Mohon tunggu...
Rionanda Dhamma Putra
Rionanda Dhamma Putra Mohon Tunggu... Penulis - Ingin tahu banyak hal.

Seorang pembelajar yang ingin tahu Website: https://rdp168.video.blog/ Qureta: https://www.qureta.com/profile/RDP Instagram: @rionandadhamma

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Suam-Suam Kuku: 100 Hari Jokowi-Ma'ruf

31 Januari 2020   20:43 Diperbarui: 31 Januari 2020   20:38 224
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/100-hari-jokowi-maruf-catatan-pemberantasan-korupsi-dan-ham-100-hari-jokowi-maruf.html

Selain itu, Presiden Jokowi sendiri juga berhasil mengguncang perekonomian dengan Omnibus Law. Perlu diakui bahwa Presiden Jokowi benar-benar berani dalam hal ini. Mengapa?

Omnibus Law adalah upaya reformasi ekonomi terbesar di Indonesia di era 2000-an. Kini, Presiden Jokowi mendorong overhaul regulasi ini secepat kilat dengan alasan berikut (Sugianto dalam finance.detik.com, 2020):

"Kita mengalami hyper regulasi, obesitas regulasi. Membuat kita terjerat oleh aturan yang kita buat sendiri. Oleh karena itu mulai dari PP, Perpres, Permen, Perdirjen, Perda harus kita sederhanakan."

Penulis bisa membayangkan Thatcher atau Reagan menyatakan hal demikian. Salut!

Sementara, penulis belum melihat terobosan yang berarti dari kementerian lain. Memang, respon Menteri Retno dan Mahfud M.D. ketika kapal RRT mengusir nelayan Natuna patut diacungi jempol. Kinerja Menteri Basuki sebagai "Daendels jaman now" juga konsisten cemerlang. Namun, belum ada inovasi berarti yang muncul di sektor-sektor tersebut.

Namun, dormancy yang paling disorot dalam 100 hari Jokowi-Ma'ruf terletak di Jalan Merdeka Selatan nomor 6. Alias di kantor Wakil Presiden Republik Indonesia. Selama ini, Wapres Ma'ruf Amin menjadi pejabat yang paling tidak kelihatan di muka publik. Begitu invisible sampai dicari warganet. 

Padahal, berbagai dinamika di awal 2020 ini memancing komentar banyak orang. Apalagi Presiden Jokowi dan para menteri yang terus berusaha menjaga jalannya kapal. Namun, tak terdengar kicau apapun dari Wapres Ma'ruf Amin. Padahal, Beliau seharusnya berbicara dan ikut menyokong RI-1 di publik. 

Kalau diteruskan, ini akan membahayakan pembagian tugas dalam cabang eksekutif. Tugas presiden menjadi semakin banyak. Otoritas makin terpusat di tangan presiden.

Sementara, peran wakil presiden semakin berkurang. Ia tidak lagi menjadi pembantu dan penyokong presiden. Peran de facto yang tersisa hanyalah sebagai bumper politik bagi presiden. 

Kesimpulannya, Presiden Jokowi harus turn the heat up. Dorong inovasi dan dobrakan di bidang-bidang lain. Ajak Wapres Ma'ruf Amin untuk muncul ke muka publik dan berbicara. Jangan keterusan diam. Bisa-bisa, rakyat melihatnya sebagai sebuah one-man show yang mematikan dinamika demokrasi.

Semangat Kabinet Jokowi-Ma'ruf! You have nothing to lose.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun