Mohon tunggu...
reni wahyu
reni wahyu Mohon Tunggu... Universitas Slamet Riyadi

Saya seorang mahasiswi aktif di Universitas Slamet Riyadi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kemiskinan Ekstrem Di Teluk Wondama Papua Barat

26 Juni 2025   19:59 Diperbarui: 30 Juni 2025   21:55 64
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Maya Febryana (22410009)
Dwi Puji Astuti (22410030)
Reni Wahyu Wulandari (22410037)
Meilanita Adna Sari (22410206)

A. Gambaran Permasalahan Yang Terjadi

Kemiskinan ekstrem di wilayah terpencil masih menjadi tantangan besar dalam
pembangunan Indonesia. Kondisi ini tidak hanya menggambarkan keterbatasan ekonomi,
tetapi juga rendahnya akses terhadap kebutuhan dasar. Di Kampung Inyora, Distrik
Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, kehidupan masyarakat masih sangat
bergantung pada sumber daya alam seadanya.
Anak-anak di kampung tersebut umumnya hanya makan pisang dan betatas (ubi jalar),
karena ketiadaan beras yang dijual di wilayah mereka. Akses ke kota sangat jauh dan
mahal, mengakibatkan distribusi bahan pangan dan logistik terhambat. Kondisi ini tidak
hanya berdampak pada kesehatan dan gizi anak-anak, tetapi juga menghambat
pendidikan dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat setempat.
Isolasi geografis memperparah masalah karena wilayah ini minim sarana transportasi,
listrik, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, upaya pengentasan
kemiskinan harus memperhatikan aspek konektivitas wilayah dan pemberdayaan
masyarakat secara menyeluruh.

B. Pihak-Pihak Yang Terlibat

1. Masyarakat Lokal: sebagai subjek utama yang menerima dampak dan manfaat
program pembangunan.
2. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama: pelaksana kebijakan dan penyalur
bantuan.
3. Wakil Bupati Wondama & OPD: penggerak dan penanggung jawab operasional
berbagai program pembangunan daerah.
4. Gubernur Papua Barat: koordinator lintas kabupaten dan penghubung ke
pemerintah pusat.
5. Kementerian Sosial, Bappenas, Kementerian PUPR: pendukung anggaran,
regulasi, dan teknis pembangunan nasional.
6. Lembaga Non-Pemerintah & Organisasi Masyarakat: mitra dalam pendampingan,
edukasi, dan advokasi.

C. Program Pembangunan sebagai Solusi Permasalahan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Wondama
Amirudin mengatakan, pengurangan beban pengeluaran warga miskin antara lain:
1. Menyalurkan bantuan sosial
2. Menyediakan prasarana perikanan tangkap bagi nelayan.
3. Pengadaan benih tanaman dan bibit ternak bagi petani dan peternak.
4. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kawasan wisata strategis, dan
mengembangkan destinasi pariwisata
5. Memberikan subsidi transportasi.

D. Proses Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program

Komunikasi pembangunan diterapkan melalui pendekatan top-down dan bottom-up.
Bentuk komunikasi meliputi:
1. Sosialisasi langsung dan pelatihan masyarakat, terutama terkait penggunaan
bantuan, pelaksanaan program pertanian/perikanan, dan pariwisata.
2. Koordinasi antar instansi melalui rapat kerja dan musyawarah pembangunan
daerah.
3. 4. Pengajuan proposal ke pemerintah provinsi dan pusat sebagai bentuk komunikasi
formal yang mendukung keberlanjutan program.
Konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat adat untuk memastikan
program selaras dengan budaya lokal.

E. Media yang Digunakan dan Perannya

Media memiliki peranan strategis dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan
pembangunan di daerah terpencil seperti Kampung Inyora, Teluk Wondama. Peran media tidak
hanya sebatas menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat,
pemerintah, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut adalah media yang digunakan serta
perannya:
1. Media Massa (Online dan Cetak)
Media seperti Antara News, Jubi.id, dan Kompas.com memainkan peran penting dalam
mengangkat isu-isu kemiskinan dan keterisolasian Wondama ke tingkat nasional, sehingga
mendorong perhatian pemerintah pusat dan lembaga non-pemerintah.
Peran: Menyuarakan aspirasi masyarakat, menyoroti ketimpangan, dan mengawal kebijakan
publik.
2. Media Sosial (Facebook, WhatsApp, Instagram)
Digunakan oleh tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan pemerintah daerah untuk
menyebarkan informasi secara cepat kepada warga, terutama terkait pelaksanaan program
bantuan, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Peran: Meningkatkan partisipasi warga, memperluas jangkauan informasi, dan sebagai saluran
feedback dari masyarakat.
Contohnya, Grup WhatsApp lokal sering digunakan untuk koordinasi kegiatan pelatihan atau
pembagian bantuan.
3. Media Komunitas dan Radio Lokal
Di daerah yang sulit sinyal internet, radio lokal berperan besar sebagai penyambung
komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menyosialisasikan program
pemerintah dan penyuluhan.
Peran: Menyampaikan informasi pembangunan dalam bahasa lokal, menjembatani
kesenjangan digital, dan membangun kesadaran masyarakat terhadap hak dan peluang mereka.
Contohnya, Radio komunitas di Papua Barat seperti Radio Republik Indonesia (RRI) Wamena
atau radio lokal yang disiarkan dari Manokwari.
4. Media Pemerintah (Website Pemda, Portal Bappeda)
Digunakan untuk menyampaikan kebijakan resmi, pengumuman program, laporan
pembangunan, dan sarana transparansi.
Contoh: Website Bappeda Papua Barat dan Pemkab Wondama.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun