Semenjak saya menjadi abdi negara disalah-satu unit pelayanan teknis (UPT) Kemenkes bila mendengar singkatan nama lembaga 'BPK' terbilang cukup familier. Badan Pemeriksa Keuangan ialah kepanjangan dari BPK. Saya menjadi abdi negara sejak 2005 dan merasakan di 6 (enam) instalasi / unit kerja. Dari pelayanan (Instalasi Radiologi & Rehabilitasi Napza / Narkoba), Satuan Pemeriksa Internal, Program Anggaran, Unit Layanan Pengadaan, Publikasi & Informasi dan juga Unit Data Entry (server) . Bahkan saya pun pernah merasakan kerja tambahan / dobel job ke unit lain sesuai SK Dirut.
Ketika menjalani tugas di pelayanan, baik itu di Instalasi Radiologi dan unit rehabilitasi narkoba / napza mendengar BPK, BPKP & inspektorat datang bukanlah hal yang membuat ketakutan. Bisa dibilang di otak ini berkata 'memang seharusnya mereka hadir'. Tetapi ketika diwaktu lalu ketika saya dibagian keuangan dan pengadaan mendengar BPK, BPKP dan inspektorat datang akan menimbulkan kepanikan.
Yang terjadi satu persatu dokumen akan ditata dan diteliti kembali kelengkapannya. Mereka yang berhubungan dengan pekerjaan keuangan dan pengadaan terlihat sibuk dan khawatir. Kekhawatiran itu bukan hanya pada potensi kerugian negara karena terjadi penyimpangan tetapi juga kelengkapan dokumen dan apakah belanja negara sesuai aturan atau tidak. Tetapi Alhamdulillah tempat kerja daku diganjar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal itu pun sepertinya terjadi ditempat lain pula. Dampak psikologis pada abdi negara yang berhubungan dengan pemeriksaan BPK dapat memberi efek ketakutan bila terjadi indikasi penyelewan harta dan aset negara. Apalagi bila memang ditemukan dan terbukti ada penyelewangan, pastinya akan menimbulkan kengeringan buat mereka yang terlibat. Akan tidak bisa tidur karena takut masuk ke dalam bui yang berjeruji besi karena BPK Kawal Harta Negara dan mendorong akuntabilitas keuangan negara.
BPK Hadir Memang Dibutuhkan Negeri
Kebetulan saya memiliki buku saku BPK. Dari buku saku tersebut saya dapat membaca bahwa BPK hadir memang dibutuhkan oleh negeri ini 'Indonesia'. Sebagi seorang blogger dan kebetulan abdi negara, saya juga harus berperan dalam memberi pemahaman yang cukup kepada masyarakat untuk mengenal lembaga yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menegakkan pemerintahan yang bersih.
Peran dan tugas pokoknya bisa diuraikan dalam dua hal. Pertama, BPK adalah pemeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara, dari manapun sumbernya. Kedua, BPK harus mengetahui tempat uang negara itu disimpan dan untuk apa uang negara itu digunakan.
BPK didirikan pada 1 Januari 1947 dan kemudian tanggal tersebut dijadikan hari jadi BPK. Keberadaan BPK ditetapkan dalam Undang Undang Dasar 1945, hal ini menunjukkan bahwa peran BPK amat dibutuhkan negeri. Secara jelas pada pasal 23 ayat (5) UUD memberi amanat kepada BPK: "Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang."
Bila kita lihat dari pasal tersebut menunjukkan para pendiri Republik Indonesia dan bapak bangsa sudah menyadari bahwa diperlukan lembaga / badan yang mengawasi dalam pengelolaan keuangan Negara. Lembaga tersebut bernama BPK yang dalam ketetapan tersebut mewajibkan sebuah lembaga yang melakukan pemeriksaan yang ujungnya menghindarkan dari kerugian negara.
Para pemikir bangsa dan wakil rakyat di era pasca reformasi bersepakat melakukan perubahan menyangkut aturan hukum terhadap BPK agar lebih netral. Memang di era sebelum reformasi walupun lembaga ini sejajar dengan Presiden tetapi pada kenyataannya terkesan pula menjadi kaki-tangan Presiden.
Untuk itu lahirlah amandemen terhadap UUD 1945 yang ditetapkan pada 10 November 2001 yang memuat ketetapan mengenai posisi BPK yang lebih netral. Dalam amandemen tersebut, dinyatakan bahwa BPK adalah badan yang “bebas dan mandiri” (Pasal 23E). Nah, amandemen ini yang mungkin masih banyak masyarakat yang belum tau bahkan dikalangan abdi negara sendiri. Netralitas dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan memang sangat penting bagi negeri ini.
Peran BPK tidak hanya sekedar mencegah kebocoran korupsi. BPK juga dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Mengingat para pengelola keuangan negara seperti diawasi, yang terjadi mereka akan lebih bertanggungjawab menjaga keuangan, harta dan aset negara.
Dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, memudahkan Pemerintah untuk mengetahui setiap saat kondisi keuangannya tiap instasi, lembaga dan BUMN. Indikator kesehatan perekonomian dan pembangunan nasional yang sehat dapat dilihat dari perencanaan pendanaan yang termonitor.
Harta Negara Bisa Terkawal Dengan Hadirnya BPK
Entah kenapa bangsa ini belum bisa lepas dari opini dan asumsi masyarakatnya menyangkut korupsi dan penyelewengan di institusi pemerintah, BUMN dan lembaga. Negara dianggap tumpul dalam memainkan peran pencegahan kerugian Negara. Masih banyak yang belum tau ada lembaga selain pemerintah yang melakukan fungsi pencegahanan penyelamatan harta negara. Negara itu tidak hanya Presiden dan jajaran dibawahnya, ada lembaga lain salah-satunya BPK.
Peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) pada semester I tahun 2017 mampu menyelamatkan keuangan negara senilai Rp.13,70 triliun. Hal itu disebutkan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam acara penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 10 oktober 2017 yang dilansir di web resmi BPK (DISINI).
Jumlah itu berasal dari penyerahan aset/penyetoran ke kas negara, koreksi subsidi, dan koreksi cost recovery dari IHPS I Tahun 2017 dimana memuat 687 laporan hasil pemeriksaan, yang memuat 14.997 permasalahan. BPK telah memberikan 463.715 rekomendasi yang membuat pemerintah, BUMN/BUMD dan Badan Lainnya bekerja lebih tertib, hemat, efisien, serta efektif. Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 320.136 rekomendasi (69%) telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sehingga Kontribusi BPK memberikan dampak peningkatan kinerja aparatur Negara.
Tidak hanya kepada Presiden Joko Widodo, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diserahkan langsung Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara pada tanggal 4 oktober 2017 yang dilansir di web resmi BPK (DISINI).
BPK menemukan 2.525 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp1,13 triliun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Nah ini pula contoh bagaimana pemeriksaan BPK mampu menyelematkan harta Negara dengan temuan permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pada saat pemeriksaan. Pemerintah Daerah yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan menyetor ke kas negara/daerah senilai Rp388,19 miliar.
............................................................
Hadirnya BPK sesuai dengan perannya sejatinya akan lebih menjamin pengawalan harta negara. Dengan pengelolaan dan tanggung jawab yang baik akibat pemeriksaan BPK yang profesional, saya akan sangat yakin tidak akan menimbulkan pendapat miring dari masyarakat.
