THK dalam Kebijakan Publik dan Manajemen

Pendahuluan 

Bayangkan Anda berdiri di tengah sawah terasering yang menghijau di Bali. Suara gemericik air dari sistem subak yang berusia ratusan tahun terdengar menenangkan, sementara di kejauhan, pura kecil memancarkan aura spiritual yang damai. Pemandangan ini bukan sekadar destinasi wisata, melainkan wujud nyata dari sebuah filosofi kuno: Tri Hita Karana (THK), tiga penyebab kebahagiaan. Filosofi ini mengajarkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (Parhyangan), manusia dengan sesama (Pawongan), dan manusia dengan alam (Palemahan).

Namun, di balik keindahan itu, kita juga melihat tantangan modern: kemacetan lalu lintas, tumpukan sampah di sudut tersembunyi, dan persaingan ekonomi yang kian ketat. Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis: Apakah Tri Hita Karana masih relevan sebagai panduan di tengah deru modernitas? Atau ia hanya akan menjadi slogan indah di brosur pariwisata? Artikel ini akan mengupas bagaimana falsafah luhur ini tidak hanya bertahan, tetapi juga diimplementasikan secara nyata, baik dalam cetak biru kebijakan pemerintah daerah maupun dalam strategi operasional organisasi modern yang ingin tumbuh berkelanjutan. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kembali kearifan lokal sebagai solusi atas persoalan global.

Latar Belakang Masalah

Pentingnya mengangkat kembali Tri Hita Karana berakar pada sebuah paradoks pembangunan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan infrastruktur sering kali dianggap sebagai tolok ukur utama keberhasilan. Data statistik menunjukkan peningkatan pendapatan daerah dan angka kunjungan wisatawan. Namun, di sisi lain, kesuksesan ini sering kali harus dibayar mahal. Laporan dari berbagai lembaga lingkungan hidup secara konsisten menyoroti isu alih fungsi lahan produktif, krisis air bersih, dan volume sampah plastik yang kian mengkhawatirkan, terutama di daerah tujuan wisata seperti Bali.

Secara sosial, modernisasi yang tidak terkendali berisiko menggerus ikatan komunal. Prinsip kebersamaan (Pawongan) bisa terkikis oleh individualisme dan persaingan ekonomi yang tidak sehat. Kearifan lokal seperti sistem subak, yang merupakan contoh sempurna harmoni sosial dan ekologis, terancam oleh ekspansi properti. Isu ini bukan hanya masalah budaya, tetapi juga ekonomi dan ketahanan pangan. Ketika pembangunan hanya fokus pada keuntungan materi tanpa diimbangi oleh nilai spiritual (Parhyangan), yang terjadi adalah disorientasi: korupsi, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, dan hilangnya identitas. Oleh karena itu, menjadikan THK sebagai landasan menjadi sebuah urgensi untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya "membangun fisik", tetapi juga "merawat jiwa" dan "menjaga bumi" secara bersamaan.

Pembahasan / Isi Utama 

Untuk memahami bagaimana THK diimplementasikan, kita perlu membedahnya melampaui definisi teoretis dan melihatnya sebagai kerangka kerja yang praktis.

Konsep Dasar Tri Hita Karana dalam Bahasa Sederhana

Pada intinya, THK adalah resep kebahagiaan dan kesejahteraan yang holistik, terdiri dari tiga "bahan" utama yang tidak bisa dipisahkan:

1. Parhyangan (Dimensi Spiritual): Ini bukan hanya tentang ritual keagamaan. Dalam konteks modern, Parhyangan adalah tentang integritas, etika, dan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan setiap tindakan. Ini adalah "mengapa" di balik setiap kebijakan dan keputusan bisnis.
2. Pawongan (Dimensi Sosial): Ini adalah seni merawat hubungan antarmanusia. Cakupannya luas, mulai dari keadilan sosial, partisipasi masyarakat, gotong royong, hingga menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan menghargai hak asasi manusia.
3. Palemahan (Dimensi Lingkungan): Ini adalah tanggung jawab kita terhadap alam semesta. Bukan sekadar menanam pohon, tetapi mencakup kebijakan tata ruang yang adil, manajemen limbah, penggunaan sumber daya yang bijak, dan pelestarian keanekaragaman hayati.