Komisi VII DPR Undang TVRI, RRI Dan ANTARA Rapat Bahas Rencana Kerja-Anggaran

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengundang sejumlah lembaga mitra kerja untuk menghadiri rapat kerja membahas rencana kerja serta pagu anggaran tahun 2026. 

Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (4/9/2025) pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam agenda tersebut, Komisi VII DPR RI secara khusus mengundang tiga lembaga penyiaran publik, yaitu Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA. 

Ketiga lembaga ini akan memaparkan rencana program kerja mereka, sekaligus menjelaskan alokasi anggaran yang diusulkan untuk tahun 2026.

Selain itu, rapat kerja juga turut menghadirkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang dalam kesempatan ini diminta memberikan penjelasan terkait kebutuhan anggaran serta rencana strategis dalam mendukung kebijakan standardisasi nasional ke depan.

Pembahasan Anggaran Tahun 2026

Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) tahun 2026 yang dilakukan DPR RI bersama seluruh mitra kerja pada awal September 2025. 

Seperti diketahui, Komisi VII DPR RI membidangi urusan energi, riset dan inovasi, serta pemberdayaan lembaga penyiaran publik yang dinilai memiliki peran penting dalam mencerdaskan masyarakat dan menyebarkan informasi pembangunan.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal secara ketat pembahasan anggaran dengan seluruh mitra kerja, termasuk TVRI, RRI, dan ANTARA, agar lembaga-lembaga tersebut mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal.

"Komisi VII ingin memastikan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai kebutuhan dan digunakan secara efektif. 

Mitra-mitra kami, khususnya lembaga penyiaran publik, memegang peran penting dalam memberikan edukasi, menyebarluaskan informasi pembangunan, sekaligus menjaga ketahanan informasi bangsa," ujar Saleh.

Anggaran Dinilai Paling Kecil

Saleh juga menyoroti bahwa alokasi anggaran bagi mitra kerja Komisi VII selama ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan mitra kerja di komisi lainnya di DPR RI.