Transaksi QRIS Menembus Pasar Pariwisata Indonesia Timur

Permasalahan lainnya adalah kesiapan fasilitas keamanan data. Berbagai persyaratan nasional mengenai penggunaan data pribadi misalnya. Secara khusus, beberapa negara agak memaksakan lokalisasi (atau kedaulatan data, atau data proteksionisme) sebagai langkah-langkah khusus agar data disimpan dan/atau disimpan di dalam negeri. Contohnya adalah Vietnam dan Indonesia telah memberlakukan pembatasan yang sangat komprehensif pada arus data lintas batas di kawasan ASEAN sebagai bentuk proteksi. 

Begitu juga di sisi lain Vietnam memiliki persyaratan bagi perusahaan swasta yang ingin mengolah data  dan membangun server secara lokal untuk beroperasi di negara tersebut. Namun, lokalisasi seperti ini seringkali mengganggu dan mempengaruhi secara negatif tujuan kerjasama cross border transaction ini. Salah satu yang menjadi ancaman keamanan misalnya, lokalisasi data dapat meningkatkan risiko pelanggaran data privasi. Risiko tersebut antara lain berupa meningkatnya aktivitas shadow banking, derasnya impor khususnya barang konsumsi, risiko siber, jenis fraud baru, persaingan usaha tidak sehat, dan penyalahgunaan data konsumen. Kedepan sistem cross border transaction seperti ini memerlukan penyederhanaan  data dan dana insentif khusus dari negara-negara untuk melindungi data tersebut.

Pada akhir tahun 2020, 40 persen bank di Asia Pasifik akan berinvestasi platform Open Banking. Potensi  lintas batas data dalam kondisi ini akan menyoroti komitmen semua negara ASEAN agar berperan dalam mendefinisikan, membentuk, dan menyusun kebijakan, peraturan, dan landasan teknis untuk menjaga sistem keuangan cross border transaction. 

Keterbukaan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama transaksi keuangan lintas negara memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Indonesia negara luas dan besar serta potensi jumlah wisatawan asing yang juga cukup besar, sangat rentan pada kondisi penyalahgunaan data. Pemerintah perlu melakukan upaya serius untuk mencegah kebocoran data yang dapat berdampak negatif bagi citra internasional apabila pengamanan data transaksi tersebut bocor atau mengalami kesulitan tranksaksi sebagaimana yang terjadi pada salah satu bank swasta baru-baru ini. 

Indonesia Timur sebagai pasar strategis percepatan transaksi digital namun kesiapan infrastruktur pendukung seperti Internet of Things (IOT) juga menjadi penentu utama. Di sisi lain keamanan data 4 negara tujuan wisata harus menjadi perhatian penting para pemangku kepentingan masing-masing negara. Keamanan data dan transaksi keuangan nasabah perlu terus dilakukan dengan pemerataan regulasi di seluruh wilayah di Indonesia. Wilayah Indonesia Timur juga perlu mendapatkan sistem keamanan yang sama dengan proteksi dan kelengkapan infrastruktur pengaman data seperti di Pulau Jawa. 

Jika dirancang dengan benar maka digitalisasi ekonomi yang dicita-citakan negara ASEAN khususnya bagi Indonesia yang dalam upaya membangkitkan Indonesia Timur tentu akan berhasil. Keberhasilan ini karena telah mengubah interaksi ekonomi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang selama ini masih unbanked. Sudah saatnya Indonesia Timur mengambil peran penting dalam pertumbuhan Ekonomi ASEAN melalui sektor pariwisata dan produk lokal yang berasal dari sumberdaya alam yang otentik. Sistem transformasi digital di Indonesia Timur akan menciptakan sebuah model bisnis baru. Diharapkan digitalisasi ini mestinya akan bergerak selaras dengan upaya menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan serta kelancaran sistem pembayaran.

***