Sudah bukan hal yang baru jika negara Indonesia ini mengalami gempa. Letak Indonesia yang berada di beberapa pertemuan lempeng bumi membuat gempa tektonik akibat pergeseran atau gesekan lempeng bisa saja terjadi setiap saat.
Bahkan hampir setiap hari ada lebih dari satu gempa terjadi, anda bisa cek di situs resmi BMKG. Meski sebagian besar gempa yang terjadi berkekuatan kecil sehingga sama sekali tak bisa dirasakan oleh masyarakat. Namun ada kalanya gempa lebih besar terjadi yang bisa juga membuat kerusakan.
Dengan kondisi ini, sudah seharusnya setiap aspek kehidupan masyarakat di Indonesia dipersiapkan untuk menghadapi keadaan darurat terjadinya gempa. Persiapan itu terutama dalam hal pemahaman masyarakat terhadap proses evakuasi saat terjadi gempa, dan perencanaan infrakstruktur yang tahan gempa.
Kejadian gempa di Sulawesi Barat, atau lebih tepatnya di sekitar wilayah Majene perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi serius oleh pemerintah.
Gempa dengan kekuatan magnitudo 6,2 skala richter memang bukan gempa yang lemah, dalam skala ini sudah termasuk gempa besar. kerusakan yang terjadi pada bangunan bisa dimaklumi. Tetapi bagaimana bisa bangunan yang seharusnya dan sewajarnya lebih aman dari yang lain malah terkena dampak yang termasuk paling parah?
Maksud penulis adalah mengenai rubuhnya kantor gubernur Sulawesi Barat. Ketika rumah-rumah, pusat perekonomian (contohnya hotel), dan pusat pelayanan masyarakat dilaporkan mengalami kerusakan dalam berbagai tingkatan, kantor gubernur yang tentunya sebagai sebuah ikon wilayah malahan ambruk tak berbentuk.
Entah bagaimana sekelas kantor gubernur bisa Ambruk. Bagaimana bisa sebuah bangunan publik yang seharusnya menjadi contoh dari kualitas dan kemajuan pembangunan suatu wilayah sama sekali tak mampu menahan gempa dengan kekuatan 6,2?
Apakah kantor gubernur di negara yang rawan gempa dibangun dengan tidak bisa mengakomodasi terjadinya gempa? Atau jangan-jangan ada kesalahan konstruksi? Atau malah kesalahan yang disengaja?
Pandangan penulis, kesadaran akan wilayah Indonesia yang rawan gempa sudah dimiliki setiap masyarakat, apalagi tentunya pemerintah. Pengalaman akan puluhan gempa besar yang sudah pernah terjadi, bahkan yang dengan kekuatan lebih dari 9 skala richter ditambah gelombang tsunami.
Dengan fakta itu, desain bangunan tahan gempa sepertinya seharusnya bukan jadi masalah. Termasuk kantor gubernur Sulbar ini penulis yakin memiliki desain tahan gempa.
Permasalahannya, banyak proyek-proyek pembangunan yang menjadi sasaran korupsi. Baik yang dilakukan secara minor oleh pekerja proyek, yang dilakukan secara besar oleh perusahaan pemegang proyek, bahkan oleh pemilik bangunan itu sendiri.
