah agenda pertemuan antara menteri keuangan dengan gubernur bank sentral. Namun, pada tahun 2008 kepala pemerintah turut serta dilibatkan dalam KTT dan pada tahun 2010 terjadi penambahan pembahasan, yaitu sektor pembangunan.
Tema yang diusung pada Presidensi G20 kali ini adalah “Recover Together, Recover Stronger.” Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi telah memporakporandakan perekonomian dunia. Saat ini negara-negara di dunia perlahan merangkak menuju pemulihan, maka dari itu Indonesia menggaungkan semangat untuk pulih bersama.
Tujuan dari G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Tujuan ini selaras dengan salah satu pilar Presidensi G20 Indonesia, yaitu memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.
Presidensi G20 Indonesia memiliki fokus pada tiga prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital. Kita akan fokus pada transisi energi.
Transisi energi dimaksudkan agar menjadi solusi atas isu permasalahan iklim dan memastikan masa depan yang hijau dan berkelanjutan dengan energi baru dan terbarukan.
Hal tersebut akan menjadi momentum yang tepat untuk mendorong program-program hijau di Indonesia sebagai salah satu langkah dalam menyelesaikan permasalahan krisis iklim. Sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya bahwa Indonesia sangat berpotensi dalam dunia lanskap.
Sebenarnya, isu krisis iklim telah lama menjadi sorotan oleh para ilmuwan sehingga menghasilkan Protokol Kyoto pada tahun 1997 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Kemudian pada tahun 2015, mengadopsi dari Protokol Kyoto, telah disepakati Paris Agreement oleh hampir 195 negara di dunia, termasuk Indonesia. Paris Agreement merupakan perjanjian terikat sebagai bentuk komitmen untuk mengatasi kenaikan suhu global.
Melalui perjanjian yang mengikat ini, negara-negara di dunia telah sepakat untuk mementingkan serta memperhatikan keseimbangan antara keuntungan dengan kelestarian lingkungan.
Green financing atau investasi hijau telah menjadi tren di pasar global selama lima tahun terakhir. Besar kemungkinan karena efek dari komitmen pada perjanjian Paris Agreement.
Di Indonesia, green financing didefinisikan sebagai bentuk dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
Dilansir dari laman pers Bank Indonesia (BI) pada 25 Oktober 2021, memuat dukungan BI dalam upaya meningkatkan investasi hijau dengan mengembangkan instrumen pasar keuangan hijau. Hal ini serasi dengan topik prioritas dalam finance track, yaitu sustainable finance.
Sustainable finance merupakan dukungan pembiayaan untuk mendorong ekonomi yang rendah karbon dan keuangan yang berkelanjutan dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan. Pembiayaan ini bertujuan agar dapat mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi krisis iklim.
Mari kita lihat keterkaitan ini lebih jauh, melalui instrumen keuangan pasar hijau yang ekuivalen dengan isu prioritas akan menjadi kesempatan emas untuk mengembangkan sumber pembiayaan pada Program Lanskap Berkelanjutan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Mengapa Lanskap Berkelanjutan? Seperti penjelasan sebelumnya, karena Indonesia memiliki potensi besar dalam dunia lanskap. Mulai dari luas areal tanah, kesuburan tanah, dan kondisi iklim yang tropis.
Selain itu, Lanskap Berkelanjutan merupakan pembangunan ekosistem yang menitikberatkan pada keterpaduan ekosistem dalam mencapai ketahanan pangan, air, dan energi.
Lanskap Berkelanjutan dapat menekan emisi karbon karena memprioritaskan regulasi alam, yaitu ekosistem terpadu sebagai penyedia jasa yang sehat dan produktif. Selain itu, keberhasilan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil, ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, dan juga mengurangi emisi GRK.
Berlangsungnya Presidensi G20 di Indonesia akan menjadi batu loncatan untuk memperkenalkan dan mengembangkan program Lanskap Berkelanjutan melalui forum internasional. Dengan ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi sentral dunia dalam program lanskap dan menjadikan program tersebut sebagai program unggulan dalam fokus prioritas transisi energi.
Presidensi G20 diikuti oleh negara-negara yang saling berkomitmen dalam perjanjian Paris Agreement. Program ini tentu akan mendapat dukungan besar dan mendorong perluasan jangkauan program lanskap. Sehingga akan memperluas jaringan lapangan pekerjaan, dengan meluasnya lapangan pekerjaan akan meningkatkan pendapatan negara.
Sebagai negara agraris, sebagian masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani. Pergeseran zaman telah mentransformasikan sistem pertanian menjadi lebih modern. Kesempatan ini akan menjadi ledakan momentum besar bagi dunia penanaman model hijau di Indonesia.
Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan begitu saja dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
