Bicara Pilkada Gubernur atau Pemimpin daerah Tingkat I tak ada yang paling heboh seperti Pilkada DKI. Efek Ahok dan Anis masih terasa dan Jokowi yang menjadi Presiden.
Menjelang Pilkada digelar, banyak tokoh politik yang 'mencari panggung' di DKI , meski ada yang "tanggung" atau kurang kompeten.
Waktu pelaksanaan pilkada DKI Jakarta selanjutnya tergantung dari pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tengah dibahas di DPR.
Jika UU Pemilu tak direvisi, maka pilkada serentak di ratusan daerah termasuk di DKI Jakarta akan digelar berbarengan dengan Pilpres 2024.
Di sini ada pertarungan, antara yang setuju atau tidak. Tarik menarik terjadi, tak ada makan siang yang gratis. Politik selalu berubah.Direvisi atau tidak, disitulah persoalannya.
Namun jika direvisi, ada keinginan untuk mengubah waktu penyelenggaraan pilkada serentak ke 2022 dan 2023, sesuai dengan habisnya masa jabatan kepala daerah.
Tapi Fraksi PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN mendukung pilkada tetap 2024 menyusul Nasdem  bergabung dengan barisan parpol pro pemerintah agar UU Pemilu tak direvisi.
PKS dan Partai Demokrat yang menginginkan pilkada serentak digelar di 2022 dan 2023.
Jika digelar, atau direvisi , Anies diuntungkan dengan statusnya sebagai Gubernur petahana untuk maju kembali di Pilgub.Jika berhasil langkahnya ke Pilpres mulus .
Dalam politik inilah yang terjadi, berkemungkinan besar undang undang ini tidak direvisi. Artinya ini akan mengganjal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Jika Pilkada tahun 2022 lawannya adalah Partai Demokrat yang menjagokan ketua umummya Agus Harimurti Yudhoyono  (AHY) dengan cara terus mendesak merevisi UU Pemilu agar terlaksana Pilkada DKI 2022.
Ganjalan itu terasa ketika, ketua Komisi II Doli Kurnia mengatakan bahwa Komisi II tidak akan melanjutkan revisi UU Pemilu .
Artinya, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024.
Apakah ini memberikan kesempatan Gibran putra Jokowi ?
Tuduhan itu tak pelak terjadi  .Diluar tuduhan melanggengkan dinasty politik, aturannya sah-sah saja .
Jika Presiden Joko Widodo menyiapkan Gibran Rakabuming Raka untuk maju Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2024.
Hitungannya mungkin kalau pilkada digelar tahun 2022, terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu untuk bertarung di Pilgub DKI. Anies dan peserta lain, pastinya terlalu kuat untuk dikalahkan Gibran.
Angin berembus, peluang Anies tertutup jika digelar 2024,apalagi kalau usulan perpanjangan masa jabatannya tidak disetujui. Bukan perkara mudah untuk Anies untuk Anies muncul ditahun 2014.
Padahal sebelumnya seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021 yang diputuskan Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Sejumlah partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong agar pemilihan kepala daerah atau Pilkada tetap digelar pada 2022 dan 2023. Dorongan itu muncul dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang berlangsung di DPR.Ini sebenarnya normal normal saja.
Jika ini terlaksana, inilah yang mungkin terjadi. Petahana yang kuat, tokoh pesaing yang mencegat . Atau kuda hitam yang melompat.
Ada kuda hitam, Â Pudjiastuti disebut-sebut akan maju di Pilkada DKI Jakarta 2022.Â
Siapapun calon yang ikut di Pilkada DKI 2022 ini diprediksi akan menguntungkan dirinya menuju Pilpres 2024.
Nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, diprediksi akan menjadi lawan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam perhelatan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2022 mendatang.
Disamping peluang bagi nama-nama beken seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini .
Nama Risma belakangan ini top disebut-sebut menjadi calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2022.Â
Bola masih bergulir, pro dan kontra Pilkada DKI 2022 atau 2024 masih tetap berjalan.
Banyak yang berharap, Pilkada DKI tetap melalui alurnya sekalj 5 tahun, terlepas dari siapapun pemenangnya, siapa yang diuntungkan . ***
