Aroma akan adanya kerusuhan sudah tercium. Kubu Jokowi – JK terus mempertajam potensi konflik dengan melakukan serangkaian aksi memancing kekerasan. Ada apa dengan taktik terakhir yang sedang dibangun Jokowi – JK ini? Kenapa mereka memancing kerusuhan dan kekerasan?
Kalau melihat tren yang terjadi belakangan, kelihatannya stagnansi Jokowi – JK menjadi pemicu dilakukannya taktik memancing kerusuhan dan kekerasan.
Pada awal Juni 2014, survey-survey mulai melihat tren stagnansi Jokowi – JK. Pemicu utamanya, kehadiran JK sebagai faktor penyumbat elektabilitas Jokowi.
Lihat referensinya disini :
Kompas : JK Dinilai Sumbat Elektabilitas Jokowi
Akibat stagnansi elektabilitas Jokowi – JK itu, elektabilitas Prabowo – Hatta meroket tajam. Pada akhir Juni 2014, elektabilitas Prabowo – Hatta sudah atau hampir menyaingi Jokowi – JK. Selisih antara Jokowi – JK dan Prabowo – Hatta tersisa 3 – 8% dari semula mencapai 20% selisihnya.
Lihat referensinya disini :
Jawa Pos : Elektabilitas Prabowo – Hatta Meroket, Jokowi Stagnan
Konon, pada awal Juli 2014, selisih elektabilitas Prabowo – Hatta dengan Jokowi – JK sudah berkisar 0,5% hingga 3%. Malah ada yang menyebut Prabowo – Hatta sudah unggul dari Jokowi – JK berkat kehadiran Partai Demokrat. Sayangnya, lembaga-lembaga survey mendadak senyap tak umumkan survey terbaru, sehingga sulit memastikan situasi terkini. Kenapa survey bungkam, kita tidak tahu. Apakah dikarenakan para surveyor cenderung berpihak pada Jokowi JK sehingga ketika Prabowo – Hatta unggul mereka tidak umumkan? Entah.
Namun yang jelas, data sejumlah survey terakhir, selisih Prabowo – Hatta dengan Jokowi – JK tersisa 3 – 8%. Artinya, potensi Prabowo – Hatta ungguli Jokowi – JK di awal Juli sangat mungkin meski sulit dipastikan karena survey tidak diumumkan. Apalagi survey akhir Juni menunjukkan selisih 3 – 8% sebelum adanya keputusan Partai Demokrat ke Prabowo – Hatta. Gosip Prabowo – Hatta kini telah ungguli Jokowi – JK sangat mungkin terjadi.
Kalau masih ingat, pada akhir Mei 2014 PDIP mendesak agar Partai Demokrat bersikap netral.
Lihat referensinya disini :
Jawa Pos : PDIP Berharap Demokrat Konsisten Netral
Wajar, karena berdasarkan peta koalisi Parpol, Jokowi – JK meraih 41% suara, Prabowo – Hatta memperoleh 49% suara. Untuk memenangkan pertarungan, Jokowi – JK hanya membutuhkan 5% Swing Voters dari koalisi Prabowo – Hatta. Atau, Jokowi – JK berharap Partai Demokrat tetap netral, agar Undecided Voters dari Demokrat bisa diambil oleh Jokowi – JK.
Namun pada 30 Juni 2014, Partai Demokrat mengumumkan resmi mendukung Prabowo – Hatta.
Lihat referensinya disini :
Kompas : Partai Demokrat Resmi Dukung Prabowo – Hatta
Tentu saja, dukungan Partai Demokrat ke Prabowo – Hatta melemahkan Jokowi – JK. Peta Koalisi Prabowo – Hatta dengan dukungan Demokrat mencapai 59%, sedangkan Jokowi – JK tetap 41%. Untuk menang, Jokowi – JK perlu merebut 10% suara Prabowo – Hatta.
Boleh jadi, menyadari posisinya terdesak, Jokowi – JK lalu memakai taktik memancing kerusuhan dan kekerasan. Kenapa saya katakan demikian?
Pada akhir Juni 2014, ajang pemutaran film kerusuhan Mei 1998 dimulai di gereja-gereja Katolik untuk menyerang Prabowo. Teman dekat saya, seorang penganut Katolik mengatakan benar terjadi pemborokan Prabowo di gereja-gereja Katolik.
- Di Gereja Katolik Ngagel Surabaya (gereja orangtua teman saya itu), Romo Benny putarkan film kerusuhan Mei 98.
- Di Gereja Katolik Katedral Semarang (gereja sepupunya teman saya itu), telah 2 kali diputarkan film kerusuhan Mei 98.
- Di Gereja Katolik Bonaventura Pulomas Jakarta (gereja tantenya teman saya itu) juga telah diputarkan film kerusuhan mei 98.
Teman saya yang penganut Katolik itu menduga, pemutaran film kerusuhan mei 98 terjadi di seluruh gereja katolik di Indonesia. Dan menurut teman saya tadi, jaringan Katolik menjual isu Prabowo adalah musuh Katolik. Kenapa? Karena sebagian besar dari aktivis yang hilang tahun 98 adalah penganut Katolik. Meski 9 orang yang ditangkap Tim Mawar sekarang bebas dan sehat wal afiat, gereja Katolik tetap menuduh semuanya kepada Prabowo.
Lihat referensinya disini :
Fakta Kunci Tuduhan Penculikan Prabowo bit.ly/1tgvC0d
Rupanya, info dari teman saya yang Katolik itu bukan isapan jempol. Fify, adik Basuki Tjahaja Poernama alias Ahok membenarkan adanya pemborokan Prabowo di gereja-gereja.
Lihat referensinya disini :
Rakyat Merdeka : Fify : Pak Prabowo Difitnah Keji di Gereja-Gereja
Kelanjutan gerakan pemborokan Prabowo di gereja-gereja, Frans Magnis Suseno melayangkan surat terbuka kepada Prabowo. Romo Magnis, punggawa Katolik ini menganggap kehadiran kelompok fundamentalisme Islam di belakang Prabowo sebuah ancaman. Jauh hari sebelumnya, Frans Magnis Suseno juga menegaskan adanya potensi kerusuhan jika Jokowi tidak maju Capres.
Lihat referensinya disini :
Tempo : Surat Frans Magnis Untuk Prabowo
Tribun News : Romo Magnis Menilai Akan Ada Kekerasan Jika Jokowi Tidak Maju
Tentu saja, manuver Frans Magnis ini adalah sebuah bentuk kekhawatiran terhadap potensi kemenangan Prabowo – Hatta. Apalagi, manuver ini dilakukan bersamaan dengan pemutaran film kerusuhan mei 1998 di gereja-gereja dan tren penurunan elektabilitas Jokowi di akhir Juni.
Lalu pada 2 Juli 2014, terjadi 2 peristiwa penting yang menggambarkan kekhawatiran Jokowi – JK terhadap potensi kemenangan Prabowo – Hatta.
- JK menyatakan kalau pemilu berlangsung jujur, Jokowi – JK mutlak menang.
- PDIP Kepung TV One Yogyakarta dan PKS Karawang.
Lihat referensinya disini :
Republika : Kalau Pipres Jujur, JK Yakin Menang
Republika : Sekjen PDIP Siagakan Kader Partai Untuk Kepung TV One
Website PKS Piyungan : Kantor PKS Karawang Diserang, Jatuh Korban Luka
Klaim Jokowi – JK jika mereka kalah berarti ada kecurangan pemilu merupakan sebuah pesan tersirat untuk memancing kerusuhan dan kekerasan. Klaim adanya kecurangan jika kalah, saat ini sedang disebarluaskan secara massif oleh timses Jokowi – JK. Saya kira penyebaran informasi ini sangat sesat dan berpotensi menimbulkan kerusuhan jika benar Jokowi – JK kalah.
Penyebaran pesan “Jika Jokowi – JK kalah, maka pemilu curang” akan menimbulkan implikasi yang luar biasa besar di masyarakat. Bagi para pendukung Jokowi – JK, pesan tersebut akan menjadi hal yang dipercaya benar jika Jokowi – JK kalah. Artinya, masyarakat pemilih Jokowi – JK akan terbakar pikiran adanya kecurangan pemilu jika Jokowi – JK kalah. Hanya butuh sejumlah provokasi untuk melakukan kerusuhan dan kekerasan, maka bisa terjadi.
Apalagi, mayoritas pemilih Jokowi – JK berpendidikan rendah. Provokasi melakukan kerusuhan dengan isu kecurangan pemilu sangat mungkin dilakukan.
Lihat referensinya disini :
Liputan 6 : Survey LSI : Pemilik Jokowi – JK Mayoritas berpendidikan Rendah
Perlu diingat, pertarungan Pilpres 2014 adalah pertarungan 2 kandidat, bukan 3 atau 4 kandidat. Dalam pertarungan 3 kandidat atau lebih, menyuarakan “Jika kalah, maka pemilu curang” tidak menghasilkan potensi kerusuhan. Karena dari peta perolehan suara tidak terjadi polarisasi. Dalam pertarungan 2 kandidat yang berselisih tipis, perolehan suara akan sama besar. Menyuarakan “Jika kalah, maka pemilu curang” akan menyebabkan potensi konflik yang sangat besar.
Jokowi – JK tidak mungkin tidak mengetahui dampak dari kalimat yang mereka lontarkan itu “Jika kalah, maka pemilu curang”. Saya lebih melihat, Jokowi – JK memang melakukan taktik mengancam kerusuhan dan kekerasan jika kalah. Khususnya setelah melihat fakta bahwa elektabilitas melorot, Partai Demokrat lalu mendukung Prabowo – Hatta.
Itu pula yang kemudian menyebabkan Jokowi – JK begitu agresif menyerang Prabowo – Hatta belakangan ini. Serangan fisik Jokowi – JK ke TV One Yogyakarta dan PKS Karawang menunjukkan adanya upaya memancing kisruh. Sangat bagus sekali timses Prabowo – Hatta tidak terpancing menyerang balik sehingga terhindar dari potensi kekisruhan.
Namun pada 3 Juli 2014, The Jakarta Post, memunculkan karikatur kontroversial. The Jakarta Post, bagian dari jejaring Katolik di belakang Jokowi menayangkan karikatur yang dinilai melukai umat Islam.
[caption id="attachment_332742" align="aligncenter" width="291" caption="Sumber : The Jakarta Post 3 Juli 2014"][/caption]
[caption id="attachment_332744" align="aligncenter" width="324" caption="Sumber : The Jakarta Post 3 Juli 2014"]
Lafadz Allah yang disandingkan dengan gambar tengkorak, lalu penembakan oleh ekstrimis Islam jelas melukai nilai Islam. Apalagi karikatur itu ditayangkan di koran skala nasional. Setelah serangkaian pemutaran film Mei 1998 di gereja-gereja Katolik. Lalu surat Frans Magnis kepada Prabowo yang mengkhawatirkan barisan fundamentalis Islam di belakang Prabowo. Lalu juga serangan fisik Jokowi – JK kepada TV One Yogyakarta dan PKS Karawang. Kemunculan karikatur The Jakarta Post tentu saja bisa kita nilai sebuah pancingan agar terjadi serangan fisik balasan kepada Jokowi – JK. Karikatur ini sangat sejalan dengan kegundahan Frans Magnis yang mengkhawatirkan barisan fundamentalis Islam di belakang Prabowo.
Apabila terjadi serangan fisik balasan dari Prabowo – Hatta tentu saja akan menguntungkan Jokowi – JK. Prabowo sebagai eks militer, tentu dekat dengan stigma kekerasan. Lalu Prabowo yang dituding terlibat kerusuhan Mei 1998, juga diberi stigma dalang kerusuhan. Apabila Prabowo – Hatta melakukan serangan fisik balasan, tentu saja akan menggenapi stigma-stigma tersebut. Jadi saya kira, tujuan Jokowi – JK menjelang Pilpres bergerak semakin intens dan offensif adalah untuk memancing serangan balasan.
Bagus sekali Prabowo – Hatta tidak terpancing melakukan serangan fisik balasan kepada Jokowi – JK, sehingga terhindar dari kerusuhan. Namun sepertinya, potensi terjadinya kerusuhan belum hilang. Masih ada satu permasalahan yang mengganjal, yaitu penyebarluasan “Jika kalah, maka pemilu curang” oleh Jokowi – JK.
Bagaimana jika skenarionya begini :
- Quick Count 9 Juli : Jokowi – JK kalah
- Timses Jokowi – JK kobarkan kecurangan pemilu.
- Kompas atau The Jakarta Post mempertajam serangan kepada Islam.
- Umat Islam marah.
- Serangan fisik ke Gereja (bisa dari oknum Katolik maupun Islam).
- Pendukung Jokowi serang fisik ke KPU dan basis Prabowo – Hatta.
- Indonesia Chaos.
- Dunia mengutuk kerusuhan di Indonesia.
- AS atau PBB atau pihak asing lainnya desak Pemilu ulang di Indonesia.
- Prabowo – Hatta batal naik pemerintahan, Pemilu Ulang.
Saya kira melihat tajamnya konfrontasi yang terjadi saat ini, peluang 10 alur di atas terjadi cukup besar. Polarisasi Islam versus Katolik telah terjadi. Polarisasi Konservatif (Prabowo – Hatta) versus Liberal (Jokowi – JK) telah terjadi. Potensi kerusuhan di depan mata. Apalagi, Jokowi – JK gencar sekali mengampanyekan “Jika kalah, maka pemilu curang”. Lalu jejaring Katolik sangat agresif menyerang Islam seperti pada karikatur The Jakarta Post.
Sasarannya hanya satu, menggagalkan Prabowo – Hatta menjadi memimpin Indonesia. Kenapa? Siapa diuntungkan?
Hanya ada 1 pihak yang diuntungkan dengan adanya kerusuhan di suatu negara, yaitu asing. Asing yang mana? Asing yang memiliki kepentingan besar di Indonesia. Apa kepentingan terbesar asing terhadap Indonesia? Sumber daya alam dan energi.
Seperti telah saya paparkan sebelumnya, ada beberapa aspek penting yang tidak disukai asing dari Prabowo – Hatta :
- Prabowo – Hatta akan melanjutkan UU Larangan Ekspor Minerba (Mineral dan Pertambangan).
- Prabowo – Hatta akan desak penguasaan 51% aset strategis Indonesia yang dikuasai asing (divestasi)
- Prabowo – Hatta akan renegosiasi kontrak-kontrak migas yang akan habis kontrak antara 2015 – 2021.
- Prabowo – Hatta tidak akan mencabut subsidi BBM dengan cara yang diinginkan asing.
Hatta Rajasa, ketika menjabat Menko Perekonomian berhasil memberlakukan UU Larangan Ekspor Minerba (Mineral dan Pertambangan). Sebelum UU Larangan Ekspor Minerba diberlakukan, perusahaan tambang asing bebas mengekspor bahan tambang mentah. Dampaknya, penerimaan negara (pajak) lebih rendah karena ekspor dilakukan pada bahan mentah yang harga jualnya lebih rendah. Dengan UU Larangan Eskpor Minerba, perusahaan tambang hanya boleh mengekspor bahan setengah jadi atau bahan jadi. Dampaknya, penerimaan negara (pajak) lebih tinggi karena ekspor dilakukan pada bahan setengah jadi atau bahan jadi (harga jual lebih tinggi).
Asing sangat dirugikan dengan adanya kebijakan larangan ekspor Minerba itu. Kini asing-asing penguasa tambang harus membangun pengolahan bahan mentah (smelter) untuk bisa mengekspor bahan tambang. Artinya, asing-asing ini harus investasi triliunan rupiah jika masih mau melanjutkan operasinya di Indonesia. Dampak lainnya dari arus masuk dana triliunan rupiah adalah penguatan rupiah. Penguatan nilai tukar rupiah akan berimplikasi positif pada perekonomian negara. Prabowo – Hatta akan melanjutkan UU Larangan Ekspor Minerba sehingga dimusuhi asing.
Prabowo – Hatta juga akan mendesak penguasaan aset-aset strategis Indonesia sebesar 51%. Saat ini, Indonesia sebagai tanah sumber daya alam hanya kebagian porsi kecil dalam hal kepemilikan. Memperjuangkan kepemilikan 51% saham artinya menjadikan Indonesia dominan menguasai aset-aset Indonesia. Prabowo – Hatta komiten akan melanjutkan perjuangan memperoleh 51% saham di aset-aset strategis Indonesia yang saat ini dikuasai asing.
Prabowo – Hatta juga akan merenegosiasi kontrak-kontrak migas yang akan habis kontrak antara 2015 – 2021. Perlu diketahui, pada 2015 – 2021 ada 28 blok migas yang habis kontraknya dan jadi tanggung jawab pemerintahan 2014 – 2019. Tentu saja, asing-asing yang saat ini memegang 28 blok migas menghendaki perpanjangan kontrak. Komitmen Prabowo – Hatta melakukan renegosiasi dianggap ancaman bagi asing-asing pengelola 28 blok migas itu. Dengan renegosiasi, asing-asing itu berpotensi membayar lebih besar ke penerimaan negara Indonesia. Pengeluaran lebih besar itulah yang sangat ditakuti asing dari Prabowo – Hatta.
Mengenai kepentingan asing di Indonesia, Jokowi dalam debat Capres menegaskan akan menghormati kontrak yang ada. Artinya, Jokowi – JK tidak akan memperjuangkan divestasi 51% saham serta akan memperpanjang kontrak 28 blok migas itu. Bukan tidak mungkin, Jokowi – JK juga akan merevisi UU Larangan Ekspor Minerba agar sejalan dengan kepentingan asing.
Faktor lain yang juga ditakuti asing dari Prabowo – Hatta adalah soal Subsidi BBM. Berbeda dengan Jokowi – JK yang akan mencabut Subsidi BBM secara langsung, Prabowo – Hatta akan mencabut secara bertahap.
Dampaknya sangat signifikan antara mencabut Subsidi BBM secara langsung dengan bertahap. Mencabut Subsidi BBM secara langsung akan menjadikan harga BBM Premium di level Rp 10.000/liter. Itu berarti, selisih harga BBM Premium dengan Pertamax hanya sekitar Rp 300 – 500/liter.
Saat ini, konsumsi BBM Premium per tahun mencapai 30 juta Kiloliter (KL). Kemampuan produksi BBM Premium Pertamina sebesar 12 juta Kiloliter (KL). Impor BBM Premium sekitar 18 juta Kiloliter. Sementara kemampuan produksi Pertamina untuk BBM Pertamax hanya 1 juta Kiloliter (KL).
Apabila selisih harga BBM Premium dan Pertamax hanya Rp 300 – 500/liter, ada potensi sebagian konsumen Premium migrasi ke Pertamax. Masalahnya adalah, kemampuan produksi Pertamina untuk BBM Pertamax hanya 1 juta Kiloliter (KL). Apabila migrasi Premium ke Pertamax mencapai 18 juta kiloliter, maka 17 juta kiloliter akan dipasok darimana?
Hanya ada 2 jawaban :
- BBM merek asing kelas Pertamax.
- BBG (mendorong konversi BBM ke BBG)
Saat ini, 40 perusahaan BBM merek asing telah memperoleh izin membuka SPBU, masing-masing boleh bangun 20.000 SPBU asing kelas Pertamax. Artinya total ada 800.000 SPBU merek asing kelas Pertamax yang siap dibuka. Seluruh 800.000 SPBU merek asing kelas Pertamax itu mengincar pasar 17 juta Kiloliter konsumen Premium yang migrasi.
Lihat referensinya disini :
Suara Pembaruan : 800.000 SPBU Asing Akan Kuasai Indonesia
Tak hanya BBM merek asing (kelas Pertamax) yang menyambut baik pencabutan Subsidi BBM secara langsung (tidak bertahap), tapi juga produsen BBG. Seperti kita ketahui, Jokowi – JK memiliki program mendorong konversi BBM ke BBG (bahan bakar gas). Produsen-produsen BBG (gas) asing juga menyambut baik rencana pencabutan subsidi BBM secara langsung.
Sederhananya, pencabutan Subsidi BBM secara langsung akan menyuburkan BBM merek asing dan BBG merek asing.
Jadi kalau kita lihat, Jokowi – JK sangat disukai asing karena beberapa faktor :
- Jokowi – JK akan hormati kontrak asing dan tidak akan mengganggu gugat (renegosiasi dan divestasi).
- Jokowi – JK berpeluang merevisi UU Larangan Ekspor Minerba.
- Jokowi – JK akan memperpanjang kontrak 28 blok migas yang habis di 2015 – 2021.
- Jokowi – JK akan mencabut Subsidi BBM secara langsung untuk menyuburkan BBM dan BBG merek asing.
Lihat referensinya disini :
- Beranikah Para Capres Desak Divestasi Tambang? bit.ly/SGSpqr
- Pemerintahan Minyak 2014 - 2019, Siapa Pantas Memimpin? bit.ly/1l22OIB
- Siapa Pantas Pimpin Indonesia Di Perang Dunia V? bit.ly/T4O6oU
- Ternyata, Jokowi Pilih Poros China - Rusia, Ketimbang AS bit.ly/1jlid2q
- China - Rusia Gandeng Jokowi Jadikan RI Benteng Selatan bit.ly/1pC59xR
- Mafia Migas, Siapa Diuntungkan? bit.ly/1klQYFl
Bisa anda bayangkan sendiri berapa nilai kontrak 28 blok migas itu, sekitar Rp 10.000 triliun. Lalu kerugian asing dengan adanya UU Larangan Ekspor Minerba dan investasi pembangunan smelter. Lalu kerugian asing dari renegosiasi yang akan memberikan pemasukan lebih besar kepada negara. Lalu juga nilai 800.000 SPBU merek asing yang siap dibuka untuk merambah pasar 17 juta kiloliter BBM kelas Pertamax.
Dari sini saya bisa katakan, wajar asing menyiapkan kerusuhan jika Jokowi – JK kalah. Karena jika Prabowo – Hatta memimpin, ada ‘kerugian’ dari pihak asing yang saat ini menguasai sumber daya alam Indonesia. Jika Prabowo – Hatta memimpin, pemerintah Indonesia akan memiliki peranan lebih terhadap aset-asetnya yang saat ini dikuasai asing. Jika Prabowo – Hatta menang, asing akan membayar lebih banyak ke penerimaan negara, sehingga dianggap merugikan. Jika Prabowo – Hatta menang, Indonesia akan lebih kaya dari hari ini. Dan itulah yang ingin dihindari asing.
Mari kita simak kelanjutan kisahnya.
