Mengurangi Benang Kusut Kemacetan Jakarta lewat Kebijakan Ganjil Genap

Pengetatan regulasi dan pengawasan dalam kebijakan ganjil genap di Jakarta memang menjadi langkah penting, karna dalam Undang-Undang yang mengatur ganjil genap, dalam kebijakan tersebut adanya ambiguitas antara pengurangan volume kendaraan dan juga pengurangan emisi karbondioksida, dikarnakan banyaknya produksi mobil listrik dimana para pengambil kebijakan mengizinkan mobil listrik melewati jalur ganjil genap, dimana hal tersebut dapat menyebabkan kemacetan yang berlebih, kurangnya system pengawasan yang tepat dan akurat, dimana dengan adanya system ETLE yang kurang akurat, hal ini menjadikan kurang akuratnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar, dikarnakan system yang belum baik. Namun selama ini implementasinya masih menunjukkan kelemahan signifikan yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Regulasi yang ada belum sepenuhnya konsisten diterapkan di lapangan, sementara pengawasan masih bergantung pada sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang belum optimal, sehingga pelanggaran masih marak terjadi. Denda maksimal Rp500.000 yang diatur belum cukup menjadi deterrent kuat bagi pelanggar, terutama bagi kalangan yang mampu membayar tanpa efek jera. 

Selain itu, kebijakan ganjil genap belum mampu menjawab akar masalah kemacetan, yaitu ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan pribadi dan kapasitas infrastruktur transportasi publik yang masih terbatas. Penyesuaian aturan pada hari libur dan cuti bersama juga belum terintegrasi dengan kebijakan transportasi lain secara menyeluruh, sehingga potensi kemacetan pada hari-hari tersebut tetap tinggi. 

Oleh karena itu, pengetatan regulasi dan pengawasan harus diiringi dengan reformasi menyeluruh yang mencakup pengembangan teknologi pengawasan canggih, serta pendekatan kebijakan yang lebih holistik dan partisipatif. Tanpa perbaikan mendasar ini, kebijakan ganjil genap hanya akan menjadi solusi parsial yang kurang berdampak signifikan dalam mengurai kemacetan Jakarta secara berkelanjutan.