Eggi Sudjana resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 8 May 2019 atas dugaan makar buntut orasi beliau yang diduga menggerakkan People Power saat penetapan KPU pada 22 May 2019 nanti.
Ditetapkannya Eggi Sudjana sebagai tersangka pasti memiliki dampak moral bagi pendukung militan Prabowo. Tokoh BPN ini dikenal sangat keras menyuarakan dugaan kecurangan Pemilu.
Selain Eggi, tokoh yang getol menyuarakan people power adalah Amien Rais. Pengalaman menyuarakan keresahan rakyat dijaman Orde Baru telah memberi bobot tersendiri pada diri Amien. Wajar bila pendukung Jokowi menanggapi serius atas peluang terjadinya People Power.
Benarkah ada kemungkinan People Power pada 22 May nanti dapat terjadi?. Apapun dapat terjadi dan hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang tahu.
Menilik tokoh2 utama barisan pendukung Prabowo telah beberapa yang menjadi terlapor atau tersangka seperti Kivlan Zen, Bachtiar Nashir, Lieus Sungkarisma dan sekarang Eggi Sudjana bisa jadi berujung ke penahanan dan peradilan seperti yang dialami Ahmad Dhani sang musisi. Ini tentu dapat memutus peluang tokoh tersebut membakar semangat rakyat untuk bergerak/People Power.
Polri untuk beberapa kasus terhitung cepat dalam penetapan tersangka yang diduga banyak kejar tayang dalam pemeriksaan saksi dan gelar perkara. Ini memunculkan sentimen negatif akan dugaan tajamnya hukum pada kelompok oposisi.
Penulis tidak sedang memahami wajar tidaknya penanganan kasus hukum pada beberapa orang dekat Prabowo. Malah penulis mengapresiasi kinerja Polri yang sangat cepat dalam penanganan, berulang dalam penetapan tersangka pada 1 kasus yang telah ditutup, juga kejar tayang dalam beberapa pemberkasan.
Artinya, Polri setidaknya menunjukkan etos kerja Kepolisian RI yang cepat tanggap. Hanya saja saran dari penulis, jangan hanya gesit ke pihak oposisi saja ya pak polisi, agar tidak memunculkan dugaan kriminalisasi dan hukum berat sebelah.
Bila Polri memiliki bukti kuat, kami sebagai warga yang taat hukum akan menghormati langkah kepolisian. Hanya saja kembali lagi Polri mesti berusaha keras mendapatkan trust dari masyarakat atas kinerjanya yang terus dikritik dan bertentangan dengan batin keadilan publik.
Menyoal People Power, penulis belum sepenuhnya yakin keadaan saat ini dapat memenuhi syarat terjadinya pergerakan rakyat itu. Namun Jokowi jangan tenang dulu walau tokoh pendukung militan Prabowo satu per satu telah dicomot, semangat sebagian massa diarus bawah tetap militan dan bergelora.
Tokoh2 barusan sedang menghadapi kasus hukum bukan faktor tunggal yang dapat menghentikan arus rakyat pendukung Prabowo yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Termasuk pada Amien Rais yang misal, dilaporkan dan dijadikan tersangka-pun, tidak menjadikan peluang People Power zero option.
Penulis masih ingat terjadinya People Power Mei 1998 tidak melulu pada kebencian pada rezim Soeharto. Lebih dari itu ada ada rasa ketidak adilan dan kehancuran mental rakyat atas kondisi perekonomian sebagai dampak global monetery crisis.
Tahun 1998 rakyat tak punya medsos, tak punya koran oposisi yang dapat menyerukan aksi serentak. Namun People Power terjadi secara spontan dan tuntas. Mengapa?
Ada rasa ketidakadilan, penderitaan ekonomi yang hampir sama dirasakan batin rakyat. Rezim Jokowi bila ingin aman dari peluang People Power, mestinya dapat menjaga 2 pilar tadi tetap kondusif.
Memutus ikatan emosi dan kepatuhan umat pada Imam Besar Habib Rizieq Shihab, mengontrol arus pemberitaan media massa dan misalkan pula menutup semua medsos belum tentu cukup mematikan peluang tersebut. Ingat pak Jokowi apapun dapat terjadi bila takdir berkata lain.
Penulis berharap Indonesia aman dan damai sambil menunggu siapapun yang ditakdirkanNya menjadi pemimpin republik ini.
R Hady Syahputra Tambunan.
