Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika putusan MK dinilai terlalu jauh dari semangat undang-undang yang telah digodok oleh DPR. Hal ini memicu gelombang kritik dari politisi dan pengamat yang menganggap MK telah melampaui batas kewenangannya. Dalam beberapa kasus, kritik ini bahkan mengarah pada upaya untuk membatasi kewenangan MK atau merevisi undang-undang untuk menetralkan dampak putusan.
Dampak dari ketegangan ini sangat terasa pada stabilitas hukum dan politik. Ketidakpastian mengenai aturan main pemilu dapat mengganggu persiapan pemilu, baik bagi penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Ini juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, jika mereka melihat bahwa aturan main dapat diubah sewaktu-waktu oleh kekuatan yudisial atau dipertaruhkan oleh resistensi legislatif.
Prof. Topo Santoso, seorang pakar hukum pidana, menyoroti aspek stabilitas ini. "Penting bagi sistem demokrasi untuk memiliki aturan main yang jelas dan stabil, terutama dalam konteks pemilu. Ketegangan antara putusan MK dan respons legislatif yang terus-menerus dapat menciptakan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya merugikan kualitas demokrasi itu sendiri," tegasnya.
Untuk keluar dari lingkaran ketegangan ini, diperlukan dialog yang konstruktif antara lembaga yudikatif dan legislatif. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan dan peran masing-masing institusi sangatlah penting. MK perlu mempertimbangkan implikasi politik dari setiap putusannya, sementara legislatif perlu menghormati putusan MK sebagai bagian dari sistem hukum yang mengikat.
Salah satu jalan tengah yang mungkin adalah melalui mekanisme constitutional dialogue, di mana ada komunikasi yang terstruktur antara MK dan DPR mengenai isu-isu konstitusional yang kompleks. Ini akan memungkinkan kedua lembaga untuk memahami perspektif masing-masing dan mencari solusi yang menguntungkan bagi stabilitas hukum dan politik.
Selain itu, reformasi internal di masing-masing lembaga juga penting. MK perlu memiliki prosedur yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan, sementara DPR perlu meningkatkan kualitas legislasi agar lebih robust dan tidak mudah digugat di kemudian hari. Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun sistem demokrasi yang lebih matang.
Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional, menekankan pentingnya kearifan dalam menafsirkan konstitusi. "Kearifan yudisial sangat dibutuhkan agar putusan MK tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga bijaksana secara politik. Demikian pula, kearifan politik dibutuhkan dari legislatif untuk menerima putusan yang konstitusional, meskipun mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan politik sesaat," katanya.
Perdebatan mengenai desain pemilu dan ketegangan politik antara judicial activism dan legislative resistance adalah indikasi dari demokrasi yang dinamis. Namun, dinamika ini harus dikelola agar tidak mengarah pada disfungsi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem pemilu yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi pemerintahan dan partisipasi publik.
Pendidikan politik bagi masyarakat juga memegang peranan penting. Memahami bahwa ada mekanisme checks and balances yang kompleks dalam sistem demokrasi dapat membantu masyarakat untuk menilai putusan dan kebijakan dengan lebih kritis dan rasional, bukan sekadar terjebak dalam retorika politik yang berapi-api.
Pada akhirnya, desain pemilu yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dan prinsip-prinsip demokrasi, didukung oleh kesepahaman kolektif antar lembaga negara. Ini bukan pekerjaan yang mudah, namun merupakan keharusan jika Indonesia ingin terus melangkah maju sebagai negara demokratis yang matang dan stabil.
Maka, untuk mencapai tujuan tersebut, semua pihak, baik yudikatif, legislatif, eksekutif, maupun masyarakat sipil, perlu duduk bersama, merenungkan kembali esensi demokrasi, dan mencari titik temu demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Hanya dengan kolaborasi dan saling pengertian, ketegangan politik yang tak terhindarkan dapat diubah menjadi energi konstruktif bagi pembangunan sistem demokrasi yang lebih kuat.
