Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjamin akses layanan kesehatan secara merata dan adil. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam implementasi KIS. Di Puskesmas Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, tata kelola layanan kesehatan gratis melalui KIS disusun agar masyarakat mendapatkan hak pelayanan kesehatan tanpa dikenai biaya.

Tata kelola layanan KIS di Puskesmas Pasir Nangka menitikberatkan pada beberapa aspek utama untuk menjamin pelayanan yang efektif, antara lain:

• Mekanisme Pelayanan: Puskesmas menetapkan prosedur pendaftaran dan verifikasi penerima KIS yang terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan). Proses pendaftaran dilakukan sesederhana mungkin agar warga dapat dengan cepat mendapatkan layanan tanpa birokrasi berlebihan. Petugas puskesmas membantu verifikasi data peserta sehingga mekanisme rujukan dan klaim ke BPJS dapat berjalan lancar.

• Keterjangkauan: Layanan kesehatan untuk pemegang KIS di Puskesmas Pasir Nangka sepenuhnya gratis. Warga yang memiliki KIS tidak dikenakan biaya pendaftaran, biaya obat, atau biaya pemeriksaan dasar di fasilitas ini. Kebijakan ini menghapus kendala finansial bagi warga miskin dan memperluas akses layanan kesehatan, sehingga prinsip pemerataan dan keadilan dapat terwujud.

• Transparansi: Keberadaan KIS juga mendorong transparansi dalam pelaporan layanan kesehatan. Puskesmas melakukan pencatatan dan pelaporan yang terbuka terkait jumlah pasien, jenis layanan, dan alokasi dana sesuai pedoman BPJS. Informasi ini sering disampaikan kepada instansi terkait dan masyarakat melalui mekanisme yang disepakati, misalnya laporan bulanan kepada dinas kesehatan dan forum desa. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau pelaksanaan program secara lebih mudah.

• Partisipasi Masyarakat: Puskesmas Pasir Nangka aktif melibatkan masyarakat dalam tata kelola KIS. Adanya forum warga atau pertemuan berkala dengan kader posyandu dan perangkat desa membantu menyosialisasikan program KIS. Masyarakat desa didorong memberikan masukan, melaporkan kendala, dan ikut serta mengawasi proses layanan. Partisipasi masyarakat ini mendorong akuntabilitas, karena warga menjadi bagian dari upaya pengawalan agar pelaksanaan KIS sesuai dengan ketentuan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, ada beberapa kendala yang masih ditemui di lapangan, antara lain:

• Keterbatasan Fasilitas: Puskesmas Pasir Nangka masih memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, seperti jumlah tenaga medis terbatas, ruang pelayanan yang sempit, dan peralatan kesehatan yang belum memadai. Kondisi ini mempengaruhi kapasitas layanan terutama saat permintaan tinggi.

• Kurangnya Sosialisasi: Masyarakat di beberapa dusun masih kurang mendapatkan informasi lengkap tentang hak dan prosedur layanan KIS. Ketidakmampuan menjangkau semua segmen masyarakat mengakibatkan sebagian warga belum memanfaatkan layanan sepenuhnya.

• Birokrasi Belum Optimal: Walaupun mekanisme pendaftaran disederhanakan, terdapat kendala administratif yang masih terjadi. Proses verifikasi data dan klaim BPJS terkadang memakan waktu karena prosedur yang rumit atau perangkat lunak yang belum terintegrasi secara sempurna, sehingga menimbulkan hambatan dalam pengiriman data.

Untuk mengatasi kendala di atas, Puskesmas Pasir Nangka menerapkan sejumlah strategi kunci:

• Sosialisasi Melalui Posyandu dan Desa: Informasi tentang KIS disebarluaskan melalui kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan pertemuan desa. Petugas kesehatan dan kader desa rutin menyampaikan pemahaman KIS kepada ibu hamil, orang tua balita, dan warga lanjut usia, sehingga penyebaran informasi lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat.

• Pelibatan Bidan Desa: Bidan desa berperan aktif menginformasikan ibu hamil atau warga desa yang potensial membutuhkan layanan kesehatan gratis. Dengan peran bidan, kesehatan ibu dan bayi dapat dimonitor lebih awal dan diarahkan untuk memanfaatkan layanan KIS di puskesmas.

• Layanan Informasi Digital: Puskesmas Pasir Nangka memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat layanan. Contohnya, penggunaan aplikasi atau website yang menyediakan informasi tentang prosedur KIS, alur pendaftaran, serta fitur tanya jawab online membantu masyarakat mendapatkan jawaban cepat. Pesan singkat (SMS) atau media sosial juga digunakan untuk pengumuman terkait jadwal kunjungan.

• Penyesuaian Layanan dengan Prosedur BPJS: Puskesmas secara rutin menyesuaikan alur kerjanya dengan pedoman BPJS Kesehatan. Tenaga kesehatan mendapatkan pelatihan mengenai aturan klaim dan rujukan, sehingga proses administrasi lebih sesuai standar. Penyesuaian ini penting agar klaim biaya berjalan lancar dan pasien KIS tetap mendapatkan layanan sesuai ketentuan.

Implementasi tata kelola KIS di Puskesmas Pasir Nangka telah menghasilkan beberapa pencapaian positif, antara lain:

• Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Berkat sosialisasi dan keterlibatan berbagai pihak, banyak warga mulai menyadari pentingnya KIS. Mereka memahami cara mendapatkan kartu, prosedur pendaftaran, dan layanan gratis yang tersedia. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan puskesmas oleh peserta KIS yang sebelumnya belum pernah memanfaatkan layanan kesehatan.

• Efektivitas Pelayanan: Proses pelayanan kesehatan KIS berjalan lebih efisien setelah diberlakukannya mekanisme pendaftaran baru. Pasien KIS dilayani tanpa antrian panjang, dan proses rujukan ke rumah sakit rujukan berjalan lebih lancar. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik membuat layanan lebih efektif.

• Transparansi yang Cukup Baik: Puskesmas secara konsisten melaporkan perkembangan layanan KIS kepada pemangku kepentingan. Data jumlah pasien, jenis penyakit, dan penggunaan dana KIS terdokumentasi dengan baik. Langkah ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak terkait bahwa program berjalan dengan cukup transparan.

Meski terdapat kemajuan, beberapa tantangan utama masih harus diatasi, yaitu:

• Penyalahgunaan Data: Terdapat potensi kesalahan atau penyalahgunaan data penerima KIS, misalnya data ganda atau data tidak valid. Hal ini dapat menimbulkan pemborosan anggaran dan ketidakadilan dalam pendataan peserta.

• Keterbatasan Anggaran: Anggaran operasional untuk kegiatan sosialisasi, administrasi, dan pemeliharaan fasilitas masih terbatas. Hal ini menjadi hambatan dalam mengoptimalkan program, terutama untuk peningkatan kualitas layanan dan penyebaran informasi.

• Kurangnya Koordinasi Lintas Sektor: Kolaborasi antara Puskesmas, pemerintah desa, dan instansi lain belum maksimal. Kurangnya koordinasi antar pihak terkait terkadang mengakibatkan program tidak berjalan serempak dan kurang terintegrasi.

Dari pengalaman Puskesmas Pasir Nangka, terdapat pelajaran penting yang dapat diambil untuk keberhasilan program KIS:

• Tata Kelola yang Baik: Tata kelola yang baik sangat krusial. Aspek transparansi, akuntabilitas, dan akurasi data harus dijaga agar layanan KIS berjalan efektif dan kredibel. Puskesmas perlu terus memperbaiki proses pencatatan dan pelaporan untuk memastikan sumber daya digunakan tepat sasaran.

• Kolaborasi Lintas Pihak: Keberhasilan program bergantung pada sinergi antar berbagai pihak, seperti pihak puskesmas, pemerintah desa, bidan, kader kesehatan, dan masyarakat. Kerja sama yang erat memastikan sosialisasi menyeluruh dan pelayanan berjalan lancar.

• Verifikasi dan Evaluasi Ketat: Setiap data peserta dan proses layanan harus diverifikasi dengan cermat. Evaluasi rutin (misalnya audit program) diperlukan untuk mengidentifikasi masalah lebih awal. Langkah verifikasi dan evaluasi ini membantu mencegah penyalahgunaan program dan meningkatkan kualitas pelaksanaan.

Secara keseluruhan, tata kelola layanan KIS di Puskesmas Pasir Nangka menunjukkan kemajuan positif dalam mewujudkan akses kesehatan yang merata dan adil. Dengan penerapan tata kelola yang baik dan kolaborasi erat antar pihak, hambatan yang masih ada dapat diminimalkan sehingga tujuan jaminan kesehatan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan.