Di Balik Strategi Listrik Jokowi

-Keberhasilan di Sektor Penyediaan Listrik Akan Jadi Titik Kemenangan Politik Jokowi-. 

Politik Tata Ruang Jokowi Untuk Wilayah Republik

Politik Energi termasuk perluasan pembangunan Listrik, saat ini menjadi tolok ukur bagaimana membentuk "Indonesia Ke Depan". Banyak yang mengeritik Presiden Jokowi ketika infrastruktur digenjot habis-habisan namun jarang yang sadar, bahwa setelah infrastruktur terbentuk maka terbangunlah "Ruang Hidup Baru", Kota-Kota baru terbentuk, jaringan industri dan keterhubungan antar kota terbentuk, dibangunnya kompleks-kompleks 'Kota Pelabuhan' dan 'Kota Bandara' baru, ketika 'Ruang Hidup Baru Terbentuk'. Maka persebaran penduduk akan terjadi, perlu diingat kita sedang mengalami bonus demografi besar di tahun 2020, antisipasi membangun 'ruang hidup baru' yang tidak hanya terpusat di Jawa menjadi rencana jangka menengah yang urgen dan inilah salah satu kesempatan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Pasifik. 

Perlu dicatat salah satu kelemahan kita sepanjang sejarah adalah "Kita tidak mampu membentuk kota kota baru, semua dibangun di masa Hindia Belanda atau kota kota peninggalan kerajaan di masa lampau, memang ada beberapa yang dibangun pasca Indonesia Merdeka namun tidak banyak", Politik Pembangunan Kota-Kota Baru bagi Jokowi sudah menjadi arah baru ekonomi politik Indonesia yang diperkirakan menjadi arus besar pola pikir pembangunan Indonesia selama 30 tahun ke depan. 

PLN, Jokowi dan Listrik Republik

Diukur dari sisi apapun, pembangunan sektor listrik di era Jokowi adalah yang paling cepat bila dibandingkan dengan rezim-rezim sebelumnya,pembangunan listrik 35.000 MW menjadi ukuran "sumpah politik Jokowi" dalam sektor pembangunan negara. Bayangkan sepanjang 40 tahun, pembangunan sektor listrik kita hanya 20.000 MW (Baca : Jonan : Pembangunan Infrastruktur Listrik Era Jokowi Ngebut Sekali ) di masa Jokowi, pembangunan listrik dikebut habis habisan sampai 35.000 MW, proyek ini bisa dikatakan sebagai "Proyek Lompatan Jauh Indonesia Ke Depan". 

Pemikiran listrik Jokowi ini didasarkan pada pengalaman masa kuliahnya dulu di UGM awal tahun 1980-an, ia melihat bagaimana listrik bisa mempercepat pembangunan ekonomi sebuah desa. Lantas setelah lulus kuliah, Jokowi pernah tinggal di Aceh. Saat tinggal di Aceh ia melihat sendiri dengan mata kepalanya bagaimana begitu kurangnya jaringan listrik di Sumatera saat itu sekitar tahun 1987-an, dan saat ia maju menjadi Presiden Republik Indonesia, Sumatera juga masih kekuarangan listrik. Disinilah renungan-renungan Jokowi berhadapan pada realitas listrik bangsanya yaitu : "Pemerataan", Pembangunan jalan dan listrik, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kota-kota baru, disini negara menjadi "Katalisator atas pembangunan sebuah wilayah industri baru, kemudian anak-anak muda diharapkan bisa masuk dan membentuk kota-kota baru itu yang berada di luar Jawa". Penumpukan demografi tidak terjadi di satu tempat di Jawa, tapi memperluas basis wilayah wilayah berpenduduk padat sehingga menjadi sebuah kota yang memiliki konektivitas, listrik dan kota yang cerdas (smart city). 

Renungan renungan dan pengalaman hidupnya saat Jokowi kuliah, pengalamannya bekerja di Aceh saat melihat listrik dan ketika ia membaca progres pembangunan Indonesia semasa ia menjadi kandidat Presiden RI, membuat Jokowi mengambil keputusan politik, bahwa kekuasaan yang melekat pada dirinya digunakan untuk membangun infrastruktur supaya mempercepat pertumbuhan "ruang-ruang hidup baru" di wilayah Republik. Filosofi pembangunan Presiden Jokowi ditetapkan lewat pembangunan di wilayah yang dianggap dulu sebagai 'wilayah periferal', ini artinya pembangunan dilakukan di desa-desa, di pinggiran yang kemudian merambat ke pusat, di dalam agenda kerja Jokowi disebutkan : "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".

Lalu bagaimana PLN harus menghadapi tantangan "Sumpah Politik" Jokowi dibidang infrastruktur listrik ini ditengah anggaran negara yang mepet ?, ada dua jawaban : "pertama, memperluas sektor modal dan kedua, 'efisiensi di seluruh lini arus pergerakan kas di PLN".  Langkah pertama, dilakukan dengan banyak pertimbangan termasuk menarik investasi asing, melakukan pinjaman lunak jangka panjang, dan mengeluarkan obligasi "Global Bond" yang dilempar ke pasar modal internasional. Dan langkah kedua adalah efisiensi, PLN harus melakukan efisiensi dengan ketat, dan yang jadi sasaran adalah pemasok Bahan Bakar pembangkit listrik yang selama ini sarat permainan dan amat mahal. Ketika melakukan efisiensi inilah PLN mendapatkan serangan habis-habisan, dari banyak pemain yang selama ini memasok Bahan Bakar ke Pembangkit-Pembangkit Listrik PLN. 

Jokowi dan Jaringan Listrik Mangkrak 

Suatu saat Presiden Jokowi pernah ditanya "Apa Bapak punya konsep tentang Pembangunan", dengan nada serius dan dahi berkerut Presiden Jokowi membalas pertanyaan itu "Kita ini sudah punya semua konsep, yang nggak ada di kita ini mau nggak melaksanakan konsep yang sudah ada itu dalam situasi paling riil", salah satu ciri khas Jokowi yang membuat banyak terpikat rakyat, adalah kemampuannya dengan cepat menjadikan sesuatu yang masing di awang-awang menjadi sesuatu yang riil. Persoalan listrik mangkrak ini juga menjadi sebuah batu penanda berhasil atau tidaknya Presiden Jokowi mempercepat elektrifikasi ke seluruh wilayah wilayah terpencil "Konsepsi paling filosofis dalam pembangunan adalah rasa keadilan". Dan rasa keadilan itu oleh Jokowi dibarengi dengan meningkatkan perluasan wilayah wilayah ekonomi baru yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh kebijakan pembangunan di masa rezim yang lampau. 

"Proyek Proyek Mangkrak PLN disebabkan di masa rezim sebelumnya, PLN hanya dijadikan sumber beslit untuk mencari uang cepat, bukan sebuah "kerja jangka panjang" yang penuh ketekunan membangun pembangkit pembangkit listrik baru". 

Persoalan ini harus dibereskan Presiden Jokowi dengan cepat,  membereskan persoalan proyek mangkrak tersebut. Tujuan untuk membereskan proyek proyek mangkrak ini adalah agar pembangunan ekonomi di wilayah sekitaran pembangkit bisa tumbuh cepat, bagi Jokowi ada tiga kata kunci soft infrastruktur : "Listrik, Telpon dan Internet" tiga hal ini akan mempercepat ribuan kali lipat pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat.  Pembangunan di masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran, jadi titik fokus Presiden dalam mengembangkan gagasan "Pembangunan bisa dilakukan lewat wilayah yang selama ini dianggap kurang ekonomis". 

Namun dalam gerakannya banyak sekali kendala-kendala yang menghadang, baik itu mengatasi permainan banyak mafia yang menguasai jaringan pasokan ke PLN, tekanan tekanan atas proyek seperti mengaliri listrik ke Sumatera atau ke Jawa dari banyak petinggi negara, dan kendala anggaran yang harus segera dipecahkan dengan cepat untuk menuntaskan agenda listrik 35.000 MW. 

Untuk mengurai bagaimana strategi politik Jokowi ini kemudian menjadi penting dalam "Politik Listrik di Indonesia" kita bisa menoleh lagi ke belakang. Saat pertarungan Sofyan Basir dengan para petinggi Republik soal listrik ke Sumatera, saat itu Sofyan Basir, Dirut PLN dengan keras agar "Listrik dialirkan ke Sumatera", pertarungan itu sebenarnya sebuah gambaran "perang proyek" di banyak lingkaran, termasuk lingkaran istana dan lingkaran pemain-pemain PLN. Namun Presiden Jokowi sendiri memerintahkan Sofyan Basir untuk kuat menghadapi segala gempuran. Sepanjang tahun 2016, "Perang Proyek" itu berlangsung sengit, Sofyan digencet disegala lini agar meneruskan "Proyek Mahal"  HVDC (High Voltage Direct Current) Bawah Laut Dua Arah, dengan "Agenda Tersembunyi" malah meneruskan aliran listrik dari pembangkit di Sumatera ke Jawa yang sudah maksimum, sementara jaringan listrik di Sumatera tidak dialirkan. 

Dengan cerdik Dirut PLN mengambil banyak langkah dan menyodorkan banyak fakta dalam ratas (rapat terbatas) tersebut, bahwa memang yang harus didahulukan adalah "Sumatera".  Di dalam ratas istana soal PLN, perdebatan ini makin keras antara Sofyan Basir dan Sudirman Said yang meminta HVDC sesuai RUPTL dan aliran listrik ke Jawa, sementara Dirut PLN Sofyan meminta bahwa aliran itu ke Sumatera, termasuk juga agar Pembangkit-Pembangkit Listrik dibangun sendiri oleh PLN, tujuannya untuk memperkuat PLN sebagai perusahaan listrik Republik terbaik se Asia.  

Pertarungan antara Sofyan Basir dan Sudirman Said ini dibaca dengan cermat oleh Presiden Jokowi, bagaimana melanjutkan proyek proyek listrik yang strategis dan tidak menumpuk di Jawa. Saat itu Presiden juga sudah membaca bahwa Sumatera tidak memiliki jaringan yang terintegrasi, jaringan transmisi yang melingkar ke seluruh wilayah Sumatera, karena bila mengandalkan pembangkit listrik di satu wilayah akan sangat mahal, selama ini Sumatera bergantung pada pembangkit-pembangkit, "resources based" seperti Sumatera Selatan itu banyak batubaranya, sementara wilayah Sumatera Utara 'miskin' potensi batubara, jadi akan sangat mahal bila mengangkut batubara dari Sumatera Selatan ke Sumatera Utara, langkah terbaik adalah membangun transmisi antara Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. (Baca : Sumatera Butuh Jaringan Transmisi Listrik 19.000 KM). 

Aliran Listrik Ke Sumatera, Langkah Kemenangan Politik Energi Jokowi 

Salah satu impian besar Jokowi, adalah membangun Sumatera sebagai "Kota-Kota Pelabuhan di Wilayah Barat", namun faktanya listrik sangat "empot-empotan" disana, tiap hari byar pet, tiap hari ada pemadaman listrik. "Kita ini sibuk bermain politik di Jawa, tanpa sadar rakyat luar Jawa kekurangan pasokan listrik"

Satu-satunya pembangunan listrik di Sumatera adalah dengan membangun jaringan transmisi yang melingkari Sumatera. Langkah ini diambil Presiden Jokowi dengan memerintahkan Dirut PLN untuk segera membereskan pembangunan melingkar listrik di Sumatera jaringan 19.000 km. Pembangunan melingkar ini akan menjadikan Sumatera sebagai Pusat Perekonomian baru di wilayah barat, yang lingkaran pantainya amat panjang, ini berarti jaringan pelabuhan dan munculnya wilayah wilayah ekonomi baru akan meningkat. 

Diangkatnya Jonan yang 100% Memback Up Strategi Listrik Jokowi

Masuknya Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM sendiri melewat banyak gejolak hebat.  Awalnya adalah dicopotnya Sudirman Said yang dianggap banyak membawa kepentingan-kepentingan proyek Jusuf Kalla, lalu diangkat Archandra dimana kemudian meledak "kasus kewarganegaraan". Jonan sendiri diberhentikan dari Menteri Perhubungan. Ia kemudian diangkat kembali oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri ESDM dan Presiden Jokowi memulihkan status Archandra menjadi Wakil Menteri BUMN. 

Jonan berlatarbelakang Pasar Modal, keahlian utamanya adalah restrukturisasi unit usaha menjadi efektif dan menguntungkan. Kemampuannya membereskan kekumuhan Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) adalah legenda besar di tengah kenangan masyarakat. Saat dirinya dicopot dari Menteri Perhubungan, banjir duka dari netizen memenuhi linimasa berbagai sosial media. "Jonan dan Kereta Api" adalah kemampuan terbaik anak bangsa membereskan situasi yang tidak beres menjadi nyaman dan penuh pelayanan publik. 

Lantas bagaimana Jonan di PLN, hadirnya Jonan ini justru memperkuat strategi listrik Jokowi yang berorientasi pada langkah langkah strategis bukan pada permintaan para cukong cukong listrik di masa lalu. Jonan menolak tekanan tekanan para mafia listrik untuk tetap bermain di Jawa, alasannya infrastruktur Jawa sudah gampang dan tidak perlu biaya mahal. Jonan tetap bertahan pada "Garis Politik Jokowi", pembangunan luar Jawa diutamakan. 

Langkah pertama adalah melanjutkan gagasan bahwa Sumatera harus diutamakan dalam pembangunan transmisi ( Baca Statemen Jonan di Detik.com : "Kabel Bawah Laut Akan Kirim Listrik Dari Jawa Ke Sumatera")  

Jonan mengungkapkan, Pulau Jawa tak akan kekurangan listrik karena sudah mendapat porsi sangat besar di program 35.000 MW. Setelah 2021, ada surplus sekitar 5.000 MW yang bisa dialirkan ke Sumatera.

 HVDC bakal mulai dibangun pada 2021 dan targetnya rampung di 2024. "Sampai 2021, Jawa akan kelebihan pasokan kira-kira 5 GW. Akibatnya, pemerintah sepakat dengan PLN, HVDC akan kita kerjakan 2021, selesai 2024. Dibangun kira-kira 2021, yang bangun PLN," tutupnya. (Sumber Detik.com)

Selain mengaliri listrik seluruh Sumatera, PLN sekarang juga ngebut di pembangunan-pembangunan listrik Indonesia Timur. Pembangunan yang dilakukan oleh PLN sendiri untuk menghindari Proyek Proyek Mangkrak yang pernah dilakukan oleh swasta dimana swasta tersebut bermain dengan "petinggi negara" yang sedang berkuasa di masa Presiden Jokowi ini tidak boleh terjadi, karena Presiden sendiri menghendaki adanya aturan dan ukuran yang jelas dalam pembangunan pembangkit pembangkit listrik. Untuk itulah PLN bertindak mengambil alih sendiri proyek proyek pembangkit listrik.

PLN Dan Sumpah Politik Energi Jokowi

Lalu bagaimana PLN harus menghadapi tantangan "Sumpah Politik"Jokowi dibidang infrastruktur listrik ini ditengah anggaran negara yang mepet?, ada dua jawaban : "pertama, memperluas sektor modal dan kedua,'efisiensi di seluruh lini arus pergerakan kas di PLN".  Langkah pertama, dilakukan dengan banyak pertimbangan termasuk menarik investasi asing,melakukan pinjaman lunak jangka panjang, dan mengeluarkan obligasi "GlobalBond" yang di lempar ke pasar modal internasional. Dan langkah kedua adalah efisiensi, PLN harus melakukan efisiensi dengan ketat, dan yang jadi sasaran adalah pemasok Bahan Bakar pembangkit listrik yang selama ini sarat permainan dan amat mahal. Ketika melakukan efisiensi inilah PLN mendapatkan serangan habis-habisan, dari banyak pemain yang selama ini memasok Bahan Bakar ke Pembangkit-Pembangkit Listrik PLN.  Revitalisasi di tubuh PLN ternyata harus banyak menghadapi tantangan, di satu sisi Perbankan Nasional tidak mungkin membiayai lewat jangka pendek pinjaman, sementara Jangka Panjang hanya bisa dilakukan lembaga lembaga keuangan internasional, di satu sisi PLN harus mengejar targer 35.000 MW listrik karena "Rakyat Tidak Boleh Menunggu" aliran listrik karena "kemalasan negara". Semua langkah dilakukan, dibalik banyak serangan ke PLN, namun serangan terhebat adalah dari para pemain-pemain pemasok yang selama ini menikmati keuntungan dari inefisiensi PLN. Bahkan opini mulai dibentuk untuk menyerang Jokowi dengan alasan alasan yang tak masuk akal. 

Apa yang terjadi bila Sumpah Politik Jokowi Soal Listrik Bisa Berhasil ? 

1. Wilayah Sumatera dan Kalimantan akan terang benderang seperti Jawa, sehingga pembangunan baik kota dan wilayah industri cepat terjadi. 
2. Wilayah-Wilayah baru di Indonesia Timur mulai bermunculan
3. Terjadinya katalisator pertumbuhan kota-kota baru yang memancing migrasi penduduk dari wilayah padat Jawa ke luar Jawa. 
4. Smart City bisa dibangun di kota-kota terkecil sekalipun. 
5. Pembangunan wilayah wilayah perdagangan bisa dipercepat 
6. Tidak ada ketimpangan wilayah yang kita lihat. 
7. Keadilan soal energi merata ke seluruh wilayah Republik. 

Kerja Presiden Soal Listrik Mulai Diganggu

Jokowi kerja siang malam untuk membangkitkan seluruh lini infrastruktur, bila dimasa lalu negara seperti "Auto Pilot" sekarang negara bisa runtun dan cepat membangun, namun persoalan persoalan politik terus mengganggu Presiden Jokowi. Listrik-listrik mulai dialiri ke berbagai wilayah, kerja cepat harus dibangun "Rakyat Harus Menikmati Listrik" itu sumpah Jokowi dalam pembangunan infrastruktur, "Jangan di bagian lain menikmati subsidi listrik, sementara di bagian lainnya bahkan aliran listrik saja tidak ada". Bagaimana bisa membangun bila tidak ada listrik?.  Janganlah kita egois pada wilayah wilayah sentral saja, sementara wilayah lain masih gelap. Ini yang harus dikejar. Dalam mengejar tentu ada biaya yang harus dikeluarkan, kebijakan harga listrik ditentukan oleh Menteri Keuangan juga lewat persetujuan Parlemen, Menteri Keuangan menghitung seluruh aspek biaya yang muncul di tengah-tengah publik. 

Pembangunan infrastruktur listrik dipercepat supaya banyak wilayah-wilayah diterangi dan pertumbuhan kota kota baru cepat ada, inilah yang jadi mimpi Presiden Jokowi, ia ngebut dengan kerja kerja nyata untuk rakyatnya, namun kemudian isu dimunculkan untuk menyerang Jokowi lewat soal listrik dari kelompok yang dirugikan atas efisiensi PLN, juga menjadi komoditi politik, apakah ini pantas. Jokowi tiap hari bekerja siang malam untuk rakyatnya, lalu hasil kerjanya dipelintir dengan isu isu jahat soal pembangunan di sekitar sektor listrik, 

Kenapa bisa setega itu kepada Presiden yang tiap inci tubuhnya adalah "Kerja Untuk Rakyat"?